No Perkara

:

33/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013

Pemohon

:

H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan (Bakal Pasangan Calon) Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk

Amar Putusan

:

Putusan Akhir

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230661

Kata Kunci

:

hasil penghitungan suara; 2013; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; Adhan Dambea; Inrawanto Hasan; Yusril Ihza Mahendra; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo.

File Pendukung

:

No Perkara

:

28/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

pengujian materiil konsiderans (“Menimbang”) huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Muhammad Joni, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230981

Kata Kunci

:

ketetapan; penarikan kembali; pencabutan; Muhammad Joni, SH; Perpu MK; pengujian materiil konsiderans; Muhammad Joni, S.H., M.H., DR. Khairul Alwan Nasution, M.M; Fakhrurrozi; Zulhaina Tanamas, S.H; Triono Priyo Santoso, S.H; Baginda Dipamora Siregar, S.H; Irwan Syahrizal, S.Sn., S.H., M.H;

File Pendukung

:

No Perkara

:

109/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

PT. Daya Radar Utama Kuasa Pemohon: Muhammad Idris, AS., S.E., S.H. dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231312

Kata Kunci

:

PT Daya Radar Utama; Muhammad Idris; Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; PKPU; Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Debitor; Kreditor;

File Pendukung

:

No Perkara

:

104/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Perkasa Kentjana Putra Kuasa Pemohon: Adi Wirajaya, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231064

Kata Kunci

:

Pengujian Undang Undang; Tata Cara Perpajakan; Lelang; PT Bank Niaga; Pejabat Lelang; Risalah Lelang; Pengujian Formil; I Putu Anwisuka.

File Pendukung

:

No Perkara

:

55/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Antasari Azhar, S.H.,M.H. Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H, dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231271

Kata Kunci

:

Pemanggilan; Pemeriksaan; Penggeledahan; Penangkapan; Penahanan; Kejaksaan; Jaksa Agung; Tindak Pidana; Antasari Azhar; Komisi Pemberantasan Korupsi; improper influences; equality before the law; integrated justice system; justice delayed justice denied; independent of judiciary; hak-hak sipil dan politik; costante justitie; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; the rule of law; Frans Hendra Winarta; equal treatment; wewenang; kode etik; Irman Putra Sidin; Melky Tobing; Lembaga Permasyarakatan; barang bukti; bareskrim polri; constitutional complaint; constitutional review; lembaga swadaya masyarakat; guidelines on the role prosecutor; International Association of prosecutor; Andi Hamzah; forum previlegiantum; Indriyanto Seno Adji; officium nobile

File Pendukung

:

No Perkara

:

7/PHPU.D-XII/2014

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013 Putaran Kedua

Pemohon

:

H. Desri Ayunda, S.E., MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS (Pasangan Calon Nomor Urut 3) Kuasa Pemohon: Benzani, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak seluruhnya

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231778

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Kota Padang;Provinsi Sumatera Barat;Tahun 2014; Putaran Kedua;H. Desri Ayunda, SE. MBA; Prof. Dr. Ir. H. james Hellyward, MS; Nomor Urut 3; Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; H. Malyedi, S.P.; Ir. H. Emzalmi, M.Si.;Nomor Urut 10;incumbent;Rekapitulasi;PPS

File Pendukung

:

No Perkara

:

80/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Herdaru Manfa Luthfie 2. Fajar Kurniawan Kuasa Pemohon: Agung Pribadi, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231048

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Herdaru Manfa Luthfie; Fajar Kurniawan; Agung Pribadi; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; pejabat; lembaga negara; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; hakim konstitusi; uji kelayakan; transparan, partisipatif; rekrutmen; seleksi; pemilihan; pengajuan; konstitusi;perpu; panel ahli;

File Pendukung

:

No Perkara

:

24/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

PT Indikator Politik Indonesia sebagai Pemohon I sampai dengan para Pemohon V Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231205

Kata Kunci

:

Election Law-Indonesia; Elections-Indonesia-2014; Political participation-Indonesia; Civil rights; Freedom of information; Election forecasting-Indonesia; Public opinion polls; Voting research; Quick Count; Constitutional; UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pengumuman Hasil Jajak Survei Pemilu; Pengumuman Hasil Jajak Pendapat tentang Pemilu; Dilarang Pada Masa Tenang; Pengumuman dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara; quick count; pengumuman hasil survei tidak dilarang; freedom of information; jajak pendapat atau survei adalah ilmu; ilmu penelitian publik; quick count harus independen; pengumuman quick count pada masa tenang tidak bertentangan dengan UUD

File Pendukung

:

No Perkara

:

100/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Basuki Agus Suparno sebagai Pemohon I sampai dengan Para Pemohon X Kuasa Pemohon: TM. Lutfi Yazid, S.H.,LLM., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

233658

Kata Kunci

:

Pancasila, Civics-Indonesia, Ideology-Indonesia, Philosophiche grondslaag, Nasionalism-Indonesia, Politics parties-law and legislation, Judicial review-Indonesia, Constitutional law-Indonesia, Constitutional Courts-Indonesia, Indonesia-politics and government-20th century, Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2009-2014, Concurring opinion-Arief Hidayat, Dissenting opinion-Patrialis Akbar, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ideologi politik, Identitas nasional, Sistem pendidikan Nasional Pancasila, Pendidikan Politik, Empat pilar berbangsa dan bernegara, Hukum Tata Negara, Partai Politik-Undang-Undang dan peraturan, Indonesia-Politik dan pemerintahan-Abad ke-20, Alasan berbeda-Putusan Mahkamah Konstitusi-Arief Hidayat, Pendapat berbeda-Putusan Mahkamah Konstitusi-Patrialis Akbar, Taufik Kiemas, 1942-2013.

File Pendukung

:

No Perkara

:

32/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Jaka Irwanta, S.E sebagai Pemohon I sampai dengan para Pemohon IV Kuasa Pemohon: Dr. Mohammad Arif Setiawan, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231274

Kata Kunci

:

Insurance; Usaha perasuransian;Usaha bersama;Revrisond baswir; Perusahaan asuransi;kerugian; Demokrasi ekonomi;Asas kekeluargaan;Jasa usaha; asas kebersamaan; perusahaan perseroan; asuransi jiwa bersama; tenggang waktu pembuatan undang-undang; diatur lebih lanjut

File Pendukung

: