No Perkara

:

106/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Ir. Ahmad Daryoko 2. Hamdani

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231117

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang; Ketenagalistrikan; Penyediaan Tenaga Listrik; Kepentingan Umum; Terintegrasi; Pembatasan Wilayah Usaha; Pemerintah Daerah; Harga Jual Tenaga Listrik; Perusahaan Listrik Negara; Izin Usaha Ketenagalistrikan; Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

File Pendukung

:

No Perkara

:

26/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Rangga Lukita Desnata, S.H. 2. Oktavianus Sihombing, S.H. 3. Dimas Arya Perdana, S.H. Kuasa Pemohon: Juanda Eltari, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231307

Kata Kunci

:

UU Advokat; advokat; pemberian bantuan hukum; tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana; menjalankan tugas dan profesinya; kepentingan pembelaan klien; di dalam dan di luar persidangan; access to justice

File Pendukung

:

No Perkara

:

23/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Moh. Kisman Pangeran

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231121

Kata Kunci

:

Hukum Konstruksi-Indonesia; Jasa Konstruksi; Industri Konstruksi; Building Laws-Indonesia; Construction industry-Indonesia; Construction Industry-Law and Legislation-Indonesia.

File Pendukung

:

No Perkara

:

26/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Dwi Arifianto Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., dan Rita Fatmila, SH., MH.,

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231048

Kata Kunci

:

Labor laws and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia-Cases; Healthcare and Social Security Agency-Indonesia; Community health protection scheme-honorary workers; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Jaminan Sosial; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

File Pendukung

:

No Perkara

:

96/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Sofjan Wanandi. 2. Suryadi Sasmita Kuasa Pemohon: Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H. dan Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn.,

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231064

Kata Kunci

:

Sofjan Wanandi; Suryadi Sasmita; perjanjian kerja waktu tertentu; erjanjian kerja waktu tidak tertentu; status hubungan kerja; pekerjaan tertentu; frasa demi hukum

File Pendukung

:

No Perkara

:

69/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Jazuli 2. Anam Supriyanto. Kuasa Pemohon: Kambusiha, S.H., Surya Tjandra, S.H.,LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233014

Kata Kunci

:

Ketenagakerjaan; Pengusaha; Buruh; Pekerja; Serikat Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Dana Bantuan; Tanggungan; Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Asas Praduga Tak bersalah; Uang Penggantian Hak; Uang Penghargaan.

File Pendukung

:

No Perkara

:

56/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 42Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Saurip Kadi

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231172

Kata Kunci

:

Parlementary Threshold; Presidential Threshold; Hak dan Kewenangan Partai Politik; Lembaga Fraksi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 208; Pasal 12 huruf e, huruf g dan huruf h; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Partai Politik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 80; Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden; ambang batas; Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; Pasal 22B UUD 1945; Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; Caleg; Pergantian Antar Waktu; suara sah nasional; kursi di DPR; Negara Demokrasi; Warga Negara; Demokrasi prosedural; Peserta pemilu;

File Pendukung

:

No Perkara

:

33/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Moh. Junaedi; 2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar; 3. Aida Milasari; 4. Yogo Daniyanto. Kuasa Pemohon: Febi Yonesta, S.H., dkk tergabung dalam Tim Advokasi Komite Nasional Pendidikan

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

232886

Kata Kunci

:

pendidikan tinggi;otonomi pendidikan tinggi;otonomi pengelolaan;badan hukum; akuntabilitas penyelenggaraan; PTN BH; pelayanann pendidikan; perguruan tinggi

File Pendukung

:

No Perkara

:

34/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013

Pemohon

:

AW Talib dan Ridwan Monoarfa (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Kuasa Pemohon: Panhar Makawi, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Putusan Akhir

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230598

Kata Kunci

:

hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; AW Talib; Ridwan Monoarfa; Panhar Makawi; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo;

File Pendukung

:

No Perkara

:

32/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013

Pemohon

:

H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Kuasa pemohon: Sulistyowati, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Putusan Akhir

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230599

Kata Kunci

:

hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; anggota KPU; Feriyanto Mayulu; Abdurrahman Abubakar Bahmid; Sulistyowati; erselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo; Provinsi Gorontalo; Komisi Pemilihan Umum Gorontalo; KPU Gorontalo; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06.

File Pendukung

: