No Perkara

:

60/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Pemohon : 1. Yayasan Bina Desa Sadajiwa; 2. Koperasi Karya Insani; 3. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga; dkk Kuasa Pemohon : Febi Yonesta, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232213

Kata Kunci

:

perkoperasian; badan hukum privat; yayasan; koperasi; asosiasi; perkumpulan; perseorangan; badan hukum koperasi; modal; rapat anggota; wadah tunggal; asas kekeluargaan; pengawas dan pengurus; mutatis mutandis; kehilangan objek

File Pendukung

:

No Perkara

:

28/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Pemohon : 1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI); 2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD); 3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI); dkk Kuasa Pemohon : Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dkk.

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231504

Kata Kunci

:

UU Perkoperasian; Koperasi; Badan Hukum Koperasi; Pemisahaan Kekayaan Para Anggota; Demokrasi Ekonomi; Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama; Asas Kekeluargaan; Perkumpulan Beranggotakan Anggota-Anggota; Sosialisme Indonesia; Gerakan Ekonomi Rakyat; Perkumpulan; Organisasi Ekonomi; Hasil Usaha

File Pendukung

:

No Perkara

:

17/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Sumiarto Kuasa Pemohon: Sunggul H. Sirait, S.H. dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230681

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Penyelenggara Pemilihan Umum; Langsung; Mencoblos; Diwakilkan;

File Pendukung

:

No Perkara

:

38/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Persyarikatan Muhammadiyah Kuasa Pemohon: Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.,dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231233

Kata Kunci

:

Rumah Sakit; rumah bersalin; balai pengobatan; klinik; Din Syamsudin; badan hukum privat; badan hukum publik; Muhammadiyah; asas; Muh. Yamin; Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Irman Putra sidin; yayasan; bidang sosial; Unit Pelayanan Teknis; Badan Layanan Umum; Gouvernement Besluit; nirlaba; pelayanan kesehatan

File Pendukung

:

No Perkara

:

35/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); 3. Indonesia Budget Center (IBC); 4. Indonesia Corruption Watch (ICW); 5. Feri Amsari, S.H., M.H; 6. Hifdzil Alim, S.H., Kuasa Pemohon: Bahrain, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231401

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); Indonesia Budget Center (IBC); Indonesia Corruption Watch (ICW); Feri Amsari; Hifdzil Alim; Bahrain; banggar DPR; kerugian; anggota DPR; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; APBN; APBN-P; pemerintah; keuangan negara; masyarakat; MPR; DPR; KPK; pengawasan; anggaran; parlemen; penyimpangan; fungsi legislasi; Presiden;

File Pendukung

:

No Perkara

:

37/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Kasmono Hadi, S.H.

Amar Putusan

:

Gugur

Jenis Amar Putusan

:

Gugur

Di Unduh

:

231255

Kata Kunci

:

Kasmono Hadi, S.H.Gelar Tanda Jasa; permohonan gugur; pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan; Pemohon meninggal; Tanda Kehormatan; Toto Trihamtoro;

File Pendukung

:

No Perkara

:

97/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK)sebagai Pemohon I; 2. Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU)sebagai Pemohon II; 3. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) sebagai Pemohon III.

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231250

Kata Kunci

:

Pemilukada; UU Pemilukada; MK; Sengketa hasil pemilukada; Pemilihan kepala daerah; Kewenangan; Mahkamah Agung; Original intent; Opened legal policy; Ketentuan peralihan; Perselisihan hasil; M. Mukhtasar Syamsuddin; I Dewa Gede Palguna; Enny Nurbaningsih; Presumptio iustitia causa;

File Pendukung

:

No Perkara

:

64/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Mulyana Wirakusumah; 2. Hendardi; 3. Aizzudin; 4. Neta S. Pane; 5. Bambang Isti Nugroho. Kuasa Pemohon: Robikin Emhas, S.H., MH., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231082

Kata Kunci

:

Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pungutan Cukai; Produsen Roko; Pembayar Pajak; Pajak Ganda; Objek Pajak; Pemungutan Pajak; Pajak Rokok; Dasar Pengenaan; Tarif Pajak Rokok; Besaran Pajak Rokok; Penerimaan Pajak Rokok.

File Pendukung

:

No Perkara

:

8/PHPU.D-XII/2014

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014

Pemohon

:

Drs. Hi. Herman HN, M.M dan Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. (Pasangan Calon No. Urut 3) Kuasa Pemohon: Agus Bhakti Nugroho, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak seluruhnya

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230835

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Provinsi Lampung;Tahun 2014;Drs. Hi. Herman HN, M.M;Dr, Zainuddin Hasan, S.H., M.H.,M.M; Nomor Urut 3;Komisi Pemiliha Umum Provinsi Lampung;Muhammad Ridho Ficardo; Bachtiar Basri;Nomor Urut 2;Pemilukada;Penetapan;DPT;sistematis, terstruktur; masif

File Pendukung

:

No Perkara

:

107/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Drs. Jansen Butarbutar, M.Si

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231054

Kata Kunci

:

UU Perpajakan; UU 6 Tahun 1983; Pasal 7; Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara; Jansen Butarbutar; badan hukum privat; pengadilan pajak; fiskal pajak koperasi; Surat Keterangan Fiskal; denda sanksi administrasi PPh Badan dan PPh Pasal 21; hutang pajak; surat pemberitahuan; objek permohonan tidak ada; objek permohonan hilang;

File Pendukung

: