
Prosedur Permohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online
Permohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.
23 September 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
25/PHPU.D-VI/2008
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara
Pemohon
:
Hi. Bachtiar Basri, S.H., M.M. dan Slamet Haryadi, S.H., M.Hum Kuasa Hukum: Abi Hasan Mua???an, S.H., dkk. tergabung pada ???Tim Advokasi Bactiar-Slamet???
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
231974
Kata Kunci
:
Penghitungan Suara; Pemilihan Umum Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah; Lampung Utara; Bachtiar Basri,Calon Bupati;KPUD; Rapat Pleno;Rekapitulasi; Penghitungan Suara
14 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
14/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Risang Bima Wijaya, S.H. 2. Bersihar Lubis
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
238165
Kata Kunci
:
KUHP, Pasal 310 ayat (1), ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, Pasal 207, kehormatan, eergevoel, martabat, penghinaan, ICCPR, basic rights, constitutional complaint, penal code, Mudzakkir, Heru Hendrtmoko, Atmakusumah Astraatmadja, Nono Anwar Makarim, Yenti Garnasih, Toby Mendel, Khoe Seng Seng, Ahmad Taufik, Ifdhal Kasim, Djafar Husin Assegaf
14 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
20/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Dokter SALIM ALKATIRI
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232150
Kata Kunci
:
Salim Alkatiri; Kabupaten Buru; darurat sipil
14 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
16/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
234850
Kata Kunci
:
POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO; Idrus Mony, S.H; Mohammad Tohir,S.H.; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pemohon; Pemilu; lex specialis derogat legi generali; Mahkamah Agung; PK; KUHAP
12 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
13/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Pemohon
:
Prof. Dr. Moh Surya, dkk. Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
232099
Kata Kunci
:
Pengurus PGRI, APBN Tahun 2008, Anggaran Pendidikan 20%, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Ibrahim Musa
11 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
19/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pemohon
:
Suryani
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232125
Kata Kunci
:
Suryani; kompetensi absolut peradilan agama; jinayah; hukum Islam
04 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
11/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemohon
:
H. Biem Benjamin, BSc., MM
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232770
Kata Kunci
:
Biem Benjamin; Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bhenyamin Hoessein; Hindia Belanda; Batavia; Ryas Rasyid; Zudan Arif Faturullah; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Gubernur; Kotapraja Jakarta Raya; Dekonsentrasi; Desapraja; Otonomi Provinsi; Andi Ramses Marpaung; Kotamadya; Unequal Treatment; Decentralisatie Wet; Residentie
03 Agustus 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
17/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Pemohon : Drs. H. Sjachroedin ZP, S.H. , Kuasa Pemohon : Susi Tur Andayani, S.H
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
232216
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf q, Pasal 233 ayat (2), Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Incumbent, syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, legal uncertainty, rechtsonzekerheid.
09 Juli 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
15/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pemohon : Julius Daniel Elias Kaat Kuasa Pemohon : Hendra K. Hentas, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232264
Kata Kunci
:
Pemilu legislatif, pileg, Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007, syarat calon anggota legislatif, tidak pernah dijatuhi pidana, diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, hak untuk memilih dan dipilih
09 Juli 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
12/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Para Pemohon : 1. Partai Persatuan Daerah (PPD) 2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) 3. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) 4. Partai Patriot Pancasila 5. Partai Buruh Sosial Demokrat 6. Partai Serikat 7. Partai Merdeka Kuasa Pemohon : A. Patra M. Zen, SH., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
231780
Kata Kunci
:
Partai Persatuan Daerah (PPD); Oesman Sapta; Adhie M Massardi, UU Pileg 2008; Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB); Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK); Partai Patriot Pancasila; Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD); Partai Sarikat Indonesia (PSI); Partai Merdeka;Partai Politik Peserta Pemilu; Negara Hukum; Affirmative Actions; Independent Body; Democratische Rechtstaat; Nomocracy; Representation In Ideas; Representation In Presence; Electoral Threshold (ET); Pemilu 2009; Limitation; Diskriminasi; Parliamantary Threshold (PT); Multi Partai Yang Sederhana; Simple Multiparty System; Abdul Hakim Garuda Nusantara; Enny Suprapto; Ketidakpastian Hukum; Ketidakadilan; Legal Uncertainty; Injustice
30 Juni 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
10/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pemohon : DPD RI (I); Anggota DPD RI (II); Warga Daerah (III); Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap Pemilu, Parlemen Indonesia, dan penyaluran aspirasi daerah (IV)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
232430
Kata Kunci
:
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum, S.H; Perorangan; Parpol; Pegawai Negeri Sipil; TNI/Polri; Perseorangan Non-Parpol; DPD; Syarat Domisili; Ketiadaan Norma; The Guardian Of The Constitution; The Final Interpreter Of The Constitution; UU Pemilu; Conditionally Unconstitutional; Pasal 22E UUD 1945; Checks And Balances; Drs. Progo Nurdjaman; Drs. Arbi Sanit; Orde Baru; Partai Monopolistik; Partai Politik; Kegagalan Demokrasi; Dr. John Pieris, SH., MS; Primary Rules; Secondary Rules; John Rawls; A Theory Of Justice; Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, Denny Indrayana; Maksud Asli; I Dewa Gede Palguna; A. Mukhtie Fadjar; Jimly Asshiddiqie; Dr. Indra Jaya Piliang; Kontra Hegemoni; Hestu Cipto Handoyo; Fadjrul Falaakh; Thomas Aquino Legowo; Keterangan DPR; Calon Anggota DPD; Ketiadaan Syarat Non-Parpol; Zudan Arif Fakhrulloh; Calon Perseorangan; Dissenting Opinions; Konstitusional Bersyarat; Mengabulkan Untuk Sebagian; Menolak; Niet Ontvankelijk Verklaard; Tidak Dapat Diterima;
18 Juni 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
6/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
Pemohon
:
Pemohon : Moch. Chair Amir, dkk Kuasa : Arifin Musa, SH.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
232153
Kata Kunci
:
Pemekaran daerah, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Pasal 11 UU 51/1999, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Muin Fahmal, Haliadi, Safri Nugraha, Abdul Rasyid Thalib, Sulaeman Husen.
17 Juni 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
31/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
Pemohon
:
Pemohon : Johan Fredrik Let Let., dkk Kuasa : H. Sapriyanto Refa, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
232453
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Pembentukan Kota Tual; Maluku Tenggara; Masyarakat Hukum Adat; pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara; Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945; Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945; pembentukan kota Tual; pemekaran kota Tual; ohoy; kay; kapitan; ratschap; Ronald Zelfianus Titahelu; petuanan; Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000; Bupati Maluku Tenggara; kesatuan masyarakat hukum adat; hak tradisional; Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
26 Mei 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
4/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
Pemohon
:
Pemohon: Garang Damanik.,dkk Kuasa: O.K. Dirhamsyah Tousa, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231317
Kata Kunci
:
Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur; Kabupaten Samosir; Serdang Bedagai; Kecamatan Kotarih;Galang; Bangun Purba; Gunung Meriah; Sinembah Tanjung Muda Hulu; Sinembah Tanjung Muda Hilir; Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS); Ketua Fraksi; DPRD Provinsi Sumatera Utara; Kepala Desa; Penentuan Batas Alam
14 Mei 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
3/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pemohon
:
Ketua BPK : Prof Dr. Anwar Nasution Kuasa : Bambang Widjojanto, SH.,MH., dkk.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
232116
Kata Kunci
:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Negara; Wajib Pajak; Keuangan Negara; Konstitutuirin; Reguilirn; Korizeeren; Orisinil; APBN; Hak Budget; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Pengeluaran Daerah; Menteri Keuangan; Separation Of Power; Self Assessment; Disclaimer Of Opinion; State Audit Institution; Tax Audit; Faisal Basri; Iman Sugema; Tax Rate; Philipus M. Hadjon; Denny Indrayana; Original Intent; Frans Limahelu; Legislative Drafting; Abdul Hakim Garuda Nusantara; Rhenald Kasali; Good Governance, Transparency Dan Accountability; Double Jeopardy
05 Mei 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
9/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Pemohon
:
Prof. Dr. Moh Surya, dkk.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Jenis Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
231871
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, APBN TA 2008
05 Mei 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
2/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon
:
M. Komarudin dan Muhammad Hafidz
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231681
Kata Kunci
:
M. Komarudin; Muhammad Hafidz; Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Kreditor; Debitor; Extra Protektif; Financial Distress; Kurator; Utang Harta Pailit; Kreditor Separatis; Kreditor Preferen; Kreditor Konkuren; Paritas Creditorum; Gadai; Jaminan Fidusi; Hak Tanggungan; Hipotek; Hak Agunan; Prima Facie;
05 Mei 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
8/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Pemohon : Drs. H. Said Saggaf, M.Si dkk Kuasa Pemohon : Jamaludin Rustam, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
233227
Kata Kunci
:
SAID SAGGAF; Pemilihan Kepala Daerah; Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah; UU Pemda; Masa Jabatan; Wakil Kepala Daerah; KPU; Surat Mendagri; Mahkamah Agung
29 April 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
29/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
Pemohon
:
Annisa Nurul Shanty K, Muhammad Rivai Riza, Nur Kuniati Aisyah Dewi, Lalu Rois Amriradhiani, Tino Saroengallo
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232345
Kata Kunci
:
Perfilman Sensor; Lembaga Sensor Film; Reklame film; kebebasan berekspresi; Komersialisasi industri perfilman;Sistem klasifikasi film
27 Maret 2008
17:00 WIB
No Perkara
:
1/SKLN-VI/2008
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 - 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali )
Pemohon
:
Pemohon : Drs. H. Muhammad Lufti, dkk Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Kuasa : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
233351
Kata Kunci
:
Permohonan ditarik kembali
Showing 4801 to 4820 of 4984