
Prosedur Permohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online
Permohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.
30 Desember 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
101/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
Forum Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen Indonesia (FORKOM KAAI)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231738
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; judicial review; Forum Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen Indonesia (FORKOM KAAI); H.F. Abraham Amos, S.H., dkk; Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI); Ketua MA-RI DR. Harifin A. Tumpa, S.H.; KMA Nomor 052/KMA/V/2009; Pasal 4 UU 18/2003; Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003; ambiguitas; organisasi advokat; PERADI; PERADIN; Pengambilan Sumpah Advokat; pasal 28 ayat (1) UU 18/2003; idemdito; Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g UU Advokat; Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU 18/2003; UU Advokat; abused of power; nietrechtzekerheids; KMA Nomor 064/KMA/V/2009; KPT; aanvulendrecht; bipolarisasi (antinomie); Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004; dwingendrecht; pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (2, 4, 5) UUD 1945; Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S.; Pengadilan Tinggi; Tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional); Alfius Ngatrin
30 Desember 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
130/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Habel Rumbiak
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231333
Kata Kunci
:
Habel Rumbiak; penetapan kursi tahap kedua; calon terpilih; sisa suara
30 Desember 2009
06:50 WIB
No Perkara
:
19/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon
:
Pemohon 1 : Tafrizal Hasan Gewang Pemohon 2 : Rayandi Haikal
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231387
Kata Kunci
:
Suryani; Syari'at; Peradilan Agama; Islam; Ajaran Agama; Aturan Agama; Norma Agama; Ketetapan Agama; Ketentuan Agama; Hukum Agama; Perkawinan; Ekonomi Syari'ah; Shadaqah; Infaq; Negative Legislator; Positive Legislator
29 Desember 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
57/PHPU.D-VI/2008
Pokok Perkara
:
Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008
Pemohon
:
-
Amar Putusan
:
Ketetapan Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
230970
Kata Kunci
:
Local elections-Indonesia–South Bengkulu; Local government-Indonesia-South Bengkulu (Indonesia)-Politics and government; Regent-elections-Bengkulu Selatan-Indonesia;Pemilihan Umum Kepala Daerah-Bengkulu Selatan; Pemilukada- Bupati/Wakil Bupati-Bengkulu Selatan; Reskan Effendi-Rohidin Mersyah-Pemohon; Dirwan Mahmud-Hartawan-Pihak Terkait.
29 Desember 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
132/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pemohon : H. Eri Purnomohadi Kuasa Pemohon : Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231337
Kata Kunci
:
Eri Purnomohadi; Calon anggota DPR; Pengunduran diri
29 Desember 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
119/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pemohon : Dedy Djamaluddin Malik (Anggota DPR RI) Kuasa Pemohon : M. Badrus Zaman, S.H. dan Bhudhi Kuswanto, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231388
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan Umum; pemilu;
23 Desember 2009
09:00 WIB
No Perkara
:
148/PHPU.D-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur
Pemohon
:
Pemohon : Ir. Djaja Putra, M.M dan Hendrik Kuasa Pemohon : Nimran Abdurahman, S.H., M.H. dan Ilham Harjuna, S.H. Termohon : KPU Kab. Tana Tidung
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
231202
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; penghitungan suara; rekapitulasi; TPS; DPT; KPPS; pelanggaran; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung; Djaja Putra; Hendrik; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung; KPU; Provinsi Kalimantan Timur;
25 November 2009
06:00 WIB
No Perkara
:
133/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231232
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pemberhentian pimpinan KPK; pimpinan KPK berhenti; pimpinan KPK diberhentikan; setelah dijatuhi pidana; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; extra ordinary Crimes
24 November 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
18/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat
Pemohon
:
Pemohon 1 : Sadrak Moso Pemohon 2 : Yerimias Nauw Pemohon 3 : Martinus Yumame, S.PaK Pemohon 4 : Izaskar Jitmau, S.Pd Pemohon 5 : Willem NAA Kuasa Pemohon : Ropaun Rambe
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231301
Kata Kunci
:
Undang-undang nomor 13 tahun 2009; Pembentukan Kabupaten Maybrat; Provinsi Papua Barat; Kumurkek Distrik Aifat; Warga masyarakat asli; Maybrat; Masyarakat Distrik Aitinyo; Masyarakat Besar Maybrat; Masyarakat Distrik Aitinyo Utara; Masyarakat Distrik Ayamaru; Masyarakat Distrik Ayamaru Utara; Sulit dijangkau; infrastruktur dasar; Perang suku; Konflik; perjanjian bilateral; Wilayah otonom; Masyarakat adat; Pemerintah Kabupaten Sorong; Keputusan Bupati Sorong Selatan; Pemekaran wilayah
19 November 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
25/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pemohon
:
Tedjo Bawono
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231454
Kata Kunci
:
Barang milik negara, Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, hak kepemilikan, legal title, pengelolaan keuangan negara, SF. Marbun
17 November 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
125/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pemohon
:
Pemohon : (1) Umar Abduh, (2) Haris Rusly, (3) John Helmi Mempi, (4) Hartsa Mashirul HR Kuasa Pemohon : Ulung Purnama, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Jenis Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
231015
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Penarikan Kembali; Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmi Mempi dan Hartsa Mashirul HR; Pasal 5, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 45 UU 15/2003; deadline; legal standing; Eddy Purwanto
17 November 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
22/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Pemohon : Prof. Dr. drg. I Gede Winasa(Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231454
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Jembrana; Pasal 58 huruf o UU 32/2004;
03 November 2009
09:03 WIB
No Perkara
:
134/PHPU.D-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Pemohon
:
Pemohon : Helly Weror dan Otniel Aronggear Termohon : KPUD Kab. Nabire
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
231296
Kata Kunci
:
Kabupaten Nabire, Dianus Yuvenalis Youw, Isaias Douw, Mesak Magai, pencalonan ganda, PP 6/2005, tidak ada pemungutan suara, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, dualisme panitia pengawas pemilukada
02 November 2009
17:00 WIB
No Perkara
:
139/PHPU.D-VII/2009
Pokok Perkara
:
Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur
Pemohon
:
Pemohon : Ir. Abdul Rauf, M.AP dan Drs. Ardiansyah, M.AP Kuasa Pemohon : Yislam Alwini, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Tana Tidung
Amar Putusan
:
Tidak dapat diterima
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
231443
Kata Kunci
:
hasil penghitungan suara; pemilihan umum; surat suara; kotak suara; pemilukada; daftar pemilih; Panwaslu; Daftar Pemilih Tetap; pemilukada; pemilih; pasangan calon; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung; Abdul Rauf; Ardiansyah; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung; KPU;
29 Oktober 2009
02:25 WIB
No Perkara
:
133/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
231708
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Putusan Sela (provisi); menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Menunda pemberhentian Pimpinan KPK; Pemberhentian pimpinan KPK; pimpinan KPK berhenti; pimpinan KPK diberhentikan; setelah dijatuhi pidana; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; extra ordinary Crimes
28 Oktober 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
106/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
Pemohon
:
Pemohon : Arukat Djaswadi Kuasa Pemohon : Sumali, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Jenis Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
231044
Kata Kunci
:
Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia; CSIC;
08 Oktober 2009
03:30 WIB
No Perkara
:
103/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Pemohon : Christian Nehemia, Dillak S.H., dan Zacharias Paulus Manae, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231387
Kata Kunci
:
Christian Nehemia Dillak, S.H,; Zacharias Paulus Manafe, S.H,; Pemilihan Umum; PEMDA; Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
08 Oktober 2009
03:30 WIB
No Perkara
:
107/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pemohon 1: DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si Pemohon 2: Prof. Dr. hamka Haq, MA Pemohon 3: Edward Tanari
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231322
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan Umum; parliamentary threshold;
08 Oktober 2009
02:30 WIB
No Perkara
:
104/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
Pemohon : H.M. Djamal Doa, S.E., Tgk H. Abdul Hamid Usman dan H. Lukman Syamra Ph.D.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231664
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 5 huruf k; SPT; pemilu;
30 September 2009
07:00 WIB
No Perkara
:
117/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
Pemohon 1 : Wahidin Ismail Pemohon 2 : Marhany Victor Poly Pua Pemohon 3 : Sri Kadarwati Pemohon 4 : K.H. Sofyan Yahya Pemohon 5 : Intsiawati Ayus Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
231437
Kata Kunci
:
UU Nomor 27 Tahun 2009; UU MPR, DPR, DPD, DPRD; Susunan keanggotaan MPR; Kewenangan MPR; kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR setara atau sederajat; hak setara anggota MPR untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan; Pimpinan MPR berasal dari anggota DPR; Pimpinan MPR berasal dari anggota DPD
Showing 4681 to 4700 of 4954