No Perkara

:

10/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pemohon

:

Pemohon: Komisi Pemuda Sinode, DPD KNPI Sulawesi Utara, Pemuda Katolik Manado, DPD GAMKI Sulawesi Utara, Komisi WKI Sinode GMIM, Majelis Adat Minahasa, Forum Pemuda Lintas Gereja Manado, GMNI Sulawesi Utara, BEM Fak. Bahasa & Seni, Univ. Negeri Manado, Aliansi Mahasiswa Pemuda Minahasa Selatan, Pemuda remaja KGPM Kuasa Pemohon: Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis, dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230994

Kata Kunci

:

uu purnografi; purnografi; definisi purnografi; ketelanjangan; eksploitasi; seksual; persenggamaan; bermuatan purnografi; mempertontontan; seksual; kesusilaan;

File Pendukung

:

No Perkara

:

17/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pemohon

:

Pemohon: [1]Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi; [2]Yayasan Anand Ashram; [3]Gerakan Integrasi Nasional; [4]Yayasan Lembaga Wahid; [5]Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI); [6]ELSAM; [7]Mariana Amiruddin, dkk; Kuasa Pemohon: A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230922

Kata Kunci

:

Pornografi; Pertimbangan moral;Nilai-nilai agama; Gender; Kesusilaan; Melanggar kesusilaan; Pedoman perilaku; Adat-istiadat; Akulturasi; Enkulturasi; Inamo; Tau Entek; Taok Entek; Tradisi Tonaas; CEDAW; Achie S. Luhulima; Agnes Widianti; Sulistyowati Irianto Suwarno; Rocky Gerung; Eny Suprapto; B. Arief Sidharta; Thamrin Amal Tamagola; Irwanto; Kristi Purwandari; Efendy Elfendy Parengkuan; Eduard paulus Heydemends; J.E. Sahetapy; Soetandyo Wignjosoebroto; Tjipta Lesmana; Sumartono; Inke Maris; Ade Armando; KRMT Roy Suryo; Taufik Ismail; Mudzakir; Elly Risman; Andre Mayza; Pery Umar Farouk; Saparinah Sadli; Toety Heraty; Komnas Perempuan

File Pendukung

:

No Perkara

:

11/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemohon

:

Pemohon: BAWASLU RI

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231481

Kata Kunci

:

bawaslu; pemilu; bambang widjojanto; nur hidayat sardini; pasal 93; pasal 94; pasal 95; pasal 111; pasal 112; uu 22/2007; lembaga pengawas pemilu; dewan kehormatan; hadar hafuz gumay; free and fair election; kpu; sistem pemilihan umum; luber dan jurdil; perselisihan bawaslu dan kpu.

File Pendukung

:

No Perkara

:

1/PHPU.D-VIII/2010

Pokok Perkara

:

Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nabire

Pemohon

:

Pemohon: Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, S.H., dkk Termohon: KPU Kabupaten Nabire

Amar Putusan

:

Ditolak Seluruhnya

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

231207

Kata Kunci

:

Pemilukada; Perselisihan Hasil; Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah; Pemilihan Umum; Kabupaten; Provinsi; Putaran Kedua; Ayub Kayame; Yosiana Manuaron; Habel Rumbiak; Komisi Pemilihan Umum; Pemohon; Termohon; Pihak Terkait; distrik; Bupati; Wakil Bupati; Daftar Pemilih Tetap; tempat pemungutan suara; saksi; nomor urut; Hak Pilih; Panitia Penghitungan Suara; Panitia Pemilihan Kecamatan; Panitia Pemilihan Daerah; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

File Pendukung

:

No Perkara

:

128/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Pemohon

:

Pemohon: Moenaf Hamid Regar Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231927

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan; Pasal 4 ayat (2); Pasal 7 ayat (3); Pasal 17 ayat (7); Pasal 14 ayat (1); Pasal 14 ayat (7); Pasal 17 ayat (2); Pasal 17 ayat (2a); Pasal 17 ayat (2c) ; Pasal 17 ayat (2d) ; Pasal 17 ayat (3) ; Pasal 19 ayat (2) ; Pasal 17 ayat (1) ; Pasal 21 ayat (5); Pasal 17 ayat (1) huruf ; Pasal 22 ayat (1)huruf c ; Pasal 22 ayat (2) ; Pasal 25 ayat 8; Pasal 23A ; Pasal 28D ayat (1) ; Pasal 28G ayat (1) ; Pasal 28 H ayat (4) ; Deposito; PPh; Principles of Taxation; Asas dan Dasar Perpajakan; pembebanan pajak; hadiah undian ; Penghasilan Tidak Kena Pajak; Transaksi saham; pengalihan harta; PP 131/2000; Penghasilan Netto; Abi Kusno,; Mohammad Zein; Moenaf Hamid Regar; Bea Perolehan Hak Atas Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan; Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Penagihan Pajak; Bea Materai; Perpajakan; Subjek pajak; objek pajak; tarif pajak, de tournement de pouvoir; tarif pajak bunga atas deposito; rechts norm; Legislative act; Pungutan; Asas Pemungutan Pajak; Fungsi budgeter; self assessment; Tarif Dividen;

File Pendukung

:

No Perkara

:

118/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pemohon

:

Pemohon : Minardi Aminudin Kurnadi Kuasa Pemohon : Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H. dan Ari Kanthi Sutomo, S.H.

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231960

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Merek; PT. SINAR LAUT ABADI; MINARDI AMINUDIN KURNADI; Pasal 28D ayat (1); Pasal 6 ayat (3) huruf; Merek terdaftar; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 91; persona standi in judicio; Tindak pidana; Wajib Daftar Perusahaan; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4); Pasal 28D ayat (1); Sertifikat Merek; first to file; Daftar Umum Merek; niet ontvankelijk verklaard; prima facie

File Pendukung

:

No Perkara

:

131/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Pemohon: (1) Andreas Hugo Pareira (2) HR Sunaryo (3) H. Hakim Sorimuda Pohan

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231445

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Komisi Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah; Kekuatan Hukum Mengikat; Jajak Pendapat; Perhitungan Cepat; Konstitusional Bersyarat.

File Pendukung

:

No Perkara

:

122/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pemohon

:

Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231767

Kata Kunci

:

derden verzet; UU PTUN; Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (5); verzet; perlawananan pihak ketiga; Gugatan perlawanan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Peradilan Tata Usaha Negara; Sertifikat; PENDAFTARAN TANAH; Hukum Acara Perdata; Kreditur; eigenar; bezitter; hAK VERZET

File Pendukung

:

No Perkara

:

100/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Achmad Husaini, M. Sihombing Nababan & Aziz

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231454

Kata Kunci

:

Pemilihan anggota; DPR; DPD; DPRD; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Penyidik Kepolisian; Kabupaten Lebong; Pawaslu; Panwaslu; Pemilu

File Pendukung

:

No Perkara

:

135/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pemohon

:

Ria Augustina Hasibuan

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232097

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang; Notaris; Majelis Pengawas Wilayah; Majelis Pengawas Pusat; Pemalsuan Surat; Penjatuhan Sanksi; Sanksi Teguran atau Tertulis; Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara.

File Pendukung

:

No Perkara

:

138/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon

:

Pemohon: (1) Saor Siagian; (2) Carrel Ticoalu; (3) Piter Sontanos; (4) Sammaruddin Manulang; (5) Anto Simanjuntak; (6) Yan Rino Sibuea; (7) Robert Keytimu; (8) Daniel Tonapa Masiku; (9) Henry D. Sitompul; (10) Sandi E. Situngkir; (11) Mangapul Silalahi; (12) Vinsensius H. Ranteallo; dan (13) Brodus

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232356

Kata Kunci

:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Perpu; Komisi Pemberantasan Korupsi; Presiden; KPK; Dissenting opinion; Moh. Mahfud MD; Muhammad Alim

File Pendukung

:

No Perkara

:

150/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Pemohon: Mohammad Iqbal Bin A.Rahman Kuasa Hukum : Isnandar s. Nasution, S.H.,M.H.,dkk

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230987

Kata Kunci

:

uu terorisme; terorisme; tindak pidana; pemberantasan; perpu terorisme; perppu terorisme; perpu;

File Pendukung

:

No Perkara

:

146/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Pemohon: (1) Simson Fransisko Beli; (2) Kislon Obisuru; (3) Marjuki Usman; (4) Seniriadin N. Badu; (5) Soleman B. Gorangmau; (6) Yusak Simon Atamau; (7) Aris Wahyudi; (8) Yonathan Mokay; (9) Henderikis Soleman Laukamang; (10) Mulyawan Jawa; (11) Mesak Malaimakuni; (12) Simeon Gilaa; dan (13) Permenas Lamma Kolly Kuasa Pemohon: Marthen Maure, S.H.; dan Maxi DJ. A. Hayer, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231156

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014; ketentuan pengisisan pimpinan DPRD; anggota DPRD; urutan perolehan kursi terbanyak; partai politik;

File Pendukung

:

No Perkara

:

142/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Pemohon: (1) H. Subhan Saputera, S.Pi.,MP (2) Muhammad Fansyuri, S.Hut.,S.H. (3) Drs. Tajudin Noor, M.H.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231019

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2009-2014; ketentuan pengisian pimpinan DPRD; anggota DPRD; urutan perolehan kursi terbanyak; partai politik;

File Pendukung

:

No Perkara

:

123/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

Pemohon

:

Pemohon 1: H. Abdullah Tuasikal (Pemda Kab. Maluku Tengah) Pemohon 2: Azis Matulete Muhammad Umarella R. C. Nikijuluw (DPRD Kab. Maluku Tengah) Pemohon 3: Raja Negeri/Kepala Pemerintah Negeri Kuasa Pemohon: Chaidir Arief, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231477

Kata Kunci

:

Pemekaran; Pembentukan Kabupaten; Kabupaten Seram Bagian Timur; Kabupaten Seram Bagian Barat; Kabupaten Kepulauan Aru; Provinsi Maluku; Pemerintah Daerah; Negara Hukum.

File Pendukung

:

No Perkara

:

129/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Pemohon 1: Andreas Hugo Pareira Pemohon 2: HR Sunaryo Pemohon 3: H. Hakim Sorimuda Pohan

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231514

Kata Kunci

:

Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; Dualisme; Hak Uji Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Konstitusional Bersyarat; Kepastian Hukum; Tidak Dapat Diterima.

File Pendukung

:

No Perkara

:

116/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Pemohon 1: Ramses Ohee Pemohon 2: Yonas Alfons Nusi Kuasa Pemohon: Amiryun Aziz, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231513

Kata Kunci

:

Pengujian Undang Undang; Otonomi Khusus; Privinsi Papua; Peraturan Daerah Khusus; Praturan Daerah Provinsi; Perimbangan Keuangan; Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; pemilihan Umum; Anggota Legislatif; Pengangkatan.

File Pendukung

:

No Perkara

:

127/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Pemohon

:

Pemohon 1 : Maurits Major Pemohon 2 : Barnabas Sedik Pemohon 3 : Marthen Yeblo Pemohon 4 : Stevanus Syufi Pemohon 5 : Hofni Ajoi Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231502

Kata Kunci

:

uu kabupaten tambrauw; kabupaten tambrauw; tambrauw; pembentukan kabupaten; kabupaten; distrik; beberapa distrik; papua;

File Pendukung

:

No Perkara

:

114/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

:

Pemohon : Refli Harun, S.H. dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231658

Kata Kunci

:

Deden Rukman Rumaji; Eni Rif'ati; Iyong Yatlan Hidayat; Pemilu; DPR, DPRD; MK; 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; KPU

File Pendukung

:

No Perkara

:

12/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Pemohon

:

Pemohon : Philipus P. Soekirno

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231300

Kata Kunci

:

Undang-undang nomor 17 tahun 2006; Kepabeanan; Philipus P. Soekirno; Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri; Hak usaha; Kegiatan usaha; Kewajiban pabean; Persyaratan administrative; Permohonan impor barang; Tata laksana kepabeanan; Sertifikat registrasi pabean; Surat pemberitahuan registrasi; Potasium Permanganate; Asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya; Direktorat bea dan cukai; Kawasan pabean; Penindakan barang impor; Registrasi; legislative review; Kebijakan fiscal; Sistem Pertukaran Data Elektronik; Nomor Identitas Kepabeanan

File Pendukung

: