No Perkara

:

66/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012

Pemohon

:

1. Abdul Majid dan Kustomo [No. Urut 1]; 2. Mohamad Suhadi dan Suyitno [No. Urut 2]; 3. H. Gunawan Wirutomo dan Sundjojo [No. Urut 3]

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230569

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

65/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Cilacap Tahun 2012

Pemohon

:

Hj. Novita Wijayanti dan H. Mochammad Muslich [No. Urut 1]

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230702

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

63/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran ke II Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

Pemohon

:

AGUS SALIM dan H. ABDUSSAMAD, SE

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230974

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

62/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012

Pemohon

:

1. Gantira Kusumah dan Bambang Suprihatin; [No. Urut 1] 2. Cecep Rustandi dan Eman Sulaeman [No.Urut 4]; 3. Ahmad Ramli Assagaf dan Jumadi. [No. Urut 5] Kuasa Pemohon : R. Hikmat Prihadi, S.H., dkk.

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230686

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

61/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012

Pemohon

:

Supiyardi dan Encep Saepulloh [No.Urut 2] Kuasa Pemohon : Sadar Muslihat, S.H., dkk.

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230707

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

7/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL); 2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); 4. Perkumpulan Masyarakat Setara; 5. Aliansi Jurnaslis Independen; 6. Mugiyanto., dkk. Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231457

Kata Kunci

:

pengujian; Todung Mulya Lubis; Pengujian; konstitusional; legal standing; intelijen negara; mahkamah konstitusi; kebebasan; warga negara; reformasi; pelanggaran; HAM; sistem; negara hukum; organisasi; kepentingan; pembatasan; aparat; keamanan; negara; kedaulatan; BIN; wlayah; NKRI; operasi; penyelenggara; rahasia; nasional; penyadapan; hukum; kekuasaan; pengawasan; demokrasi;

File Pendukung

:

No Perkara

:

64/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 Tanggal 2 April 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012

Pemohon

:

Efendy Nurman,S.H. dan Mohammad Jamil,S.H.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230656

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

12/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Adittya Rahman GS; 2. Jefri Rusadi; 3. Erlan Basuki.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232252

Kata Kunci

:

Adittya Rahman GS; Jefri Rusadi; Erlan Basuki; M Maulana Bungaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Pasal 22 ayat 3; Hak atas Perumahan

File Pendukung

:

No Perkara

:

14/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI)

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231913

Kata Kunci

:

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI); Eddy Ganefo; Anton R Santoso; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Minimal Luasan Rumah

File Pendukung

:

No Perkara

:

78/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon

:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

233027

Kata Kunci

:

aliansi jurnalis independen; penyiaran; lembaga penyiaran; izin; badan hukum; frekuensi; sumber daya alam; kepemilikan; penguasaan; pemegang saham; pemindatanganan

File Pendukung

:

No Perkara

:

50/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

1. Windu Wijaya

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231730

Kata Kunci

:

Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Windu Wijaya; Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI); Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004; Diskriminasi; Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pemerintah Daerah; Kepala Daerah; Presiden; Keistimewaan Hukum; pseudo yudisial; grasi; rehabilitasi; amnesti; abolisi; Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; rechstaat; Democratisch Rechtstaat; Welfare Rechtsstaat; Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Pasal 37 UU 32/2004; Persetujuan Tertulis; Penyelidikan dan Penyidikan; asas praduga tak bersalah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009; Perpu Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Bank Indonesia; Gubernur Bank Indonesia; Dewan Gubernur BI; Putusan MK Nomor 73?PUU-IX/2011; mutatis mutandis; Achmad Edi Subiyanto

File Pendukung

:

No Perkara

:

44/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pemohon

:

Pemohon : 1. Zulkifli Muhadli 2. Abdul Muis 3. Willy M. Yoseph 4. Hein Nomotomo 5. Anwar Hafid Kuasa Pemohon : Rudi Alfonso, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231601

Kata Kunci

:

Pengujian Materiil; Judicial Review; Pengujian Konstitusionalitas; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Bupati Sumbawa Barat DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.; Wakil Bupati Mimika Ir. Abdul Muis, M.M.; Bupati Murung Raya Ir. Willy M. Yoseph, M.M.; Bupati Halmahera Utara Ir. Hein Namotemo, M. SP.; Bupati Morowali Drs. Anwar Hafid; Rudy Alfonso,S.H., dkk; Cholidin Nasir; Pasal 160 ayat (2) huruf c UU 32/2004; Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004; Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008; Pasal 18A ayat (1) UUD 1945; Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002; Pajak; Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh); PPh pasal 21; PPh pasal 25; PPh pasal 29; Dana Perimbangan; Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); frasa Orang Pribadi; PPh Orang Pribadi; PPh Badan

File Pendukung

:

No Perkara

:

82/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan

Pemohon

:

Fara Novia Manoppo

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

232029

Kata Kunci

:

perbankan; pidana; penjara; terpidana; pidana perbankan; nasabah; bank; kasus konkret

File Pendukung

:

No Perkara

:

73/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

1. Feri Amsari, S.H., M.H; 2. Drs. Teten Masduki; 3. Zainal Arifin Mochtar Husein; 4. Indonesia Corruption Watch (Danang Widoyoko)

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

232044

Kata Kunci

:

pemerintahan daerah; izin dari presiden; persetujuan tertulis presiden; kepala daerah; korupsi; penyelidikan; penyidikan; tindak pidana; teten masduki; indonesia corruption watch

File Pendukung

:

No Perkara

:

39/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Pemohon

:

Agus Kogoya dan Yakob Enumbi [No.Urut 3]

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230893

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

34/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Andi Muhammad Asrun; 2. M. Jodi Santoso; 3. Nurul Anifah.

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231596

Kata Kunci

:

Jabatan fungsional; tugas teknis administratif; jabatan karier; Panitera; wakil panitera; panitera muda; panitera pengganti; Dian Puji Simatupang; rechtsvatstellende beschikking; dwaling in een subjuectief recht; adequacy of benefit; Maruarar Siahaan; leg of normativity; supra konstitusional norm; inconstiutional latest; pangkat

File Pendukung

:

No Perkara

:

9/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Abdul Halim Soebahar, dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231574

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; Sistem Jaminan Sosial Nasional; legal standing; Abdul Halim Soebahar; Fathul Hadie Utsman; Abd. Kholiq Syafaat; Ahmad Nur Qomari; M. Hadi Purnomo; Hamdanah; Sumilatun; Sanusi Affansi; Imam Mawardi; Jaelani; Imam Rofii; Fathul Hadie Usman; pemerintah; iuran; wajib; pensiun; meninggal dunia; fakir miskin; kepastian hukum; peserta; warga negara; pajak; program; hak; pensiun; asuransi

File Pendukung

:

No Perkara

:

77/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Pemohon

:

PT. Sarana Aspalindo Padang, dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231311

Kata Kunci

:

panitia urusan piutang negara; pembayaran; hutang; piutang; force majeure; kredit; penghapusan; restrukturisasi; utang; panitia; debitur; Bank BUMN; hair cut; konversi; rescheduling.

File Pendukung

:

No Perkara

:

60/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

H. Zain Alkim

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231517

Kata Kunci

:

Pemerintah Daerah; Negara Hukum; Pemilihan Umum Kepala Daerah; Calon Kepala Daerah; Calon Wakil Kepala Daerah; Berlaku Surut; Kepastian Hukum; Kabupaten Barito Timur; Provinsi Kalimantan Tengah.

File Pendukung

:

No Perkara

:

28/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Agus Yahya

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231682

Kata Kunci

:

Badan hukum publik; Badan hukum privat; Keputusan Tata Usaha Negara; penyelenggara pelayanan publik; institusi penyelenggara negara; korporasi; lembaga independen; pelayanan publik; capacity building; judex facti; banding; judex juris; aset negara; Tata Krama Adhyaksa; Kode Etik Jaksa

File Pendukung

: