
Prosedur Permohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online
Permohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website https://simpel.mkri.id/ Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.
28 Februari 2013
07:00 WIB
No Perkara
:
63/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. H.F Abraham Amos, S.H; 2. Johny Bakar, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231671
Kata Kunci
:
Kesehatan; pembiayaan kesehatan; pelayanan kesehatan; kesehatan masyarakat; asuransi; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan komersial; sistem jaminan sosial nasional; jamsostek; sjsn; anggaran kesehatan; APBN; APBD; hak hidup; hak mempertahankan hidup; liberalisme; non-liberalisme; faham kebebasan; Abraham Amos; Johny Bakar;
26 Februari 2013
09:25 WIB
No Perkara
:
10/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
Pemohon
:
Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, Msi (Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon : 1.Adi Warman, S.H., M.H., MBA.,dkk 2.Denny Kailimang, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
230693
Kata Kunci
:
26 Februari 2013
09:00 WIB
No Perkara
:
33/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
Pemohon
:
1.Perkumpulan Institut Keadilan Global 2.Perkumpulan INFID 3.Aliansi Petani Indonesia (API) 4.Serikat Petani Indonesia (SPI) 5.Perkumpulan KIARA 6.Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) 7.Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) 8.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 9.Salamuddin 10.Dani Setiawan 11.Haris Rusly Kuasa Pemohon : Catur Agus Saptono, S.H. dan Ahmad Suryono, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232726
Kata Kunci
:
Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara; Piagam ASEAN (ASEAN Charter); ASEAN Free Trade Area (AFTA); Liberalisasi; Globalisasi; Demokrasi ekonomi; Perjanjian internasional; Perkumpulan Institut Keadilan Global;
21 Februari 2013
08:15 WIB
No Perkara
:
62/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Drs. H. Daria; 2. Kisanjaya S.Pd; 3. Saref; Kuasa Pemohon : H. Edward Arfa, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Jenis Amar Putusan
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
231169
Kata Kunci
:
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga; Batas Wilayah; Pulau Berhala; Faktor Parsialistik; H. Hasan Basri Agus; Status Administrasi; Pembentukan Kabupaten; Desa Berhala; Otonomi Daerah; Norma Baru; Rechts Zekerheids; Verbindend; Urusan Pemerintahan; Rechts Gevold; Penjelasan Pasal 3; Penguasaan Fisik; Patut dilindungi menurut hukum; fakta historis; perlindungan hukum;
21 Februari 2013
08:00 WIB
No Perkara
:
48/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Alias Wello, SIP dan Idrus Kuasa Pemohon : Syamsudin Daeng Rani S.H.,
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231363
Kata Kunci
:
Pendapatan Asli Daerah; Sertifikat Hak Atas Tanah; Izin Mendirikan Bangunan; Izin Usaha dan Tempat Usaha; Pengurusan Administrasi, Institusi Penegak Hukum; Wilayah Administrasi; Plakat Pendek; Korte Verklaring; Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; Alias Wello; Syamsudien Daeng Rani
21 Februari 2013
07:55 WIB
No Perkara
:
47/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Alias Wello, Sip dan Idrus Kuasa Pemohon : Syamsudin Daeng Rani, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231515
Kata Kunci
:
H. Alias Wello; Idrus; Syamsudin Daeng Rani; Kabupaten Sarolangun; Kabupaten Tebo; Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pengujian; Pembentukan; Kabupaten Lingga; Wilayah; Administrasi; Desentralisasi dalam pemerintahan; Pemerintahan daerah.
21 Februari 2013
07:35 WIB
No Perkara
:
32/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. H. Hasan Basri Agus; 2. Effendi Hatta; 3. Zumi Zola Zulkifli; 4. Romi Hariyanto, S.E; 5. Drs. Meiherriansyah; 6. Abidin; 7. Junaidi; 8. Kalik; 9. H. Hasip Kalimuddin Syam; 10. Sayuti, SH; 11. R. Muhammad. Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231619
Kata Kunci
:
Pembentukan Kabupaten; Kabupaten Lingga; Provinsi Kepulauan Riau; Pemekaran; Keragaman Daerah; Otonomi Daerah; Pemerintahan Daerah; Selat berhala;
21 Februari 2013
07:00 WIB
No Perkara
:
9/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013
Pemohon
:
Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid (Nomor Urut 7) Kuasa Pemohon : Haryo B. Wibowo, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
230715
Kata Kunci
:
19 Februari 2013
08:57 WIB
No Perkara
:
8/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013
Pemohon
:
Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH., M.Si. dan Ir. H. Bambang Hermanto, MM. Nomor Urut 9 Kuasa Pemohon Fuadi Helmi, SH., dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
230773
Kata Kunci
:
19 Februari 2013
08:38 WIB
No Perkara
:
97/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si; 2. Drs. Hasrat Kaimuddin; 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe. Kuasa Pemohon Muhammad Hatta, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231549
Kata Kunci
:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan, Air Permukaan, Dipunggut di Wilayah Tempat Air Berada
19 Februari 2013
08:25 WIB
No Perkara
:
89/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231052
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPR; DPRD; DPD;
19 Februari 2013
08:00 WIB
No Perkara
:
83/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Pungki Harmoko
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Jenis Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
231009
Kata Kunci
:
Pungki Harmoko; Ketetapan Ketua Mahkamah; penarikan kembali; Tindak Pidana Korupsi; pembatalan permohonan;
13 Februari 2013
08:39 WIB
No Perkara
:
109/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Hadi Setiadi, SE
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231191
Kata Kunci
:
Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah; Daerah pemilihan; Dapil; Pemilu legislatif; Pemilihan umum
13 Februari 2013
08:28 WIB
No Perkara
:
68/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Herziene Indonesia Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Kokok Hadyanto
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231359
Kata Kunci
:
Herziene Indonesia Reglement (HIR); Produk Hukum Nasional; Provider; Equality Before The Law; Produk Kolonial; Refinancing; Formil dan Materiil; Legal Standing; Pengujian Konstitusionalitas; Ketidakpastian Hukum; Pengadilan Negeri Demak; Gugatan Perdata Pemohon; Tidak Jelas; Kabur;
13 Februari 2013
08:23 WIB
No Perkara
:
50/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS); 2. Serikat Petani Indonesia (SPI); 3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa); 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); 5. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA); 6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); 7. Aliansi Petani Indonesia (API); 8. Sawit Watch; 9. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHA); 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan; 11. Yayasan Pusaka; 12. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 13. Indonesia For Global Justice; 14. Budi Laksana. Kuasa Pemohon : Ecoline Situmorang, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231624
Kata Kunci
:
Undang-undang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum; perampasan tanah rakyat; pengadaan tanah secara sukarela; pengadaan tanah secara wajib; musyawarah; PTUN; negara hukum; kepentingan umum; kepastian hukum; agraria; asas keikutsertaan; gugatan; ganti kerugian; pelepasan objek; keadilan
13 Februari 2013
07:59 WIB
No Perkara
:
39/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Herlina Koibur, S.Pi Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, SH, SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
232471
Kata Kunci
:
Tindak Pidana Korupsi, Pidana Penjara, Ancaman Pidana, Pidana Minimum Khusus, Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat) Tahun
13 Februari 2013
07:00 WIB
No Perkara
:
8/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2. Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M 3. Charles Simabura, S.H., M.H 4. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Kuasa Pemohon : Feri Amsari, S.H. M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231560
Kata Kunci
:
Tim seleksi; Komisi Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Fait accompli; Lex certa; Keterangan lisan; Jaminan konstitusional; Checks and balances; Kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu; pemerintahan yang demokratis; Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Yuliandri; Zainal Arifin Mukhtar; Perludem; Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
05 Februari 2013
09:26 WIB
No Perkara
:
7/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013
Pemohon
:
Husni Thamrin dan Dedi Mufizar Kuasa Pemohon : Mukhlis Mukhtar, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
231102
Kata Kunci
:
05 Februari 2013
09:15 WIB
No Perkara
:
6/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Pemohon
:
Drs. KH. Kholilurrahman, S.H.,M.Si dan Ir. H. Mohammad Masduki (Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon : Chairil Utama, S.H. dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Jenis Amar Putusan
:
-
Di Unduh
:
230708
Kata Kunci
:
05 Februari 2013
08:52 WIB
No Perkara
:
116/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
Benny Kogoya, A.Md.T Kuasa Pemohon : Habel Rumbiak, S.H., SpN
Amar Putusan
:
Ditolak
Jenis Amar Putusan
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230849
Kata Kunci
:
Benny Kogoya; Peradilan Tata Usaha Negara; Tolikara; PTUN; Pengadilan Tata Usaha Negara; Mahkamah Agung; Gubenur Papua; Komisi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999; DPRD Kabupaten Tolikara; Pemilihan Legislatif; Provinsi Papua; Partai Golongan Karya; Gugatan; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Demokrat; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Wakil Ketua; Hubungan sebab akibat; Causal Verband; Keputusan Tata Usaha Negara; Tindakan hukum Tata Usaha Negara; Badan hukum perdata; UU 48/2009; UU Peratun; Ketidakpastian Hukum; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
Showing 3861 to 3880 of 4954