No Perkara

:

31/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ramdansyah, S.S., S.Sos.,S.H., MKM

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231364

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Penyelenggara Pemilihan Umum;Ramdansyah; DKPP; KPU, Bawaslu; Election law-Indonesia, Local Elections-Indonesia-Jakarta-2012, Election Monitoring-Indonesia, General Elections Supervisory Body-Indonesia, Local Elections Supervisory Committee-Jakarta-Indonesia, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia,Dismissal-2012, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia-Decision-2013, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah

File Pendukung

:

No Perkara

:

174/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013

Pemohon

:

Musdalifah, S.E. dan Drs. Syaiful Syafri, M.M.sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5 Kuasa Pemohon: Henry David Oliver, S.H.,dkk

Amar Putusan

:

Putusan Akhir

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230579

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Kabupaten Deli Serdang;Provinsi Sumatera Utara;Tahun 2013; Musdalifah,SE;Drs.Syaiful Syafri, M.M.; Nomor Urut 5;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;Ashari Tambunan;H. Zainuddin Mars;Nomor Urut 1;DPT;PPS;PPK;KPU;Rekapitulasi;terstruktur; sistematis; masif

File Pendukung

:

No Perkara

:

173/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013

Pemohon

:

H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1 Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., dkk

Amar Putusan

:

Putusan Akhir

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230580

Kata Kunci

:

Election law-Indonesia-Cases; Local elections-Indonesia-Deli Serdang (Kabupaten); Contested elections-Indonesia; Vote Counting; Elections-corrupt practices-Indonesia-Deli Serdang; Local government-Indonesia; Hukum Pemilihan Umum-Indonesia; Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia-Deli Serdang; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

File Pendukung

:

No Perkara

:

73/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Yayasan Pelestari Bangsal Patalon sebagai Pemohon I dan para Pemohon II s.d Pemohon VIII. Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231724

Kata Kunci

:

Surakarta; kartasura; handarbeni; provinsi; Politics and government; Social conditions; social life and customs; Penggabungan Daerah; Provinsi; Jawa Tengah; Pelestarian budaya; lembaga hukum; daerah istimewa; karesidenan; pemerintahan daerah; kewenangan; abdi dalem; yayasan; Wirjono Projodikoro; legal policy; Kasunanan; perjanjian giyanti; perjanjian salatiga; kesultanan; njowo; piagam kedudukan; susuhunan; mangkunegoro; otonomi khusus; eigendom

File Pendukung

:

No Perkara

:

63/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.,dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231047

Kata Kunci

:

Pembentukan Provinsi; Jawa Tengah; Koes Isbandiyah;Keraton surakarta;Daerah istimewa;Surakarta;Pemerintah kota; Pelestarian budaya jawa;Paku buwono XII;Budaya jawa; Status Hukum; kasunanan

File Pendukung

:

No Perkara

:

13/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Habiburokhman, SH., MH

Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Di Unduh

:

230955

Kata Kunci

:

Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres

File Pendukung

:

No Perkara

:

83/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Siti Askabul Maimanah sebagai Pemohon I; 2. Rini Arti sebagai Pemohon II; 3. Sungkono sebagai Pemohon III; 4. Dwi Cahyani sebagai Pemohon IV; 5. Tan Lanny Setyawati sebagai Pemohon V; 6. Ir Marcus Johny Ranny,MM sebagai Pemohon IV. Kuasa Pemohon: Mursid Mudiantoro,S.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

232751

Kata Kunci

:

APBN; Lumpur Sidoarjo; PT Lapindo Brantas; korban lumpur; APBNP Tahun 2013; BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);

File Pendukung

:

No Perkara

:

9/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Mardani H. Maming, S.H. Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.,dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231497

Kata Kunci

:

Electrification-Indonesia, Energy policy-Indonesia, Electric utilities-Law and legislation-Indonesia-South Kalimantan-Tanah Bumbu, Electric utilities-privatization-Indonesia, Electric utilities-Unbundling (Marketing)-Indonesia, Electricity consumption, Electric power distribution, Electric power-plants, Coal-fire power-plants, Central-local government relations-Indonesia, Local government-law and legislation, Ketenagalistrikan, Krisis listrik, Tenaga listrik-distribusi, Pembangkit Tenaga Listrik-Batu bara; UU Ketenagalistrikan; PLN, penguasaan negara; batasan usaha penyediaan tenaga listrik; penyediaan tenaga listrik oleh BUMN dan BUMD; kepentingan umum; distribusi tenaga listrik; kebutuhan tenaga listrik; usaha penyediaan listrik

File Pendukung

:

No Perkara

:

108/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

232086

Kata Kunci

:

Election law-Indonesia, Judicial review, Presidents-Indonesia-Election-2014, Presidential candidates, Political rights, Right of political participation, Political parties, Crescent Star Party, Presiden -Pemilihan Umum-2014, Partai politik, Hak politik, Partai Bulan Bintang.

File Pendukung

:

No Perkara

:

99/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Agus, SH sebagai Pemohon I; 2. Didik Qurniawan sebagai Pemohon II.

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231494

Kata Kunci

:

Labor laws and legislation, Conflict of law-Labor disputes, Labour courts-Indonesia, Industrial relations, Executions (Law), Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan, Sengketa antara buruh dan majikan, Pengadilan Hubungan Industrial, Eksekusi.

File Pendukung

:

No Perkara

:

72/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Elwen Roy Pattiasina, S.E., M.M; 2. Abdul Rahman Djabumona Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, SH., MH., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231042

Kata Kunci

:

Election law-Indonesia-Kepulauan Aru-2014, Local elections-Indonesia, Local government-Law and legislation-Indonesia, Mayor elections-Kepulauan Aru-Indonesia, Recall, Pemilihan Umum Kepala Daerah-Kepulauan Aru, Pemilukada-Walikota-Wakil Walikota-Kepulauan Aru, Penggantian antar waktu, Pemberhentian kepala daerah, Pemberhentian wakil kepala daerah, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah bersamaan, Penggantian kepala daerah, Penggantian wakil kepala daerah, Penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perolehan suara terbanyak kedua, Penggantian oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

File Pendukung

:

No Perkara

:

61/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Taufiq Hasan

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

234607

Kata Kunci

:

Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.

File Pendukung

:

No Perkara

:

74/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Meyce Dwi Wahyuni, S.H Kuasa Pemohon: Arief Ariyanto, S.H.,dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230959

Kata Kunci

:

UU Penyelenggara Pemilu; UU 15 Tahun 2011; Meyce Dwi Wahyuni; perlakuan khusus; tindakan khusus sementara; affirmative action; diskriminasi terhadap wanita; penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; partisipasi dalam politik; critical mass; tiga puluh persen; 30%; jumlah minimal keterwakilan; perbedaan perempuan dan laki-laki; sesleksi anggota KPU; pemilihan anggota KPU; komposisi keanggotaan KPU; keterwakilan perempuan dalam KPU; diskriminasi positif; positive discrimination; faktor sosiologis; petafsiran sosiologis; KPUD Kepahiang;

File Pendukung

:

No Perkara

:

20/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik., dkk sebagai Pemohon I s.d Pemohon XXX Kuasa Pemohon: Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231279

Kata Kunci

:

UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; bakal calon perempuan; daftar bakal calon; affirmative action; reverse discrimination; kesetaraan gender; level playing-field; setiap tiga orang bakal calon terdapat satu orang calon perempuan; kuota perempuan; 30 persen kuota perempuan; mengutamakan bakal calon perempuan; persebaran suara sama; diutamakan perempuan

File Pendukung

:

No Perkara

:

186/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

Pemohon

:

KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Muhammad Natsir Thaib Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Nomor Urut 5; Kuasa Pemohon: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.,dkk

Amar Putusan

:

Putusan Akhir

Jenis Amar Putusan

:

-

Di Unduh

:

230693

Kata Kunci

:

Provinsi Maluku Utara; Tahun 2013;KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.;Muhammad Natsir Thaib ;Nomor Urut 5; Ahmad Hidayat Mus, S.E.;Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT ; Nomor Urut 3; Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara;Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 ; Pemilukada Putaran Kedua ;rekapitulasi; KPPS; PPS; PPK; KPU;sistematis, terstruktur, dan masif;pelanggaran;Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;money politic;DPT

File Pendukung

:

No Perkara

:

30/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. PT Exertainment Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Martin Darby Presiden Direktur Sebagai Pemohon I; 2. PT Fitindo Sehat Sempurna, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon II; 3. PT Adhia Relaksindo, dalam hal ini diwakili oleh Nurlinda Paramita Direktur Utama Sebagai Pemohon III 4. Aero Sutan Aswar sebagai Pemohon IV serta para Pemohon V sampai dengan para Pemohon XI Kuasa Pemohon: Denny Kailimang, S.H.,M.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231646

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pasal 42 ayat (2) huruf i; olahraga; pusat kebugaran; fitness center;pajak hiburan;Sistem Keolahragaan Nasional

File Pendukung

:

No Perkara

:

36/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

I Made Sudana, S.H

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232146

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;Mahkamah Agung; peninjauan kembali; KUHAP; novum; due process of law; Cholidin Nasir; I Made Sudana

File Pendukung

:

No Perkara

:

34/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Antasari Azhar, S.H., M.H. sebagai Pemohon I; 2. Ida Laksmiwaty S.H. sebagai Pemohon II; 3. Ajeng Oktarifka Antasariputri sebagai Pemohon III; Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

231337

Kata Kunci

:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SMS, WEB Server, menciderai rasa keadilan, sense of justice, pencari keadilan, yustitiabelen, inkonstitusional tanpa syarat, konstitusional bersyarat, Badan Kepegawaian Negara, BKN, kenaikan pangkat saksi, Mendiknas, PTUN, Permintaan Peninjauan Kembali, litest finiri oportet

File Pendukung

:

No Perkara

:

21/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Andi Syamsuddin Iskandar, S.H sebagai Pemohon I 2. Andi Nani Andriani, S.Pd., sebagai Pemohon II 3. Boyamin sebagai Pemohon III Kuasa Pemohon: Sigit N. Sudibyanto, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

232213

Kata Kunci

:

UU Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali; Peninjauan Kembali hanya oleh ahli warisnya; Peninjauan Kembali hanya diajukan 1 (satu) kali; novum; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencari dan mendapatkan keadilan; tes DNA; tes kebohongan; pembuktian materiil

File Pendukung

:

No Perkara

:

4/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Silas Malak., dkk Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231193

Kata Kunci

:

UU Nomor 14 Tahun 2003; Kabupaten Tambrauw; Papua Barat; Distrik Moraid; Rudy Alfonso; Heru Widodo; Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari

File Pendukung

: