No Perkara

:

137/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., MBA., dkk sebagai Pemohon I; 2. Agbasi Chika sebagai Pemohon II dengan Kuasa Pemohon Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., MBA dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231428

Kata Kunci

:

undang-undang nomor 24 tahun 2003; undang-undang nomor 8 tahun 2011; perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003;didit eijayanto; abgasi chika; agbasi chika; antonius sujata; ahmad murad; erdiana; ristan bp simbolon; hanung hudiono; law office idcc&associates; Pasal 55 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003; narkotika; undang-undang nomor 22 tahun 1997; undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika; pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 22 tahun 2004; pasal 24 ayat (1) uud 1945;prinsip kode etik hakim: prinsip kebebasan; prinsip ketidak berpihakan; integritas; kesopanan; kesetaraan; pasal 28D ayat (1); pasal 28H ayat (2); pasal 2I ayat (1); pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (5)

File Pendukung

:

No Perkara

:

85/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Sutrisno, S.T., M.M disebut Pemohon I; 2. H. Boyamin disebut Pemohon II; 3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta disebut sebagai Pemohon III; 4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sragen disebut sebagai Pemohon IV; Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H.,dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231253

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; MPR; DPR; DPD; DPRD; Pemilihan Umum; partai politik; kursi terbanyak; kerakyatan; kebijaksanaan; voting; musyawarah mufakat;

File Pendukung

:

No Perkara

:

91/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Dwi Hertanty Kuasa Pemohon: Surya Bhakti Batubara, S.H., M.M., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231233

Kata Kunci

:

UU Nomor 5 tahun 2004; UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU tentang Mahkamah Agung; Dwi Hertanty; Surya Bhakti Batubara; PAsal 45A ayat 92) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; PAsal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; Pasal 244 KUHAP; judex facti; Bambang Heru Setiyanto; Pasal 51 ayat (1) UU MK; Penjelasan Pasal 45A UU MA

File Pendukung

:

No Perkara

:

20/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Fahrudin sebagai Pemohon I; 2. Jaenudin, A.M. sebagai Pemohon II; 3. Sukra bin Jasmita sebagai Pemohon III; 4. Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura diwakili oleh Afrizal Gindow sebagai Pemohon IV Kuasa Pemohon: Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231725

Kata Kunci

:

Hortikultura; Pembenihan; Pembenihan hortikultura; Industri pembenihan; Investasi asing; hak asasi.

File Pendukung

:

No Perkara

:

12/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET (APJII)diwakili oleh SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN dan ATMAJI SAPTO ANGGORO sebagai Pemohon I; 2. AHMAD SUWANDI IDRIS sebagai Pemohon II Kuasa Pemohon: R. Heri Sukrisno, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231073

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, penerimaan negara bukan pajak, telekomunikasi; guardian of constitution; legal standing; pelayanan universal; obligation;causal verband; budgetary; regulatory; royalti; cost recovery; spektrum frekuensi;

File Pendukung

:

No Perkara

:

11/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur diwakili oleh: 1. Dr. HC. Alim Markus, selaku Ketua DPP Apindo Jatim, 2. Ir. Haryanto, selaku Sekretaris DPP Apindo Jatim, Kuasa Pemohon: Arif Hidayat F., S.H., M.Kn., dan Yudi Pramadiputra, S.H

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231107

Kata Kunci

:

tenaga kerja; upah minimum provinsi; upah minimum sektoral; produktivitas; pertumbuhan ekonomi

File Pendukung

:

No Perkara

:

120/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Sri Ambarwati, S.E., M.M. sebagai Pemohon I 2. Dani Setiawan, A.Md sebagai Pemohon II 3. H. Mawardi sebagai Pemohon III Kuasa Pemohon: Fauzi Novaldi, S.H., M.H. dan Ardian Hamdani, S.H., M.H.,

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231106

Kata Kunci

:

Hukum Acara Pidana, Penyidik, Penyidikan, kasus konkrit, permohonan kabur, permohonan provisi, pengaduan, ahli, korupsi, pengadaan, kejaksaan

File Pendukung

:

No Perkara

:

81/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Bripda Daniel Liunome Kuasa Pemohon: Sutopo Simbolon, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231472

Kata Kunci

:

UU Nomor 14 Tahun 1985; Mahkamah Agung; Daniel Liunome; Sutopo Simbolon; Frizona Naibaho; Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985; peninjauan kembali; Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985; novum; Pasal 67 huruf b UU 14/1985; PK

File Pendukung

:

No Perkara

:

31/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

:

Isman Ismail Asso Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, S.H.,Sp.N

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231750

Kata Kunci

:

Hak Konstitusional, Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD,sistim noken.

File Pendukung

:

No Perkara

:

19/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Komite Olahraga Nasional Indonesia diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Ketua Formatur Penyusunan Pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2011 – 2015 Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231431

Kata Kunci

:

olahraga; KONI; komite olahraga; SKN

File Pendukung

:

No Perkara

:

139/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ismail Thomas, S.H., M.Si., dan Yustinus Dullah Kuasa Pemohon: Burhan Renreng, S.H. dan Ismail S.H

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230863

Kata Kunci

:

pengujian konstitusionalitas , Penarikan Kembali Judicial Review Nomor 139/PUUXII/2014

File Pendukung

:

No Perkara

:

135/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Habib Muhsin Ahmad Alattas Kuasa Pemohon Sugito, S.H., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230973

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

85/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A., sebagai Pemohon I; 2. Al Jami'yatul Washliyah diwakili oleh Ketua Al Jami'yatul Washliyah bernama Drs. HA. Aris Banadji, sebagai Pemohon II; 3. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK) diwakili oleh Koordinator SOJUPEK bernama Lieus Sungkharisma, sebagai Pemohon III; 4. Perkumpulan Vanaprastha diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Vanaprastha bernama Gembong Tawangalun sebagai Pemohon IV; 5. Drs. H. Amidhan sebagai Pemohon V; 6. Marwan Batubara sebagai Pemohon VI; 7. Adhyaksa Dault sebagai Pemohon VII; 8. Laode Ida sebagai Pemohon VIII; 9. M. Hatta Taliwang sebagai Pemohon IX; 10. Rachmawati Soekarnoputri sebagai Pemohon X; 11. Drs. Fahmi Idris, M.H. sebagai Pemohon XI. Kuasa Pemohon: Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231619

Kata Kunci

:

Sumber Daya Air, Air Minum, Pemanfaatan Daya Air, Hak Guna Air, Hak atas air, barang publik, privatisasi, hak dasar.

File Pendukung

:

No Perkara

:

14/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Fathul Hadie Utsman 2. Drs. Fatahillah, S.H., M.M

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230927

Kata Kunci

:

ketetapan; penarikan permohonan; fadzlun budi sn.

File Pendukung

:

No Perkara

:

130/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ny. Yanni. Kuasa Pemohon Syahrul Arubusman, SH., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231100

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

129/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Moch Syaiful, S.H. Kuasa Pemohon Mohammad Soleh., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231084

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

127/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. dan Abd. Khaliq Ahmad

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231013

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

126/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Edward Dewaruci, S.H, M.H dan Doni Istyanto Hari Mahdi

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231050

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

125/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Edward Dewaruci, S.H, M.H dan Doni Istyanto Hari Mahdi

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231047

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

119/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D, Heriyanto, S.H., M.H., dan Ramdansyah, S.H.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230980

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

: