No Perkara

:

139/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ismail Thomas, S.H., M.Si., dan Yustinus Dullah Kuasa Pemohon: Burhan Renreng, S.H. dan Ismail S.H

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230863

Kata Kunci

:

pengujian konstitusionalitas , Penarikan Kembali Judicial Review Nomor 139/PUUXII/2014

File Pendukung

:

No Perkara

:

135/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Habib Muhsin Ahmad Alattas Kuasa Pemohon Sugito, S.H., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230972

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

85/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A., sebagai Pemohon I; 2. Al Jami'yatul Washliyah diwakili oleh Ketua Al Jami'yatul Washliyah bernama Drs. HA. Aris Banadji, sebagai Pemohon II; 3. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK) diwakili oleh Koordinator SOJUPEK bernama Lieus Sungkharisma, sebagai Pemohon III; 4. Perkumpulan Vanaprastha diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Vanaprastha bernama Gembong Tawangalun sebagai Pemohon IV; 5. Drs. H. Amidhan sebagai Pemohon V; 6. Marwan Batubara sebagai Pemohon VI; 7. Adhyaksa Dault sebagai Pemohon VII; 8. Laode Ida sebagai Pemohon VIII; 9. M. Hatta Taliwang sebagai Pemohon IX; 10. Rachmawati Soekarnoputri sebagai Pemohon X; 11. Drs. Fahmi Idris, M.H. sebagai Pemohon XI. Kuasa Pemohon: Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231615

Kata Kunci

:

Sumber Daya Air, Air Minum, Pemanfaatan Daya Air, Hak Guna Air, Hak atas air, barang publik, privatisasi, hak dasar.

File Pendukung

:

No Perkara

:

14/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Fathul Hadie Utsman 2. Drs. Fatahillah, S.H., M.M

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230927

Kata Kunci

:

ketetapan; penarikan permohonan; fadzlun budi sn.

File Pendukung

:

No Perkara

:

130/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ny. Yanni. Kuasa Pemohon Syahrul Arubusman, SH., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231100

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

129/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Moch Syaiful, S.H. Kuasa Pemohon Mohammad Soleh., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231084

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

127/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. dan Abd. Khaliq Ahmad

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231013

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

126/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Edward Dewaruci, S.H, M.H dan Doni Istyanto Hari Mahdi

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231050

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

125/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Edward Dewaruci, S.H, M.H dan Doni Istyanto Hari Mahdi

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231047

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

119/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D, Heriyanto, S.H., M.H., dan Ramdansyah, S.H.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230980

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

118/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dalam hal ini diwakili oleh pengurus dan anggota yaitu Victor Santoso Tandiasa, SH., dkk.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231009

Kata Kunci

:

Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu

File Pendukung

:

No Perkara

:

77/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H Kuasa Pemohon: Adardam Achyar, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

234165

Kata Kunci

:

UU Nomor8 Tahun 2010; Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Adardam Achyar; "atau patut diduganya'; UU 8/2010; Komariah E Sapardjaja; Eva Achjani Zulfa; Saldi Isra; Arif HAvas Oegroseno; solus eventualis; Undang-Undang TPPU; Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang; UU TPPU; Rada Manthovani; KPK; PAsal 95 UU 8/2010; I Gde Pantjta Astawa; Eddy OS Hiariej; Mudzakkir; Chairul Huda; Institur For Criminal Justice Reform

File Pendukung

:

No Perkara

:

140/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Maryanto B.Sc., S.H. 2. H.F. Abraham Amos, S.H. 3. Johni Bakar, S.H.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231076

Kata Kunci

:

uu advokat; abraham amos;PERADI; melebihi tenggat yang ditentukan; hani adhani

File Pendukung

:

No Perkara

:

132/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) Kuasa Pemohon: Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230960

Kata Kunci

:

Finance ; Public law And Legislation ; Budget Indonesia ; Indonesia - UU APBN ; Energy policy ; Kebijakan Energi ; Subsidi Energi ; BBM ;Paguyuban Petani Mbah Ungu ; P3MU ; Jember

File Pendukung

:

No Perkara

:

89/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPI bernama Dian Kartikasari; 2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik diwakili oleh Direktur Eksekutif PD Politik bernama Titi Sumbung, S.H., MPA; 3. Yayasan LBH APIK Jakarta diwakili oleh Direktur Eksternal bernama Ratna Batara Munti, M.Si; 4. Lembaga Partisipasi Perempuan diwakili oleh Chief Advisory Board bernama Dr. Adriana Venny; 5. Institute Perempuan diwakili oleh Ketua Institute Perempuan Bandung bernama Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H; 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M; 7. Agung Wasono, S.H., M.E.; 8. Ir. Fitriyanti; 9. Khomsanah; 10. Ir. Luki Paramita; 11. Magdalena Helmina, M.S; 12. Nindita Paramastuti; 13. Soelistijowati Soegondo, S.H.; 14. Wahidah Suaib; 15. Zohra Andi Baso. Kuasa Pemohon: Asnifriyanti Damanik, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231159

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Wahidah Suaib; Zohra Andi Baso; Asnifriyanti Damanik, S.H.; Tidak Dapat Diterima dan Ditolak.

File Pendukung

:

No Perkara

:

1/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Muhammad Ibrahim, SH

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230849

Kata Kunci

:

1/PUU-XIII/2015;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Muhammad Ibrahim, SH; Ketetapan

File Pendukung

:

No Perkara

:

66/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1.Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Ketua Umum FKHK bernama Victor Santoso Tandiasa, S.H sebagai Pemohon I; 2. Erwin Agustian sebagai Pemohon II; 3. Eko Santoso sebagai Pemohon III.

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231059

Kata Kunci

:

Emblems, National-Law and legislation–Indonesia; Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Tahun 2009; Indonesia-Lambang Negara; Victor Santoso Tandiasa; Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

File Pendukung

:

No Perkara

:

27/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS bernama Kartika Wirjoatmodjo Kuasa Pemohon: Eri Hertiawan, S.H., LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231159

Kata Kunci

:

Banking law–Indonesia; Deposit insurance-Law and legislation-Indonesia; Bank failures-Stocks-Indonesia; Hukum perbankan; Bank dan perbankan; Bank dan perbankan-Undang-undang dan peraturan; Permohonan Tidak beralasan menurut hukum; Bank Gagal- Penjualan saham; Lembaga Penjamin Simpanan-LPS; Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

File Pendukung

:

No Perkara

:

134/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ricky Elviandi Afrizal

Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Berwenang

Di Unduh

:

230998

Kata Kunci

:

Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Indonesia - Officials and employees-Salaries, etc.; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai negeri- Gaji, tunjangan, dsb; Pegawai Negeri-Pengangkatan dan pemberhentian; Ricky Elviandi Afrizal-Badan Pertanahan Nasional –BPN-Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur; Ketetapan-Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

File Pendukung

:

No Perkara

:

124/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Mohamad Sangaji, S.H Kuasa Pemohon: Ramdan Alamsyah, S.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231025

Kata Kunci

:

Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-DKI Jakarta; Mohamad Sangaji-Veri Yonnevil-tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Wibi Andrino-Muannas- memiliki kedudukan hukum (legal standing)- Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

File Pendukung

: