No Perkara

:

79/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Irman Gusman, S.E.,MBA sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 – 2014 2. DR. La Ode Ida sebagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 – 2014 3. Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 – 2014 Kuasa Pemohon: Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231102

Kata Kunci

:

DPD, keikutsertaan DPD, pembahasan RUU

File Pendukung

:

No Perkara

:

58/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ibnu Kholdun, S.H

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231186

Kata Kunci

:

listrik, mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat

File Pendukung

:

No Perkara

:

54/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ir. Faisal Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231780

Kata Kunci

:

BPK, pemeriksaan BPK, perwakilan BPK

File Pendukung

:

No Perkara

:

99/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terhadap UUD RI Tahun 1945

Pemohon

:

H. Mardhani Zuhri

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230805

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

27/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Rochmadi Sularsono, P.Si.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230968

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

5/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

H. Dahlan Pido, S.H

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231257

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

72/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Tomson Situmeang, SH Kuasa Pemohon: Pintor Situmeang, SH., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231072

Kata Kunci

:

persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

File Pendukung

:

No Perkara

:

86/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Ir. Ahmad Daryoko Kuasa Pemohon: Dina Ardiyanti, S.H., M.A., dan M. Fandrian Hadistianto, S.H.

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230775

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

23/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Dr. Aji Sofyan Effendi, S.E., M.Si. Pemohon I 2. Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn. Pemohon II

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230963

Kata Kunci

:

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 UU APBN tidak Memberikan Jaminan,Perlindungan dan Kepastian Hukum, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara

File Pendukung

:

No Perkara

:

116/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. John Fresly Pemohon I; 2. Yhannu Setyawan Pemohon II; 3. Rumadi Pemohon III; 4. Hans Nelson Paiki Pemohon IV; 5. Satriadi Pemohon V; 6. Farhan Yunus Basyarahil Pemohon VI; 7. Mahyudin Yusdar Pemohon VII; 8. Mohammad Dawan Pemohon VIII; 9. H. Gani Bazar Pemohon IX; 10.Agus Husna Pemohon X; 11.Amir Mahmud Pemohon XI; 12.Azis Manansang Pemohon XII; 13.Jusuf Hunow Pemohon XIII Pemohon XIV; 15.Emex Verzoni Pemohon XV; 16.Firmansyah Pemohon XVI; 17.Ifsyanusi Pemohon XVII; 18. Mirzan Hidayat Pemohon XVIII; 19. Tri Susanti Pemohon XIX; 20. Dan Satriana Pemohon XX; 21. H. Joko Tutoko Abdul Latif Pemohon XXI; 22. Ari Widodo Pemohon XXII; 23. Sunaki Matram Pemohon XXIII Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Ditolak

Jenis Amar Putusan

:

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

230974

Kata Kunci

:

KIP, rekrutmen calon anggota komisi informasi

File Pendukung

:

No Perkara

:

74/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Harris Simanjuntak

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Jenis Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230743

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

No Perkara

:

25/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Salamudin PEMOHON I; 2. Ahmad Suryono PEMOHON II; 3. Ahmad Irwandi Lubis PEMOHON III; Kuasa Pemohon: Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H., dan Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh

:

231179

Kata Kunci

:

OJK; UU OJK; UU BI; Kewenangan OJK; Pendanaan; Pungutan; APBN; Independensi OJK;

File Pendukung

:

No Perkara

:

42/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Jumanto 2. Fathor Rasyid Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231221

Kata Kunci

:

Pengujian undang Undang; Pilkada; Gubernur; Wakil Gubernur; Bupati; Wakil Bupati; Walikota; Wakil Walikota; PERPU; Jabatan Publik; Jabatan Politik; Pencabutan Hak; Hak Dipilih dan Memilih; pidana Penjara; Rehabilitasi; elected officials; reintegrasi sosial; Calon Kepala Daerah

File Pendukung

:

No Perkara

:

70/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H. Pegawai Negeri Sipil Kuasa Pemohon: Bambang Suroso, S.H., M.H.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230772

Kata Kunci

:

Gubernur; Bupati; Walikota; Sukri; Gorontalo;

File Pendukung

:

No Perkara

:

49/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D; 2. Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H; 3. Prof. Drs. Mangadas Lumban Gaol, M.Si., Ph.D; 4. Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D; 5. Prof. Dr. Simon Sabon Ola., M. Hum; 6. Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H., M. Hum; 7. Sukardan Aloysius, S.H., M. Hum; 8. Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum; 9. Ishak Tungga, S.H., M. Hum; 10. Dr. Dhey Wego Tadeus, S.H., M. Hum; 11. Dr. Saryono Yohanes, S.H., M. Hum; 12. Daud Dima Talo, S.H., M.A., M. H; 13. Darius Mauritsius, S.H., M. Hum; 14. Bill Nope, S.H., LLM;

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231487

Kata Kunci

:

Aparatur sipil negara; asn; pegawai negeri sipil;

File Pendukung

:

No Perkara

:

46/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Afdoli, AP., M.Si. Pegawai Negeri Sipil

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231025

Kata Kunci

:

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Pemilu Serentak; Mahkamah Konstitusi; KPU;

File Pendukung

:

No Perkara

:

73/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI). Dalam hal ini diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H. sebagai Pemohon I; 2. Irfan Soekoenay, S.H., M.H.sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230868

Kata Kunci

:

Pemilihan; Gubernur; Bupati; Walikota; Pemilu; daftar pemilih tetap; daftar pemilih sementara; perselisihan; perolehan suara; pembatalan; penetapan hasil; kedaulatan rakyat; negara hukum; pilkada; perhimpunan magister hukum indonesia; otonomi daerah; pemekaran daerah; pileg; final and binding

File Pendukung

:

No Perkara

:

51/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi. sebagai Pemohon I; 2. Herinyanto, S.H., M.H.Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3.Ramdansyah, S.H. Wiraswata. sebagai Pemohon III.

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Jenis Amar Putusan

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

231088

Kata Kunci

:

Pemilihan; Gubernur; Bupati; Walikota; Pemilu; akumulasi perolehan suara; kepala daerah; kampanye; cuti; jabatan kepercayaan; moral etic; daftar pemilih tetap; daftar pemilih sementara; perselisihan; perolehan suara; pembatalan; penetapan hasil

File Pendukung

:

No Perkara

:

58/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Mohammad Ibnu. Pelajar/Mahasiswa Sebagai Pemohon I; 2. Fahatul Azmi Bahlawi. Pelajar/Mahasiswa. sebagai Pemohon II; 3. Octianus. Pelajar/Mahasiswa.Sebagai Pemohon III; 4. Iwan Firdaus. Pelajar/Mahasiswa.SebagaiPemohon IV; 5. Muhammad Rizki Firdaus. Pelajar/Mahasiswa.Sebagai Pemohon V Kuasa Pemohon: Badrul Munir, SAg., SH., CLA., dkk

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230990

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mohammad Ibnu, Fahatul Azmi Bahlawi, Octianus, Iwan Firdaus, Muhammad Rizki Firdaus, Badrul Munir, SAg., SH., CLA., dkk, LBH Mata Hati, Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi, pasal 158 ayat(1), ayat(2) UU 8/2015, Pemilu Luber dan Jurdil, Syarat pengajuan permohonan, persentase selisih suara, uji formil dan materiil, pemilukada, pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur, putusan MK Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, hasil pemilihan umum, hasil penghitungan suara pemilihan umum, putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, money politic, massive, pasal 24 ayat(1) dan 28D ayat(1) UUD 1945, sila ke 5 pancasila, hukum progresif, Prof Satjipto Rahardjo

File Pendukung

:

No Perkara

:

26/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai Pemohon I; 2. Heriyanto, S.H., M.H. Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3. Ramdansyah, S.H.Wiraswasta. sebagai Pemohon III.

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Jenis Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

231037

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Heriyanto, S.H., M.H., Peneliti Pemilu, Ramdansyah, S.H.Wiraswasta, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, pasal 1 ayat(3) UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pasal 22 ayat(1) UUD 1945, pasal 28D ayat(1) UUD 1945, Pengujian pasal 112 ayat(2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu DKPP, Putusan MK Nomor 29/PUU-VIII/2010, pasal 40, 47, 73, 110 ayat(3), 194, 33 huruf b, 187 ayat(3), 69 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, pasal 180, 187 ayat(3) dan ayat(6), 153, 156 ayat(2), 158 UU 1/2015, materiil, posita, formil, pengujian perpu di DPR, legislative preview, Dr. Iman Putra Sidin, Dr. Supardji Ahmad, Dr. M. Andi Asrun, kegentingan memaksa, putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, ketidakpastian hukum, tidak ada sanksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Tumpang Tindih, saling bertentangan, pasal 20 huruf h dengan pasal 58 ayat(7), pasal 98 ayat(11) dengan pasal 193 ayat(2) dan pasal 196, pasal 63, pasal 65, pasal 69, pengaturan kampanye, pasal 42 ayat(6) dengan ayat(7).

File Pendukung

: