No Perkara

:

94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Bulan Bintang (PBB)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 94-19-18/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Barat 1. DPRD Kab. Lombok Barat 4 Permohonan ditarik. 2. DPRD Kab. Lombok Barat 2 Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230490

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 102-10-12/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat DPRD Kab. Bogor II (seharusnya DPRD Kab. Bogor 2) Permohonan ditarik. DPRD Kab. Bekasi 3 Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum. DPRD Kab. Kuningan 1 Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230532

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 110-10-27/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan DPR RI Sulawesi Selatan III Dalam posita Pemohon hanya mempersoalkan satu TPS, yaitu TPS 04 Kelurahan Tagari Talunglipu dan sejumlah kecamatan tapi tidak secara jelas menyebut TPS, sementara dalam petitum meminta penetapan perolehan suara Pemohon dengan penambahan 13.000 suara. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230549

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Amanat Nasional (PAN)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 121-12-25/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional Sulawesi Utara DPRD Kab. Bolaang Mongondow 3 Permohonan ditarik. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230487

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Amanat Nasional (PAN)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 123-12-12/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional Jawa Barat DPR RI Jawa Barat XI Pemohon tidak hadir. DPRD Prov. Jawa Barat 15 Permohonan tidak sesuai dengan sistematika yang ditentukan hukum acara. DPRD Kota Cimahi 2 Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada petitum. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230602

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Amanat Nasional (PAN)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 125-12-03/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional Sumatera Barat DPRD Kab. Pesisir Selatan 2 Permohonan tidak ada rekomendasi dan yang dimohonkan bukan SK KPU 987/2019 melainkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230542

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 142-20-32/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Maluku Utara DPRD Kab. Sula 2 (seharusnya: DPRD Kab. Kepulauan Sula 2) Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sanana Barat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta pemungutan suara ulang di TPS dengan pernyataan yang samar “memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula- untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten”. DPRD Kab. Sula 4 (seharusnya: DPRD Kab. Kepulauan Sula 4) Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, dan Kecamatan Mangoli Utara tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta pemungutan suara ulang di TPS dengan pernyataan yang samar “memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula- untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten”, dan adanya renvoi kecamatan dari Kecamatan Sanana Utara dan Sanana Barat menjadi Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Mangoli Tengah. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230568

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 151-02-27/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan DPRD Kab. Maros 1 Permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230482

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 156-02-12/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Barat DPR RI Jawa Barat IV Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar. DPR RI Jawa Barat VIII Dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu Dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan. DPRD Kab. Bekasi V (seharusnya DPRD Kab. Bekasi 5) Permohonan ditarik. DPRD Kabupaten Kuningan 2 (direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1) Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Permohonan awal menyebutkan DPRD Kabupaten Kuningan 2 kemudian direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1. DPRD Kab. Kuningan 1 Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230563

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Golongan Karya (Golkar)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 168-04-12/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Jawa Barat DPRD Prov. Jawa Barat X (seharusnya: DPRD Prov. Jawa Barat 10) Permohonan ditarik. DPRD Kota Samarinda 4 (direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11) Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Permohonan awal menyebutkan DPRD Kota Samarinda 4 direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11. DPRD Kota Bekasi 6 Permohonan ditarik. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230508

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Golongan Karya (Golkar)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 180-04-29/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Sulawesi Tenggara DPRD Prov. Sulawesi Tenggara 5 Renvoi bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, dalam tabel juga mengubah angka. Sementara itu dalam petitum mengubah daerah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230625

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Golongan Karya (Golkar)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Kalimantan Timur DPRD Kab. Kutai Barat 1 Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230485

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 199-05-12/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Jawa Barat DPR RI Jawa Barat IX (Permohonan atas nama Muhammad Aaron Annar S) Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230529

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 201-05-32/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Maluku Utara DPRD Prov. Maluku Utara 5 Selain Pemohon melakukan renvoi yang bersifat substantif dalam posita, juga terjadi pertentangan antara posita dan petitum. Dalam posita, Pemohon hanya mempersoalkan sejumlah TPS di kecamatan tertentu, sementara dalam petitum, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230623

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Berkarya

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 229-07-27/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya Sulawesi Selatan DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3 (Perseorangan atas nama Nurhidayah) Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230518

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKS Papua 1. Papua 4 DPRD Provinsi Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta PSU 2. Puncak 1 DPRD Kabupaten Petitum tidak bersesuaian 3. Puncak 3 DPRD Kabupaten Petitum tidak bersesuaian 4. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230647

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKS Sumatera Selatan Sumatera Selatan II DPR RI, Mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230650

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 20-01-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Papua Papua DPR RI Posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230526

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 42-13-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat Papua 1. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Moeh Fajar Takari Posita dan Petitum tidak bersesuaian 2. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Yulianus Dwaa Pertentangan posita dan petitum khususnya mengenai objek permohonan 3. Papua 3 DPRD Provinsi Petitum tidak bersesuaian 4. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Jemy Kombo Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon 5. Keerom 1 DPRD Kabupaten Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan 6. Kota Jayapura 1 DPRD Kota Posita tidak mencantumkan perolehan suara melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu 7. Kota Jayapura 3 DPRD Kota Petitum tidak bersesuaian 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230543

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

File Pendukung

:

No Perkara

:

68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

Pemohon

:

Partai Demokrat

Amar Putusan

:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 68-14-33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Papua 1. Papua DPR RI Posita dan petitum tidak bersesuaian 2. Papua 6 DPRD Provinsi Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dałam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/2019) dan tidak mencantum perolehan suara yang benar menurut Pemohon 3. Keerom 1 DPRD Kabupaten Mempersoalkan suara partai lain tanpa menyebutkan suara Pemohon 4. Waropen 2 DPRD Kabupaten Posita dan petitum tidak bersesuaian 5. Puncak Jaya 3 DPRD Kabupaten Terdapat dua permohonan yang saling bertentangan untuk Dapil Puncak Jaya 3 6. Sarmi 2 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten 7. Sarmi 3 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten 8. Nabire 4 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten 9. Mimika 1 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 10. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten Pada permohonan pertama, permohonan diajukan untuk Provinsi Papua Barat kemudian diperbaiki tetapi perbaikan melewati waktu 3x24 jam ke 2 2. Asmat 1 DPRD Kabupaten (Perseorangan) Permohonan untuk Dapil Asmat 1 Ditarik oleh DPP Partai Amanat Nasional 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Jenis Amar Putusan

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

230557

Kata Kunci

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019

File Pendukung

: