JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penaikan kembali Permohonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024. Pembacaan Ketetapan Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan yang digelar di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK pada Selasa (4/5/2025).

“Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025. Menyatakan permohonan a quo ditarik kembali, para Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali,” terang Suhartoyo saat membacakan ketetapan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbangingsih saat membacakan pertimbangan MK mengatakan, berdasarkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum.

“Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan pada Panitera MK untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon,” ujar Enny.

---

Baca juga: Pasangan Dinus Wanimbo-Gamael Eldorando Enumbi Cabut Permohonan PHPU Bupati Tolikara

---

Sebelumnya, permohonan Dinus dan Gamael menyebut terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 4 (Empat) adalah sebesar 16.789. Menurut Pemohon, adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 4 tersebut dikarenakan terdapat 6 (enam) distrik dari total keseluruhan sebanyak 46 distrik yang ada pada Kabupaten Tolikara yakni Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam, belum melaksanakan rekapitulasi hasil akhir sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi yang ditentukan. Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang di delapan distrik.(*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Tiara Agustina