JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) pada Rabu (3/6/2026). Sidang kelima dari Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Christian Adrianus Sihite (Pemohon I), Syamsul Jahidin (Pemohon II), dan Edy Rudyanto (Pemohon III) ini beragenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Kepolisian Republik Indonesia.

Walakin, salah seorang Pemohon, Syamsul Jahidin, dalam persidangan menyampaikan menarik permohonannya. “Mewakili para Pemohon, betul kami mengirimkan surat penarikan permohonan atau pencabutan permohonan dikarenakan sudah ada rekomendasi dari Tim Percepatan Reformasi Polri, para Pemohon sepakat dari Tim Percepatan Reformasi Polri ada beberapa guru besar hukum tata negara termasuk Prof Jimly, Mahfud, dan Yusril. Kami percaya bahwa Polri lebih independen di bawah Presiden. Maka dengan alasan tersebut, kami bersepakat mencabut atau menarik permohonan yang kami ajukan, terima kasih,” terang Jahidin.

Atas konfirmasi pencabutan permohonan ini, Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah akan melakukan rapat untuk keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia yang belum bisa didengar saat ini. “Dan jika nanti memang permohonan pencabutan ini dikabulkan, tidak perlu kami dengar kembali keterangan dari Kepolisian. Tetapi jika nanti permohonan ini tidak bisa dikabulkan, kami akan panggil kembali untuk sidang dengan agenda mendengarkan keterangan sebagaimana agenda seperti hari ini,” jelas Ketua MK Suhartoyo.

---

Baca juga:

Pemohon Minta Polri di Bawah Kemendagri

Pemohon Perkuat Dalil Konstitusional Polri di Bawah Kemendagri

DPR dan Pemerintah Minta Sidang Uji UU Polri Ditunda

DPR RI dan Pemerintah Jelaskan Kedudukan Polri sebagai Alat Negara di Bawah Presiden

---

Sebagai informasi, pada Sidang Pendahuluan di MK, Kamis (19/02/2026) lalu, para Pemohon mengujikan konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Polri. Menurut pera Pemohon, pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Selengkapnya Pasal 8 ayat (1) UU Polri berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.” Kemudian Pasal 8 ayat (2) UU Polri berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sementara Pasal 17 ayat (1) UU Polri berbunyi, “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

Para Pemohon menilai keberadaan Polri di bawah Presiden menimbulkan potensi diskriminasi. Sebab advokat yang membela oposisi atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah akan diperlakukan berbeda dibanding advokat yang menangani perkara pihak pemerintah atau pendukungnya. Hak para Pemohon sebagai advokat untuk memberikan advokasi maupun pembelaan yang efektif akan menjadi terlanggar. Oleh karenanya kerugian ini dapat bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat yang berkaitan dengan proses pembelaan hukum yang menjadi profesi para Pemohon.

Dengan demikian, para Pemohon berpendapat ketentuan pasal-pasal a quo  telah menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang intervensi kekuasaan, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai negara hukum, pasal ini menegaskan semua aspek penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk penegakan hukum oleh kepolisian harus tunduk pada prinsip rule of law dan bukan kekuasaan yang tak terbatas. Penempatan Kepolisian secara langsung di bawah Presiden tanpa mekanisme pengawasan dan pembatasan, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam Negeri. Kemudian meminta Mahlamah menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

---

Penulis: Sri Pujianti.

Editor: N. Rosi 

Humas: Fauzan F.

---

 

---

Jelajahi Jejak: Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026

---