JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mencatat capaian dalam penguatan reformasi birokrasi melalui penghargaan pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025. Dua biro tercatat mendapat penghargaan yang diberikan pada Rabu (11/2/2026) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi MK dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pembangunan birokrasi yang bersih dan melayani.

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan berhasil meraih predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara itu, Biro Humas dan Protokol memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam sambutannya menyampaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang kuat dan berintegritas. “SAKIP telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan menjadi dasar untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.

Rini menambahkan bahwa Reformasi Birokrasi menjadi mesin penggerak dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi implementasi SAKIP antarinstansi juga terus ditingkatkan, termasuk rencana pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) guna memperkuat sinergi kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas mendorong penguatan integritas internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Integritas menjadi unsur mendasar bagi aparatur negara untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rini berharap seluruh instansi penerima penghargaan dapat menjaga konsistensi kinerja dan integritas, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan

Sebagai informasi, penyerahan hasil evaluasi dilakukan pada kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar Rabu, 11 Februari 2026. Acara yang mengusung tema ”Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian PANRB (@kemenpanrb). Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

Dikutip rilis Kemenpan RB, SAKIP dan ZI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen nyata dalam mendukung prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan. Lebih dari sekadar capaian predikat atau nilai evaluasi, keberhasilan SAKIP dan ZI merupakan upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran negara yang digunakan mampu menghasilkan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.