JAKARTA, HUMAS MKRI — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Heru Setiawan menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Pamulang (Unpam) yang diwakili oleh Rektor Universitas Pamulang E. Nurzaman pada Rabu (16/7/2025). Turut hadir mendampingi penandatanganan tersebut di antaranya Oksidelfa Yanto selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama; Taufik Kurrohman selaku Dekan Fakultas Hukum Unpam; dan Bobi Agustian selaku Kepala Lembaga Kemitraan dan Kerja Sama Universitas Pamulang

 

Kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan pemahaman civitas akademika terhadap peran dan fungsi MK. Dalam sambutannya, Sekjen MK menyebutkan bahwa MK tak hanya berperan sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia, tetapi berkewajiban juga dalam program peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK.

 

“Melalui program ini, rakyat khususnya warga negara yang ada di kampus diharapkan kian memahami hal-hal yang terkait dengan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, MK berharap dapat diberikan ruang untuk menggelar berbagai kegiatan-kegiatan terkait pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK tersebut di lingkungan kampus," ucap Heru ketika menyambut kehadiran rombongan Unpam yang didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol  MK Pan Mohamad Faiz; Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri MK, Andi Hakim; dan Kepala Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fitri Yuliana di Ruang Rapat, Gedung I MK.

 

Sementara itu, Rektor Unpam, E. Nurzaman dalam sambutannya menyatakan rasa syukur atas kerja sama yang tertuang secara resmi dalam sebuah nota kesepahaman kedua lembaga. Dikatakan Nurzaman bahwa proses pembelajaran tak cukup hanya dilakukan di ruang kelas di kampus-kampus. Akan tetapi perlu wadah yang lebih luas seperti belajar hukum secara langsung di MK atau bersama MK yang tak lain menjadi bagian dari instansi yang memperjuangkan tegaknya hukum di Indonesia.

 

“Mahasiswa Unpam harus memahami tentang hukum pada 11 fakultas yang ada di dalamnya. Mahasiswa Unpam tak boleh buta hukum, meski bukan mahasiswa prodi hukum. Keberadaan Unpam sejatinya memberikan akses pendidikan untuk masyarakat kelas menengah hingga menengah ke bawah sebagaimana motonya Unpam, yakni "Berbagi untuk Negeri." Di sini kami ingin aksesabilitas pendidikan tinggi dapat menjangkau semua kalangan, hal ini guna memotong mata rantai kemiskinan. Itulah yang ditekankan sekali oleh Yayasan Sasmita Jaya. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat melahirkan kaum terpelajar yang juga terdidik. Melalui kerja sama dengan MK ini, dapat sama-sama kita menyiapkan calon penegak hukum di masa mendatang. Ini merupakan bentuk kerja sama strategis, sebab Unpam juga ingin berkontribusi untuk negara," jelas Nurzaman.

 

Sebagai informasi, Unpam merupakan perguruan tinggi yang memiliki banyak pilihan program studi. Beberapa di antaranya program studi teknik, sastra, hukum, keguruan dan ilmu pendidikan, ekonomi dan bisnis, serta matematika dan IPA. Unpam meraih peringkat ke-17 sebagai perguruan tingggi swasta terbaik dan peringkat ke-50 perguruan tinggi untuk tingkat nasional.

 

Penulis : Sri Pujianti

Editor    : Tiara Agustina