JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menerima audiensi dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) pada Jumat (16/05/2025) di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung MK. Turut mendampingi Sekjen MK antara lain Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mundiri, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Andi Hakim, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan MK.

Ketua Umum PP PPI Gousta Feriza menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kemitraan dengan MK, khususnya dalam bidang pendidikan dan penyebarluasan pemahaman hukum acara konstitusi. "Kami berharap dapat menyelenggarakan bimbingan teknis yang merujuk pada hukum acara di MK. Ini peluang yang baik. Semoga ke depan terjalin kemitraan strategis antara PPI dan MK," ujar Gousta.

Senada dengan itu, Ketua Departemen Diklat Berjenjang dan Berkelanjutan PP PPI, Agusweka P. Siregar mengungkapkan rencana pihaknya mengadakan program Kemah Konstitusi. Kegiatan ini menyasar pelajar SMP dan SMA.

Sementara itu, Marco, salah satu perwakilan PPI, menekankan pentingnya sinergi agar kerja sama ini berjalan efektif dan memberikan manfaat luas. Ia menyoroti potensi besar alumni PPI yang banyak berkecimpung di bidang hukum, yang dinilai dapat menjadi daya tarik dalam menyukseskan program-program bersama MK.

Menanggapi maksud dan tujuan kedatangan dari PPI, Sekjen MK Heru Setiawan menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut. Heru menilai kehadiran PPI sebagai mitra strategis dapat memperkuat diseminasi pemahaman hukum konstitusi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

"Kalau kita sepakat, saya sangat setuju dengan gagasan yang disampaikan. Jika Bapak dan Ibu ingin berperan dalam bidang hukum, maka penting untuk memiliki spesialisasi, termasuk pemahaman hukum acara MK," ujar Heru.

Heru juga menjelaskan, ke depan anggota PPI dapat didaftarkan untuk mengikuti program e-learning di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Peserta akan mendapatkan materi dan sertifikat terkait hukum acara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

"Ini penting agar para peserta dapat turut menyebarkan pengetahuan mengenai hak-hak konstitusional warga negara," tambahnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz menyampaikan dukungan terhadap kerja sama ini. Faiz menilai PPI memiliki jaringan luas secara nasional dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat, selaras dengan visi MK dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi di tengah masyarakat.

“PPI ini adalah memiliki jejaring se-Indonesia dan mempunyai pemahaman mengenai nasionalisme,” ujar Faiz.

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mundiri. Intinya, Mundiri menyambut sinergi kerja sama dengan mengkategorikan setiap peserta dengan hukum acara MK.

 

Penulis: Utami Argawati.

Editor: N. Rosi.