JAKARTA, HUMAS MKRI – Presiden/Pemerintah menyatakan belum siap membacakan keterangan dalam sidang pleno pengujian materi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (UU KUHD) dalam Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 pada Selasa (15/10/2024). Pemerintah beralasan tidak ada pejabat eselon I yang dapat ditugaskan untuk membacakan keterangan Presiden pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

“Mohon maaf, kami sudah menyiapkan keterangan Presiden sejak tanggal 10 itu ya, tapi kami kesulitan untuk mencari eselon I yang sebagai pembaca. Karena pada hari ini pas tepat eselon I di Kementerian Hukum dan HAM khususnya staf ahli itu diberi tugas untuk menguji PIM 2, jadi kami sangat, jadwal sudah tersusun sehingga tidak bisa untuk membacakan di sini,” ujar Subkoordinator Bidang Polhukam II Kementerian Hukum dan HAM Surdiyanto.

Kemudian, Ketua MK Suhartoyo mengatakan seharusnya Pemerintah terlebih dahulu mementingkan/mengutamakan untuk memberikan keterangan di sidang pengujian undang-undang ini. Dengan demikian, sidang tidak bisa dilanjutkan karena pihak-pihak sebagai pemberi keterangan termasuk DPR tidak dapat hadir di MK. Sidang untuk perkara ini kembali dibuka pada Senin, 4 November 2024 pukul 10.30 WIB.

“PIM 2 itu pendidikan itu kan? Itu kan bisa agak siangan sedikit atau setelah persidangan di MK, kan seharusnya, soal me-manage saja kan,” kata Suhartoyo.

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) mengatur Presiden dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi. Menteri dimaksud dapat memberikan kuasa substitusi kepada pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I dan/atau pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II. Contohnya, jabatan yang dipegang oleh eselon I adalah ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, hingga direktur jenderal (dirjen) pada kementerian/lembaga.

---

Baca juga:

Ahli Waris Asuransi Uji Materi KUHD

Ahli Waris Penerima Manfaat Asuransi Perbaiki Uji KUHD

DPR Tidak Hadir dan Pemerintah Belum Siap, Sidang Uji KUHD Ditunda

---

Sebagai informasi, Maribati Duha, ahli waris dari penerima manfaat atas nama Almarhum Sopan Santun Duha, mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan tiga alternatif penafsiran atau pemaknaan baru terhadap Pasal 251 UU KUHD.

Permohonan ini terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD yang berbunyi, “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Dalam petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 251 KUHD sepanjang frasa “pertanggungan itu batal” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembatalan pertanggungan harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali pembatalan tersebut didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung” atau “pembatalan pertanggungan harus atas putusan pengadilan yang berwenang terkecuali pembatalan itu dilakukan oleh penanggung dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan karena ditemukannya ketidaksesuaian data tertanggung antara data yang tertera dalam formulir pertanggungan dengan data yang sebenarnya” atau “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tdak diadakan dengan syarat-syarat yang sama.

Menurut Pemohon, ketentuan norma dalam pasal tersebut membuka ruang yang begitu besar bagi perusahaan asuransi memanfaatkan peraturan undang-undang guna kepentingan pribadi perusahaan. Ketentuan norma Pasal 251 KUHD juga dapat dimanfaatkan guna menghindari pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh tim internal perusahaan asuransi itu sendiri. Kelalaian dimaksud antara lain underwriting ulang atau seleksi risiko yang merupakan proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung.

Underwriting sering kali kembali dilakukan bahkan hampir selalu dilakukan perusahaan asuransi apabila ahli waris mengajukan klaim atas nilai manfaat yang diperjanjikan dalam polis, hal ini sebagaimana dialami Pemohon pada saat mengajukan klaim ke Prudential. Tindakan perusahaan tersebut merupakan motif atau tricky untuk membatalkan polis atau setidak-tidaknya mengurangi nilai manfaat yang dapat diklaim sebagaimana dialami Pemohon. Motif itu seolah-olah sah di mata hukum karena berlakunya Pasal 251 KUHD.

Pasal 251 KUHD membuka ruang bagi perusahaan asuransi memanfaatkannya sebagai senjata sakti melakukan berbagai tricky yang bertujuan untuk menghindar dari tanggung jawab pembayaran klaim. Selain itu Pasal a quo sama sekali tidak memberi ruang bagi tertanggung/pemegang polis atau ahli warisnya untuk membuktikan jika kesalahan atau kelalaian tidak berada pada dirinya dan membuktikan bahwa tertanggung telah melakukan itikat terbaik (Utmost Good Faith). Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sopan Santun Duha merupakan tertanggung/pemegang polis atas nama almarhum Latima Laia yang terdaftar sebagai tertanggung/pemegang polis asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance. Hingga permohonan ini dibuat, Prudential masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa nilai manfaat yang semestinya diterima penerima manfaat atas nama Sopan Santun Duha sebesar Rp 510,5 juta. Namun, Sopan Santun Duha telah meninggal dunia pada 7 Januari 2024 sehingga nilai manfaat belum dibayarkan Prudential. Menurut Pemohon, secara hukum jatuh kepadanya atau menjadi hak Pemohon yang merupakan ahli waris sah dari penerima manfaat.

---

Baca juga:

Nilai Klaim Asuransi Tak Sesuai, Pemohon Uji KUHD

Ketika Pemohon Perkara di MK Meninggal Dunia

Sopan Santun Meninggal, Uji KUHD Gugur

---

Sebelumnya, Sopan Santun Duha pernah mengajukan permohonan serupa yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024. Namun, pada sidang perbaikan permohonan pada 5 Februari 2024 lalu, Sopan Santun Duha diketahui meninggal dunia pada 7 Januari 2024. Kemudian, Mahkamah menyatakan permohonan tersebut gugur pada sidang pengucapan putusan/ketetapan pada 13 Februari 2024. Sebab, Pemohon perkara meninggal dunia sehingga permohonan tersebut kehilangan subjek hukum dan permohonan tidak dapat dilanjutkan.

 

Penulis: Mimi Kartika.

Editor: N Rosi.

Humas: Fauzan F.