JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan menghadiri peresmian Forum Komunikasi Kebijakan yang dikemas dalam bentuk Legal Policy Hub sekaligus Policy Talks Tematik I bertema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Acara berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum pada Senin (15/9/2025).

Dalam kesempatan itu, MK bersama Kemenkum menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam membangun kerangka kebijakan hukum yang responsif dan adaptif.

Heru menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendorong harmonisasi kebijakan hukum. Ia berharap sinergi antara Kemenkum dan MK dapat memastikan setiap putusan yang dikabulkan tercatat di lembaga negara, sekaligus mendorong standarisasi informasi hukum yang lebih luas.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya menghapus ego sektoral dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, regulasi harus berpijak pada tujuan bersejarah bangsa sekaligus menjawab tantangan nyata, terutama di sektor pangan.

“Pangan mampu menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja dan menyumbang devisa hingga 3,5 miliar dolar AS. Namun, tantangan kita masih besar akibat tingginya impor. Karena itu, kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan,” ujar Supratman.

Ia menambahkan, pemerintah telah memangkas 143 regulasi untuk memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Forum ini, lanjutnya, menjadi momentum awal untuk memperbaiki birokrasi, data, dan mekanisme pendukung kebijakan yang lebih terintegrasi.

Sementara Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, dalam sambutannya menyoroti perlunya integrasi pengetahuan lintas sektor. Menurutnya, kebijakan berbasis data dan pengetahuan hanya bisa terwujud dengan akurasi serta kolaborasi antar-lembaga.

“Di era digital, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence, kualitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui analisis yang lebih akurat. Hal ini akan memperkuat daya saing nasional dan mendukung pembangunan berbasis pengetahuan,” ucapnya.

Taufiq juga menekankan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, agar riset dan pengetahuan yang ada tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi sebagai aset bersama untuk pembangunan nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa pencapaian tujuan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari tuntutan era digital dan keterbukaan informasi publik. Hal ini, katanya, sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkum bersama LAN menginisiasi pembentukan forum lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat sipil. Forum ini bertujuan menjembatani transformasi hukum dengan agenda reformasi birokrasi, sehingga kebijakan publik dapat lebih transparan, adaptif, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen MK Heru Setiawan juga menandatangani tiga Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Kemenkum.

Sebagai informasi, Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) adalah ruang kolaboratif yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan praktik untuk menghasilkan kebijakan hukum yang lebih terukur dan aplikatif. FKK diwujudkan sebagai sebuah Legal Policy Hub (wadah kebijakan hukum) dan Policy Talks Tematik I yang membahas isu spesifik, seperti penguatan inovasi industri pangan untuk pertumbuhan ekonomi. Forum ini menjadi media bagi pemikir, birokrat, dan praktisi hukum untuk berdialog, berbagi praktik terbaik, dan menyinergikan pandangan dalam penyusunan regulasi yang kuat secara substansi dan prosedur.(*)

Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.