Nomor Perkara

:

139/PHP.BUP-XIX/2021

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2021

Di Unduh

:

44

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

70/PUU-XVII/2019

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil dan Materiil Pasal Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Di Unduh

:

133

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

137/PHP.BUP-XIX/2021

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021

Di Unduh

:

63

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

140/PHP.BUP-XIX/2021

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021

Di Unduh

:

54

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

144/PHP.KOT-XIX/2021

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2021

Di Unduh

:

43

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

138/PHP.BUP-XIX/2021

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021

Di Unduh

:

41

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

59/PUU-XVII/2019

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil dan Materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Di Unduh

:

97

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

77/PUU-XVII/2019

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), Pasal 69A ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan juga Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945

Di Unduh

:

77

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

135/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Di Unduh

:

64

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

71/PUU-XVII/2019

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 69A, dan Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Di Unduh

:

53

File Pendukung

:

Klik Disini