UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
159/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
154/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
153/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Selengkapnya
Peraturan dan Keputusan Sekjen
 
Judul Tentang Di Unduh File Pendukung
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52.2 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 193 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 1017 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 5968 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5046 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5390 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2021 Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5980 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 6322 Klik Disini
Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, Dan Tenaga Mancadaya Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 21414 Klik Disini
Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, Dan Tenaga Mancadaya Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 20916 Klik Disini
Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan Tni/Polri, Ppnpn, dan Tenaga Mancadaya Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 20770 Klik Disini
1 2 3 >