Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1480 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1135 34%
Total3320100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
Sep
2021
09:59 WIB
Nomor
:
72/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., Drs. Sutanto Herujatmiko, Ahmad Imberan, Afrilita
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
1411
Kata Kunci
:
BPJS, TASPEN, BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun, Jaminan Sosial, Jaminan Hari Tua
File Pendukung
:
29
Sep
2021
14:45 WIB
Nomor
:
44/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. Martondi, sebagai Pemohon I; 2. Naloanda, sebagai Pemohon II; 3. M. Gontar Lubis, sebagai Pemohon III; dan 4. Muhammad Yasid, sebagai Pemohon IV
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
656
Kata Kunci
:
Mekanisme Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
File Pendukung
:
29
Sep
2021
14:35 WIB
Nomor
:
33/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pemohon I; 2. H. Khoerul Huda, S.T., M.M., selaku Pemohon II.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
764
Kata Kunci
:
Konstitusionalitas frasa diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
File Pendukung
:
29
Sep
2021
13:04 WIB
Nomor
:
29/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
490
Kata Kunci
:
Delik korupsi berdasarkan Pikiran orang lain dalam Pasal 11 UU Tipikor
File Pendukung
:
29
Sep
2021
12:39 WIB
Nomor
:
26/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Muhammad Helmi Kamal
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
913
Kata Kunci
:
Kewenangan BPK dalam melakukan audit investigatif Dana Pensiun Pertamina
File Pendukung
:
29
Sep
2021
12:19 WIB
Nomor
:
17/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. Rosiana Simon; 2. Kok An.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
550
Kata Kunci
:
Hak Pekerja, Rahasia Perusahaan, Pembuktian kinerja, Akses hasil kerja, Pacta sunt servanda, Dokumen elektronik, Invasi elektronik
File Pendukung
:
29
Sep
2021
11:46 WIB
Nomor
:
102/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali, yang diwakili oleh Pribadi Budiono selaku Direktur Utama
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”. Sehingga, Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) yang semula berbunyi, “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”, menjadi selengkapnya berbunyi “Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
1546
Kata Kunci
:
Kepastian Hukum Keikutsertaan Bank Perkreditan Rakyat dalam Pelelangan Agunan
File Pendukung
:
29
Sep
2021
11:09 WIB
Nomor
:
61/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
758
Kata Kunci
:
Privatisasi, Anak Perusahaan, BUMN, Unbundling, Pertamina
File Pendukung
:
31
Aug
2021
14:23 WIB
Nomor
:
34/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Muh. Yusuf Sahide, S.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1562
Kata Kunci
:
Pelaksanaan TWK untuk Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN
File Pendukung
:
31
Aug
2021
13:22 WIB
Nomor
:
11/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Herifuddin Daulay
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
535
Kata Kunci
:
Asas Ne Bis In Idem
File Pendukung
:
< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 146 >