Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1613 47%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 33%
Total3454100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
31
Oct
2022
16:28 WIB
Nomor
:
69/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, ME selaku Presiden dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal, dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
197295
Kata Kunci
:
asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, meaningful participation, pengujian formil, UU 13/2022, UU 12/2011
File Pendukung
:
31
Oct
2022
16:03 WIB
Nomor
:
68/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana, sebagai Ketua Umum dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
197377
Kata Kunci
:
pejabat negara termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri
File Pendukung
:
31
Oct
2022
15:20 WIB
Nomor
:
62/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Rini Wulandari, S.E., M.BA., Herman Saleh, Ir. Budiman Widyatmoko, dan Kristyawan Dwibhakti
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
197290
Kata Kunci
:
rumah susun, kondominium hotel, kondotel
File Pendukung
:
31
Oct
2022
13:42 WIB
Nomor
:
51/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhammad Hasan Basri
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
197070
Kata Kunci
:
penyimpanan, penimbunan, barang kebutuhan pokok, barang penting, jumlah dan waktu tertentu, kelangkaan barang, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan
File Pendukung
:
31
Oct
2022
13:21 WIB
Nomor
:
32/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, yang diwakili oleh Martadinata, S.E., MAB., Ak selaku Direktur Utama
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
197244
Kata Kunci
:
uu 21/2008, uu perbankan syariah, perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, bprs, bank dengan prinsip syariah, larangan bprs, pembentukan bprs, penawaran umum, penyertaan modal, bank pembiayaan rakyat syariah harta insan karimah
File Pendukung
:
31
Oct
2022
12:37 WIB
Nomor
:
28/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Umar Husni
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
198761
Kata Kunci
:
KUHAP, batal demi hukum, surat dakwaan, jaksa penuntut umum, pembatasan perbaikan dakwaan
File Pendukung
:
31
Oct
2022
11:59 WIB
Nomor
:
27/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), diwakili oleh Gufron, S.H.I., selaku Ketua Badan Pengurus; 2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), diwakili Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M.Phil., selaku Ketua Badan Pengurus; 3. Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., selaku Ketua Badan Pengurus; 4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, diwakili oleh, Totok Yuliyanto, S.H., selaku Ketua Badan Pengurus Nasional; 5. Ikhsan Yosarie, S.IP.; 6. Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons.); dan 7. Leon Alvinda Putra.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
197129
Kata Kunci
:
bela negara, komponen cadangan, ancaman terhadap negara
File Pendukung
:
31
Oct
2022
10:44 WIB
Nomor
:
99/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Roberth Numberi
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
197121
Kata Kunci
:
Otsus Papua, Robert Numberi, Pasal 6, DPRP Papua, orang asli papua
File Pendukung
:
31
Oct
2022
10:39 WIB
Nomor
:
94/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ahmad Agus Rianto
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
196822
Kata Kunci
:
Hak perolehan dana pensiun yang diperuntukan bagi pejabat negara non Pegawai Negeri Sipil
File Pendukung
:
31
Oct
2022
10:32 WIB
Nomor
:
92/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    E. Ramos. Petege
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
196855
Kata Kunci
:
Ketetapan, pengujian formil
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 6 7 ... 367 >