Nomor

:

053/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

064/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 74 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

-

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

022/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

021/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

001/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; Ketenagalistrikan; Organization Standing; dikuasai oleh negara; Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia;unbundling; privatisasi; cabang produksi yang penting bagi negara; efisiensi berkeadilan; kemakmuran rakyat; BUMN; Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Energy industries-law and legislation; Electric utilities-Law and legislation - Indonesia.; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Unbundling system; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

004/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; Cornelio Moningka Vega; Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pajak; pemerintah; wajib pajak; pengadilan; peradilan; kekuasaan kehakiman; sengketa pajak; putusan; mahkamah agung; mahkamah konstitusi; peradilan tata usaha negara; peradilan umum; peradilan militer; peradilan agama;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

006/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

-

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

UU No. 18 Tahun 2003; Advokat; Tongat; Sumali; A. Fuad; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang; Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM); lembaga nirlaba; pelayanan hukum masyarakat; Pasal 31; keterampilan hukum mahasiswa; kegiatan praktisi hukum; konsultasi; advokasi; litigasi; bantuan hukum; jasa hukum; profesi advokat; pengacara (verplichte procureurstelling).

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

068/SKLN-II/2004

Pokok Perkara

:

Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

BPK; pemberhentian; pengangkatan; DPD; Presiden; lembaga negara

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

018/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

Propinsi; kabupaten; Peraturan Daerah; Peraturan Perundang-undangan; Otonomi Khusus; kewenangan Daerah; Pemekaran; batas wilayah; lex superiori derogat legi inferiori; lex specialis derogat legi generali; konflik; Van Mook; Konferensi Meja Bundar; Tri Komando Rakyat; Soekarno; New York Agreement; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Gubernur Hindia; Nederlandsch Niew Guinea; Suriname; act of free choice; one man one vote; penentuan pendapat rakyat; Soebandrio; hak adat; Sumber Daya Alam; Sumber daya manusia; Daerah Operasi Militer; Organisasi Papua Merdeka; etnik; common will; Peraturan Daerah Khusus; desentralisasi; Tim Seratus; founding fathers; pemerintahann daerah

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

068/SKLN-II/2004

Pokok Perkara

:

Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Putusan Sela

Status

:

Sela / Provisi

Di Unduh

:

229678

Kata Kunci

:

skln

File Pendukung

:

Klik Disini