Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1613 47%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 33%
Total3454100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
22
Apr
2004
00:00 WIB
Nomor
:
001/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    F.Hadie Utsman, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
196713
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden; pencalonan; partai; Gabungan Antar Partai; partai politik; gabungan partai politik; Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; electoral threshold; Komisi Pemilihan Umum
File Pendukung
:
22
Apr
2004
00:00 WIB
Nomor
:
002/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    F.Hadie Utsman, dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
196776
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Dasar; Kepaniteraan; Mahkamah Konstitusi; Bilangan Pembagi Pemilih; electorial threshold; provinsi; kabupaten; kota; partai politik; Hari Sabarno; sistem proporsional; daftar calon terbuka
File Pendukung
:
30
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    KPKPN
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
196731
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Corruption investigation-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi;Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,KPKPN; Penyadapan.
File Pendukung
:
26
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
014/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    OC. Kaligis. Cs
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
196754
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; OC. Kaligis; kerugian; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Susduk; pemerintah; badan hukum ; warga; masyarakat; pejabat; peradilan; Penyidik;
File Pendukung
:
26
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
009/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    ASPPATI
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
196770
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah; Pejabat Pembuat Akta Tanah; pertanahan; otonomi; kerugian; kekhawatiran; tidak dapat diterima.
File Pendukung
:
25
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
023/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
    Drs. A. Zainal Abidin. Cs
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
196755
Kata Kunci
:
Ketetapan, penarikan permohonan; tidak dapat diajukan kembali.
File Pendukung
:
24
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
017/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Sumaun Utomo. Cs.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
196791
Kata Kunci
:
perorangan; kelompok masyarakat; badan hukum; kewenangan; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; voting; Partai Komunis Indonesia; Rapat Paripurna; International Covenant on Civil and Poltical Rights; Hak Asasi Manusia; Keanggotaan; organisasi terlarang; diskriminasi; Partai Sosialis Indonesia; Partai Masyumi; non-discrimination principle; Fraksi; Materi dan Status Hukum; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; raison d'etat; Thamrin Amal Tomagola; popular control system over collective decision making; state violence; ghetto-ghetto; Karl Marx; Deliar Noer; Ali Sadikin; Sri Bintang Pamungkas; Judilherry Justam; right to vote and right to be candidate; hak pilih pasif; hak pilih aktif
File Pendukung
:
03
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
007/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Ir. H. Abdullah Hehamahua, M.Sc. Dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
196696
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Ketetapan; penarikan kembali permohonan; tidak dapat diajukan kembali.
File Pendukung
:
24
Feb
2004
00:00 WIB
Nomor
:
011/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Prof. Deliar Noer, Cs
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
196858
Kata Kunci
:
Election Law; Communism-Indonesia; Civil rights; Right to vote;Right to be candidate; Human rights-Indonesia; Komunis-Indonesia-G.30 S/PKI; Hak politik; Hak Pilih; Hak Sipil; Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran;pemilihan umum; anggota dewan perwakilan rakyat; anggota dewan perwakilan daerah; anggota dewan perwakilan rakyat daerah; Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi terlarang; diskriminasi, deliar noer; rekonsiliasi nasional; tanggung jawab pidana; pidana; ajaran komunisme; komunis; pelarangan; politis; pembatasan hak; kebebasan; political rights, hak sipil dan politik
File Pendukung
:
30
Dec
2003
00:00 WIB
Nomor
:
016/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Perkara Judicial Review
Pemohon
:
    Main bin Rinan. Cs
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
196711
Kata Kunci
:
ketetapan; peninjauan kembali; mahkamah agung; bukan kewenangan; tidak berwenang
File Pendukung
:
< 1 ... 363 364 365 366 367 >