Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1469 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1133 34%
Total3305100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
19
Oct
2005
00:00 WIB
Nomor
:
016/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Minhad Ryad
Amar Putusan
:
TIDAK DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121896
Kata Kunci
:
Minhad Ryad; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Pembentukan Kota Singkawang; Pasal 3; Pasal 6; Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Kecamatan Sungai Raya; Pemerintahan Kota Singkawang; pemekaran wilayah; penentuan batas wilayah; sistem pelayanan pemerintahan; Heriyandi Roni; Achyar Asmu'ie; Kalimantan Barat; pusat bisnis; kota kecamatan; ibukota kabupaten
File Pendukung
:
19
Oct
2005
00:00 WIB
Nomor
:
011/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Fathul Hadie Utsman, dkk
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
122018
Kata Kunci
:
Educational law and legislation-Indonesia; Education and state Indonesia; Education-Indonesia; Education-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
File Pendukung
:
13
Sep
2005
00:00 WIB
Nomor
:
013/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP LRA) HM.Yunus& Drs H.Abd.Rasyid Gani Kuasa Hukum: Dedi M.Lawe,SH, dkk
Amar Putusan
:
TIDAK DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121849
Kata Kunci
:
UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Pasal 50 ayat (3) huruf h; Pasal 78 ayat (15); Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat; PELRA; Yunus; Abd. Rasyid Gani; Padmo Wahyono; Sri Soemantri; uji formil; uji materiil; Chandra Motik; hutan dan kapal; kayu dan kapal; kapal pengangkut hasil hutan; alat angkut; kualitas kayu ekspor; surat ijin berlayar; daya angkut kapal; mengangkut kayu ilegal; zonder belang geen rechttingen; pengangkut kayu; tanggung jawab pengangkut kayu ilegal; pengawasan pengangkutan kayu; UU Pelayaran; pelayaran rakyat; armada pengangkut kayu; SKSHH; surat keterangan sahnya hasil hutan; SIB; Abdul Kadir Jaelani; Gapasdap; gabungan ferry dan angkutan sungai; kaitan UU Kehutanan dengan UU Pelayaran; Abdul Rahim Paita; manifest; conosmen; konosemen; dokumen muatan kapal; Abdul Rahim; Sarwono Kusumaatmadja; kayu olahan; penyelundupan kayu ilegal; pengawas pelayaran; Mandarin Sea; Rong Cheng; Fonwa Star; Caraka Jaya Niaga; Iloeva; Mirna Rijeka; perlindungan terhadap hutan; hutan sebagai modal pembangunan; larangan mengangkut kayu ilegal; illegal loging; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; kapal dilarang mengangkut kayu ilegal;
File Pendukung
:
13
Sep
2005
00:00 WIB
Nomor
:
009/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    DR. H. M. Ridhwan Indra, S.H. DR. H. Teddy Anwar, S.H. Sophia Marthabaya, SH H.Marzuki, SH
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121966
Kata Kunci
:
Jabatan Notaris; Organisasi Profesi; Ikatan Notaris Indonesia; Pengujian Formil; PERNORI; HNI; ANI; IPPAT; ASPPAT; ASPPATINDO; PERPATRI; Notaris Pengawas; Kedudukan Notaris
File Pendukung
:
13
Sep
2005
00:00 WIB
Nomor
:
014/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Hady Evianto, S.H., SpN, dkk
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121793
Kata Kunci
:
Organisasi Notaris, Status badan hukum organisasi Notaris, Organisasi tunggal Notaris, Wadah tunggal Notaris, Satu wadah Notaris, Kriteria Notaris sehat jasmani dan rohani, Batas usia Notaris, Wewenang membuat akta tanah, Pengawasan Notaris, Komposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris, Stempel Notaris, Cap Notaris.
File Pendukung
:
31
Aug
2005
00:00 WIB
Nomor
:
007/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. Saleh Mukaddar, S.H. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jawa Timur)
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121998
Kata Kunci
:
Sistem Jaminan Sosial; Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri; Asuransi Kesehatan; Pungutan Pajak; Diskriminatif; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Sentralistik; Integral; Delegasi Kewenangan.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
059/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Johnson Panjaitan,SH dkk (WALHI,PBHI,dll)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122016
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Sumber Daya Air; Munarman; Longgena Ginting; Zumrotun; Suta Widhya; Suyanto; air; hak atas air; hak asasi manusia (HAM); Pengujian Formil; Pengujian Materiil; pasokan air bersih; akses terhadap air; menghormati (to respect); melindungi (to protect); memenuhi (to fulfill); siklus hidrologis; kewajiban negara; perencanaan pengelolaan; sumber daya air; usaha konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa pengelolaan sumber daya air; res commune; PDAM; sistem penyediaan air minum; koperasi; badan usaha swasta; masyarakat; penguasaan air; hak penguasaan negara; sistem perizinan; izin pengusahaan; pihak yang berkepentingan; stakeholders; pemberian izin; komersialisasi air; subsidi; biaya pengelolaan sumber daya air; hak ulayat atas sumber daya air; swasta; mekanisme perizinan; hak pengusahaan air; izin; teknologi modifikasi cuaca; wilayah sungai; mengatur kompensasi; membayar kompensasi; penerima manfaat; dikuasai oleh negara.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
008/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    (Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam ) Suyanto, Bambang Widjojanto, SH.,LLM
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121874
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
063/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 16 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Suta Widhya., dkk
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122258
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
058/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Munarman, SH dkk (Tim Advokasi Rakyat untuk Hak atas Air)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122679
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
< 1 ... 336 337 338 339 340 341 342 ... 349 >