Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1422 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 21%
4 PHPKADA 1130 35%
Total3255100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
061/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
    CDR. H.R. Prabowo Surjono Drs., SH., MH.
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
122273
Kata Kunci
:
Keadilan; Peradilan; Putusan Perdamaian; Upaya hukum; Herzeine Inlands Reglement; HIR; Peninjauan Kembali; Yayasan Fatmawati; Putusan Peninjauan Kembali; rechtsvinding; Ius curia novit; Code Civil; Algemene Bepalingen van Wetgeving; Tidak dapat diterima;
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
055/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.12 Tahun 2003 Psl 74 huruf g Psl 133 (2) Psl 138 (3) Tentang PEMILU
Pemohon
:
    Pieter Radjawane, SH
Amar Putusan
:
DI TOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121748
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; ; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pimpinan Cabang; Partai; perlakuan diskriminatif; penerapan hukum; lex specialis derogat lex generalle
File Pendukung
:
18
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    APHI. Cs
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122888
Kata Kunci
:
Advokat;APHI;Pendidikan Tinggi Hukum;Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK); Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM); Anggota TNI;Polri;Pegawai Negeri;Kesatuan Komando;Pembatasan Usia; Organisasi Advokat
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
057/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Mulyo Wibisono, MSC Dion Bambang Soebroto, MBP
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121847
Kata Kunci
:
Demos eratiein; Demokrasi; Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia; Pemilu; Pemilihan Umum; Azas demokrasi; Kedaulatan rakyat; Orde Baru; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Sribintang Pamungkas; Calon independen
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
054/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.23 Tahun 2003 Tentang PEMILU Presiden & Wapres
Pemohon
:
    Yislam Alwini,Dkk
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121947
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 1 ayat 2 UUDNegara RI Tahun 1945; Pasal 27 ayat 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun; Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3 UUD Negara RI; Pasal 28 H ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 J ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945; Kedaulatan; Partai Politik; persamaan di dalam hukum; pendaftaran pasangan;
File Pendukung
:
31
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Pemohon
:
    B. Moenadjad
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121790
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Boediman Moenadjad; sistim jaminan sosial; hak hidup; hak mempertahankan hidup; Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; kelalaian pembuat undang-undang; legislative omission; penyandang masalah sosi┬Čal; TAP MPR Nomor IV/MPR/1973; masyarakat miskin; Garis-garis Besar Haluan Negara; REPELITA II.
File Pendukung
:
26
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
010/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999
Pemohon
:
    Bupati Kampar
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122251
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation; Decentralization in government-Indonesia; Riau Province-politics and government; Pemerintahan Daerah; Daerah Swatantra; Pembentukan Daerah; Kabupaten Pelalawan; Kabupaten Rokan Hulu; Kabupaten Rokan Hilir; Kabupaten Siak; Kabupaten Karimun; Kabupaten Kuantan Singingi; Kota Batam; Provinsi Riau; pemekaran kabupaten; pemerintah pusat; pemekaran; kabupaten kampar; masyarakat hukum adat; hak-hak tradisional
File Pendukung
:
20
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
    SM. Hasugian, SH Drs. H.A. Rusli
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121693
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Partai Politik; S.M. Hasugian; H.A. Rusli; Partai Reformasi Indonesia (PRI); 2% suara atau lebih; tidak lolos verifikasi; partai peserta pemilihan umum tahun 2004; partai politik; Departemen Kehakiman dan HAM RI; Menteri Kehakiman dan HAM RI; Pasal 29 ayat (1).
File Pendukung
:
09
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
062/PHPU-B-II/2004
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    H. Wiranto, SH dan Ir.H.Salahuddin Wahid
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
122068
Kata Kunci
:
pilpres 2004
File Pendukung
:
28
Jul
2004
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN ; DITOLAK SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121758
Kata Kunci
:
Broadcasting-law and legislation-Indonesia; Broadcasting policy-Indonesia; Censorship-Indonesia; Freedom of expression- Indonesia; Freedom of information-Indonesia; Right to business; Due process of law; Penyiaran; Komisi Penyiaran Indonesia-Status Kelembagaan-Kewenangan-Keanggotaan; Hak informasi; kegiatan usaha; Sensor; Kebebasan pers; monopoli; informasi; monopoli; mengabulkan sebagian; kemerdekaan berpendapat; kebebasan pers; kebebasan penyiaran; perusahaan penyiaran; independensi; lembaga penyiaran; diskriminasi
File Pendukung
:
< 1 ... 335 336 337 338 339 340 341 ... 345 >