Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1435 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 21%
4 PHPKADA 1132 35%
Total3270100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
13
Sep
2005
00:00 WIB
Nomor
:
014/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Hady Evianto, S.H., SpN, dkk
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121772
Kata Kunci
:
Organisasi Notaris, Status badan hukum organisasi Notaris, Organisasi tunggal Notaris, Wadah tunggal Notaris, Satu wadah Notaris, Kriteria Notaris sehat jasmani dan rohani, Batas usia Notaris, Wewenang membuat akta tanah, Pengawasan Notaris, Komposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris, Stempel Notaris, Cap Notaris.
File Pendukung
:
13
Sep
2005
00:00 WIB
Nomor
:
009/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    DR. H. M. Ridhwan Indra, S.H. DR. H. Teddy Anwar, S.H. Sophia Marthabaya, SH H.Marzuki, SH
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121941
Kata Kunci
:
Jabatan Notaris; Organisasi Profesi; Ikatan Notaris Indonesia; Pengujian Formil; PERNORI; HNI; ANI; IPPAT; ASPPAT; ASPPATINDO; PERPATRI; Notaris Pengawas; Kedudukan Notaris
File Pendukung
:
31
Aug
2005
00:00 WIB
Nomor
:
007/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. Saleh Mukaddar, S.H. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jawa Timur)
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121868
Kata Kunci
:
Sistem Jaminan Sosial; Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri; Asuransi Kesehatan; Pungutan Pajak; Diskriminatif; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Sentralistik; Integral; Delegasi Kewenangan.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
059/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Johnson Panjaitan,SH dkk (WALHI,PBHI,dll)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121984
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Sumber Daya Air; Munarman; Longgena Ginting; Zumrotun; Suta Widhya; Suyanto; air; hak atas air; hak asasi manusia (HAM); Pengujian Formil; Pengujian Materiil; pasokan air bersih; akses terhadap air; menghormati (to respect); melindungi (to protect); memenuhi (to fulfill); siklus hidrologis; kewajiban negara; perencanaan pengelolaan; sumber daya air; usaha konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa pengelolaan sumber daya air; res commune; PDAM; sistem penyediaan air minum; koperasi; badan usaha swasta; masyarakat; penguasaan air; hak penguasaan negara; sistem perizinan; izin pengusahaan; pihak yang berkepentingan; stakeholders; pemberian izin; komersialisasi air; subsidi; biaya pengelolaan sumber daya air; hak ulayat atas sumber daya air; swasta; mekanisme perizinan; hak pengusahaan air; izin; teknologi modifikasi cuaca; wilayah sungai; mengatur kompensasi; membayar kompensasi; penerima manfaat; dikuasai oleh negara.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
008/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    (Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam ) Suyanto, Bambang Widjojanto, SH.,LLM
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121835
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
058/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Munarman, SH dkk (Tim Advokasi Rakyat untuk Hak atas Air)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122439
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
19
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
063/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 16 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Suta Widhya., dkk
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122070
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air 2004; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
07
Jul
2005
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    ICEL, WALHI, YLBHI Lembaga Advokasi Satwa, dkk. (Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121885
Kata Kunci
:
Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung; TAPHL; Pengujian Formil; Perpu; Kehutanan; Asep Warlan Yusuf; Frans Limahelu; Emil Salim; Bambang Setyo; Beschikking; United Conference on Environment and Development; UNCED; Hutan lindung
File Pendukung
:
31
May
2005
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H. Biem Benjamin
Amar Putusan
:
TIDAK DITERIMA & DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121796
Kata Kunci
:
Pilkada; UU Pemda; Pemilu; Calon Presiden; RUU Pemda; Partai Politik; UU Pilpres; Harun Alrasid; Calon perorangan; International Covenant on Civil and Political Rights;
File Pendukung
:
31
May
2005
00:00 WIB
Nomor
:
010/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Febuar Rahman, S.H. dkk. Chairil Syah, SH., dkk
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121786
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah, pengajuan calon kepala daerah, pengajuan calon wakil kepala daerah, pengajuan calon kepala daerah oleh partai politik, pengajuan calon wakil kepala daerah oleh partai politik, persentase kursi DPRD, syarat pengajuan calon kepala daerah, syarat pengajuan calon wakil kepala daerah.
File Pendukung
:
< 1 ... 333 334 335 336 337 338 339 ... 346 >