Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1401 43%
2 SKLN 26 1%
3 PHPU 676 21%
4 PHPKADA 1118 35%
Total3221100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
14
Jan
2021
10:07 WIB
Nomor
:
39/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. PT. Visi Citra Mitra Mulia (dikenal dengan "INEWS TV") yang diwakili oleh David Fernando Audy (Dirut) dan Rafael Utomo (Direktur); 2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (dikenal dengan "RCTI") yang diwakili oleh Jarod Suwahjo (Direktur) dan Dini Aryanti Putri (Direktur).
Amar Putusan
:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
800
Kata Kunci
:
Penyiaran
File Pendukung
:
17
Dec
2020
11:50 WIB
Nomor
:
99/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Joshua Michael Djami
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1338
Kata Kunci
:
Sertifikat Jaminan Fidusia
File Pendukung
:
17
Dec
2020
11:40 WIB
Nomor
:
89/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Yok Sagita
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1530
Kata Kunci
:
pemaknaan frasa "khusus" untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial
File Pendukung
:
25
Nov
2020
16:26 WIB
Nomor
:
83/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Wenro Haloho, S.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
911
Kata Kunci
:
Usia minimal advokat
File Pendukung
:
25
Nov
2020
16:09 WIB
Nomor
:
82/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Pina Aprilianti
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1314
Kata Kunci
:
Objek atau Model Konten Pornografi
File Pendukung
:
25
Nov
2020
15:41 WIB
Nomor
:
36/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H.
Amar Putusan
:
Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1705
Kata Kunci
:
ketersediaan APD, insentif bagi tenaga kesehatan, dan sumber daya pemeriksaan kesehatan COVID-19
File Pendukung
:
25
Nov
2020
14:54 WIB
Nomor
:
20/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
794
Kata Kunci
:
Kepesertaan pada BPJS dan nominal besaran jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia
File Pendukung
:
25
Nov
2020
14:32 WIB
Nomor
:
95/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. Zakarias Horota; 2. Agustinus R. Kambuaya; 3. Elias Patege.
Amar Putusan
:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
747
Kata Kunci
:
Proses Pembentukan UU Cipta Kerja (formil), berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan diskriminasi kesempatan pendidikan karena menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan menerapkan komersialisasi pendidikan
File Pendukung
:
25
Nov
2020
14:25 WIB
Nomor
:
80/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius S. Jemorang, S.Pd.
Amar Putusan
:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
418
Kata Kunci
:
Perizinan Usaha Tambang oleh Pemerintah Pusat dan frasa dijamin atas perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
File Pendukung
:
25
Nov
2020
13:09 WIB
Nomor
:
22/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso
Amar Putusan
:
Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
951
Kata Kunci
:
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 6 ... 139 >