Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1422 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 21%
4 PHPKADA 1127 35%
Total3252100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
29
Jun
2021
11:55 WIB
Nomor
:
12/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Rega Felix
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
309
Kata Kunci
:
Peralihan Hak Atas Aset Yang Dibiayai Berdasarkan UU Perbankan Syariah
File Pendukung
:
29
Jun
2021
11:35 WIB
Nomor
:
8/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H.
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
265
Kata Kunci
:
Segala Tindakan Hukum terkait Permohonan Pernyataan Pailit Hanya Dapat Diajukan oleh Seorang Advokat
File Pendukung
:
29
Jun
2021
11:12 WIB
Nomor
:
1/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Wielfried Milano Maitimu, S.H., M.Si
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
296
Kata Kunci
:
Pemberlakuan Pembagian Waris berdasarkan KUHPer yang diterapkan di lembaga peradilan tidak sejalan dengan Hukum Adat
File Pendukung
:
29
Jun
2021
10:57 WIB
Nomor
:
109/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-K-SBSI) yang diwakili oleh Johanes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., sebagai Ketua Umum dan Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
742
Kata Kunci
:
Buruh Kontrak, sistem Alih Daya (Outsourcing), Jaminan Perlindungan Upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, dan Materi yang diatur dalam Pasal tidak berhubungan dengan Penjelasan Pasal
File Pendukung
:
29
Jun
2021
10:46 WIB
Nomor
:
19/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Siti Warsilah, S.E., M.Si
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
219
Kata Kunci
:
Syarat Keikutsertaan ASN Untuk Mendaftar Menjadi Calon Anggota KPU dan Anggota Bawaslu baik di tingkat Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota
File Pendukung
:
29
Jun
2021
10:39 WIB
Nomor
:
13/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Elok Dwi Kadja, S.H.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Materil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
330
Kata Kunci
:
Pengecualian Definisi membuat Konten Pornografi Untuk Kepentingan Sendiri
File Pendukung
:
29
Jun
2021
10:32 WIB
Nomor
:
9/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Herman Dambea
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
714
Kata Kunci
:
Ketentuan Perizinan Berusaha dan Ruang Lingkup Perizinan Berusaha
File Pendukung
:
03
Jun
2021
12:12 WIB
Nomor
:
143/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020
Pemohon
:
9999
Amar Putusan
:
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
  1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021;
  3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
741
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020
File Pendukung
:
03
Jun
2021
11:14 WIB
Nomor
:
142/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021
Pemohon
:
  1. Hj. HASNAH HARAHAP, S.E.;
  2. Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAP, M.M.
Amar Putusan
:
Dalam Eksepsi:
  1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum;
  2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Dalam Pokok Permohonan:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021;
  3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
  4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/ IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021;
  5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
532
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021
File Pendukung
:
03
Jun
2021
10:36 WIB
Nomor
:
141/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021
Pemohon
:
  1. H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, S.T.;
  2. FAIZAL AMRI SIREGAR, S.T.
Amar Putusan
:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
Dalam Eksepsi:

  1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan
    kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
  2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Dalam Pokok Permohonan:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta
    jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang
    sesuai dengan kewenangannya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
774
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 6 ... 345 >