Nomor

:

72/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g]

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

182904

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; UU No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 Tahun 2004; Pengujian Materiil; Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945; H. Andi Harahap, S.Sos.; Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Paser; Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; UU 32/2004; Perizinan; Otonomi Daerah; Pasal 66 UU 41/1999; Kepala Daerah; AMDAL; Kawasan Hutan; Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 74 UU 4/2009; Mardian Wibowo

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/SKLN-IX/2011

Pokok Perkara

:

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim dan Ketua DPRD Kab. Penajam Passer Utara, Prov. Kaltim terhadap Menteri Kehutanan RI

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

-

Di Unduh

:

182944

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

54/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Kehutanan [Pasal 83B]

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

182899

Kata Kunci

:

Ir. Muztav sjab; Kehutanan; Penarikan Kembali

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

021/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

182978

Kata Kunci

:

UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Kehutanan; Astra Sedaya Finance; Raharja Sedaya; Raharja Sedaya Finance; perusahaan pembiayaan; pengadaan barang; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia; perjanjian pembiayaan; fidusia; hak tanggungan; penguasaan barang oleh debitor; debitor peminjam barang; hak kreditor fidusia; penyitaan barang jaminan; Kejaksaan Negeri Sengeti; Kabupaten Muaro Jambi; Juli Ardiansyah; penyitaan jaminan fidusia; Febriansyah; jaminan fidusia disita kejaksaan; Syamsuddin; Swadharma Bhakti Sedaya Finance; perlindungan hukum barang jaminan fidusia; Merdiansyah; Ujang Effendi Ahmad; barang fidusia terlibat illegal loging; jaminan fidusia sebagai barang bukti pidana; perampasan barang bukti kejahatan; teori kekayaan bersama; legalisasi perampasan; alat kejahatan; M.S. Kaban; kejahatan terorganisir; organized crime; penebangan kayu ilegal; penyelundupan; operasi wanabahari; operasi wanalaga; hubungan perdata; perjanjian perdata; ketentuan penyitaan; benda yang dapat disita; Pasal 39 ayat (1) KUHAP; benda untuk melakukan tindak pidana; penyitaan untuk pembuktian; Febrian; Amrullah Arfan; hukum kepemilikan; badan hukum privat; penerima fidusia; pemberi fidusia; perampasan hak kepemilikan; pengalihan kepemilikan benda; itikad baik pihak ketiga; pendapat berbeda; dissenting opinion;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

013/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

182911

Kata Kunci

:

UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Pasal 50 ayat (3) huruf h; Pasal 78 ayat (15); Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat; PELRA; Yunus; Abd. Rasyid Gani; Padmo Wahyono; Sri Soemantri; uji formil; uji materiil; Chandra Motik; hutan dan kapal; kayu dan kapal; kapal pengangkut hasil hutan; alat angkut; kualitas kayu ekspor; surat ijin berlayar; daya angkut kapal; mengangkut kayu ilegal; zonder belang geen rechttingen; pengangkut kayu; tanggung jawab pengangkut kayu ilegal; pengawasan pengangkutan kayu; UU Pelayaran; pelayaran rakyat; armada pengangkut kayu; SKSHH; surat keterangan sahnya hasil hutan; SIB; Abdul Kadir Jaelani; Gapasdap; gabungan ferry dan angkutan sungai; kaitan UU Kehutanan dengan UU Pelayaran; Abdul Rahim Paita; manifest; conosmen; konosemen; dokumen muatan kapal; Abdul Rahim; Sarwono Kusumaatmadja; kayu olahan; penyelundupan kayu ilegal; pengawas pelayaran; Mandarin Sea; Rong Cheng; Fonwa Star; Caraka Jaya Niaga; Iloeva; Mirna Rijeka; perlindungan terhadap hutan; hutan sebagai modal pembangunan; larangan mengangkut kayu ilegal; illegal loging; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; kapal dilarang mengangkut kayu ilegal;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

003/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

182907

Kata Kunci

:

Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung; TAPHL; Pengujian Formil; Perpu; Kehutanan; Asep Warlan Yusuf; Frans Limahelu; Emil Salim; Bambang Setyo; Beschikking; United Conference on Environment and Development; UNCED; Hutan lindung

File Pendukung

:

Klik Disini