Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1480 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1135 34%
Total3320100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
15
Dec
2021
11:27 WIB
Nomor
:
23/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian
Di Unduh
:
697
Kata Kunci
:
Ketiadaan upaya Hukum terhadap Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Hutang
File Pendukung
:
15
Dec
2021
10:58 WIB
Nomor
:
21/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”;
  3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian
Di Unduh
:
377
Kata Kunci
:
Pengaduan dapat dilakukan oleh orangtua, wali atau kuasanya
File Pendukung
:
15
Dec
2021
10:37 WIB
Nomor
:
2/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Khairil Anwar
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
178
Kata Kunci
:
Gugatan terhadap Keputusan Presiden, pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan.
File Pendukung
:
15
Dec
2021
10:30 WIB
Nomor
:
3/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Hendrajoni, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
231
Kata Kunci
:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat.
File Pendukung
:
15
Dec
2021
10:22 WIB
Nomor
:
59/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Pemohon
:
    Indah Harini
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 59/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
363
Kata Kunci
:
Kesalahan Transfer Dana
File Pendukung
:
25
Nov
2021
15:49 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemohon
:
    Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAkA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1977
Kata Kunci
:
undang-undang cipta kerja, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup
File Pendukung
:
25
Nov
2021
15:43 WIB
Nomor
:
5/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II)
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
685
Kata Kunci
:
hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan atas sarana dan prasarana umum, dan memperoleh pekerjaan yang layak serta hak atas penyebutan yang layak tanpa menyebutkan kata cacat
File Pendukung
:
25
Nov
2021
15:37 WIB
Nomor
:
3/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) yang diwakili oleh Sudarto (Ketua Umum) dan Yayan Supyan (Sekretaris Umum)
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
602
Kata Kunci
:
uu cipta kerja, uu ketenagakerjaan, pesangon, uang ganti rugi, uang pengganti hak, serikat pekerja
File Pendukung
:
25
Nov
2021
15:31 WIB
Nomor
:
108/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. (Pemohon I), Sidik, S.HI. (Pemohon II), Janteri, S.H. (Pemohon III)
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
443
Kata Kunci
:
uu cipta kerja, rujukan pasal, kesalahan merujuk pasal
File Pendukung
:
25
Nov
2021
15:24 WIB
Nomor
:
101/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional dan Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal; dkk.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
776
Kata Kunci
:
lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan kerja, tenaga kerja asing (tka), perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), pekerja alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan kerja (phk), uang pesangon (up), uang penggantian hak (uph), dan uang penghargaan masa kerja (upmk), sanksi pidana, jaminan kehilangan pekerjaan (jkp)
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 351 >