Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1557 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 33%
Total3398100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
28
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
012/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
:
    Saeful Tavip. Cs
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
182930
Kata Kunci
:
Ketenagakerjaan; perburuhan; ekonomi pasar; outsourcing; buruh/pekeja; pengusaha; Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); mogok; buruh perempuan.
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
055/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pieter Radjawane, SH
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
183216
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; ; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pimpinan Cabang; Partai; perlakuan diskriminatif; penerapan hukum; lex specialis derogat lex generalle
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
061/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
    CDR. H.R. Prabowo Surjono Drs., SH., MH.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
183057
Kata Kunci
:
Keadilan; Peradilan; Putusan Perdamaian; Upaya hukum; Herzeine Inlands Reglement; HIR; Peninjauan Kembali; Yayasan Fatmawati; Putusan Peninjauan Kembali; rechtsvinding; Ius curia novit; Code Civil; Algemene Bepalingen van Wetgeving; Tidak dapat diterima;
File Pendukung
:
18
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    APHI. Cs
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
183194
Kata Kunci
:
Advokat;APHI;Pendidikan Tinggi Hukum;Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK); Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM); Anggota TNI;Polri;Pegawai Negeri;Kesatuan Komando;Pembatasan Usia; Organisasi Advokat
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
057/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Mulyo Wibisono, MSC Dion Bambang Soebroto, MBP
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
182950
Kata Kunci
:
Demos eratiein; Demokrasi; Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia; Pemilu; Pemilihan Umum; Azas demokrasi; Kedaulatan rakyat; Orde Baru; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Sribintang Pamungkas; Calon independen
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
054/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Yislam Alwini, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
182949
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 1 ayat 2 UUDNegara RI Tahun 1945; Pasal 27 ayat 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun; Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3 UUD Negara RI; Pasal 28 H ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 J ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945; Kedaulatan; Partai Politik; persamaan di dalam hukum; pendaftaran pasangan;
File Pendukung
:
31
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
056/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H. Moh. Kholiq Widiarto, SH., MH., MBA
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
-
Di Unduh
:
182942
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
File Pendukung
:
31
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Pemohon
:
    B. Moenadjad
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
182968
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Boediman Moenadjad; sistim jaminan sosial; hak hidup; hak mempertahankan hidup; Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; kelalaian pembuat undang-undang; legislative omission; penyandang masalah sosi┬Čal; TAP MPR Nomor IV/MPR/1973; masyarakat miskin; Garis-garis Besar Haluan Negara; REPELITA II.
File Pendukung
:
26
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
010/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Pemohon
:
    Bupati Kampar
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
183052
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation; Decentralization in government-Indonesia; Riau Province-politics and government; Pemerintahan Daerah; Daerah Swatantra; Pembentukan Daerah; Kabupaten Pelalawan; Kabupaten Rokan Hulu; Kabupaten Rokan Hilir; Kabupaten Siak; Kabupaten Karimun; Kabupaten Kuantan Singingi; Kota Batam; Provinsi Riau; pemekaran kabupaten; pemerintah pusat; pemekaran; kabupaten kampar; masyarakat hukum adat; hak-hak tradisional
File Pendukung
:
20
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
    SM. Hasugian, SH Drs. H.A. Rusli
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
182943
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Partai Politik; S.M. Hasugian; H.A. Rusli; Partai Reformasi Indonesia (PRI); 2% suara atau lebih; tidak lolos verifikasi; partai peserta pemilihan umum tahun 2004; partai politik; Departemen Kehakiman dan HAM RI; Menteri Kehakiman dan HAM RI; Pasal 29 ayat (1).
File Pendukung
:
< 1 ... 151 152 153 154 155 156 >