Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1557 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 33%
Total3398100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
22
Feb
2007
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    ABPPTSI; Yayasan Yarsi; Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar; Yayasan Pendidikan Tinggi As-Syafi'iyah; Yayasan Wakaf UMI Makassar; Yayasan Trisakti; Yayasan Universitas Prof.Dr. Moestopo; YPLP-PGRI; YPLT-PT-PGRI; YPLT-IKIP-PGRI; YPLT-PT-PGRI; Yayasan Pembina
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
183347
Kata Kunci
:
Education and state–Indonesia; Education–Indonesia; Educational law and legislation-Indonesia; Associations, institutions, etc.-Education; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; Pendidikan dan Negara; Badan Hukum Pendidikan; Yayasan Pendidikan.
File Pendukung
:
22
Feb
2007
00:00 WIB
Nomor
:
025/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Fathul Hadie Utsman; DR. Abd. Halim Suebahar, M.A.; DR. H. Abd. Kholiq Syafaat, M.A.; DR. M. Hadi Purnomo, MPd.; Dra. Sumilatun, M.M.; Dra. Hamdanah, M.Hum.; Drs. Zainal Fanani; Dra. Makmulah Harun, M.Pd.I; Sanusi Afand1, S.H. M.M.; Dra. Nurul Qomariyah,
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182931
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Guru; Dosen; pendidikan; Standar Nasional Pendidikan; pembangunan nasional; APBN; APBD; Kualifikasi; kompetensi; tunjangan; sertifikasi
File Pendukung
:
18
Jan
2007
00:00 WIB
Nomor
:
024/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Kombes. Pol. (Purn.) Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
182939
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;Pemilu;hak pilih; diskriminatif
File Pendukung
:
21
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
023/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Kasdin Simanjuntak, S.H.; Yon Richardo, S.H.; Binoto Nadapdap.,S.H.,MH.; Darwis D. Marpaung,S.H; Paustinus Siburian, S.H., MH.; Abdul Razak Djaelani, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182933
Kata Kunci
:
Piutang Negara; Panitia Urusan Piutang Negara; Penyeleseian Hutang Bermasalah; Kredit Macet; Non Performing Loan.
File Pendukung
:
20
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
018/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Mayor Jenderal (Purn). H. Suwarna Abdul Fatah
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182947
Kata Kunci
:
Pemohon H. Suwarna Abdul Fatah Perintah penahanan Hukum Acara Pidana PAsal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 pranata penahanan hak asasi terdakwa atau tersangka pranata peradilan
File Pendukung
:
19
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
012/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. Mulyana Wirakusumah
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182912
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Criminal Courts-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); Mulyana W Kusumah; Tempus delicti; Due process of law; Kekuasaan KPK; Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mulyana Wirakusumah; Nazaruddin Sjamsuddin; Capt. Tarcisius Walla; Independensi KPK; Lembaga Superbody, Pengertian Alam Kehendak; Wollen-Sollen; Penyadapan; Perekaman.
File Pendukung
:
19
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
016/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin; Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.; Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira; Drs. Daan Dimara, M.A.; Dr. Chusnul Mar'iyah; Dr. Valina Singka Subekti, M.A.; Safder Yusacc, S.Sos., M.Si.; Drs. Hamdani Amin, M.Soc.Sc.; Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
183270
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Criminal Courts-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); Mulyana W Kusumah; Tempus delicti; Due process of law; Kekuasaan KPK; Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mulyana Wirakusumah; Nazaruddin Sjamsuddin; Capt. Tarcisius Walla; Independensi KPK; Lembaga Superbody, Pengertian Alam Kehendak; Wollen-Sollen; Penyadapan; Perekaman.
File Pendukung
:
19
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Capt.Tarcisius Walla
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
183229
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; Criminal Courts-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); Mulyana W Kusumah; Tempus delicti; Due process of law; Kekuasaan KPK; Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mulyana Wirakusumah; Nazaruddin Sjamsuddin; Capt. Tarcisius Walla; Independensi KPK; Lembaga Superbody, Pengertian Alam Kehendak; Wollen-Sollen; Penyadapan; Perekaman.
File Pendukung
:
07
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
020/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Drs. Arukat Djaswadi, K.H. Ibrahim, K.H.M. Yusuf Hasyim, H. Murwanto S, Drs. Moh. Said, Abdul Mun?im, S.H
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
182925
Kata Kunci
:
Pemohon Drs. Arukat Djaswadi, dkk Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), PAsal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan REkonsiliasi Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM berat
File Pendukung
:
07
Dec
2006
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
182935
Kata Kunci
:
Pemohon Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, dkk Pasal 1 angka 9, PAsal 27, Pasal 44 Undang-Undang NOmor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan REkonsiliasi PAsal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan PAsal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM AD HOc individual criminal responsibility
File Pendukung
:
< 1 ... 144 145 146 147 148 149 150 ... 156 >