Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1572 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 33%
Total3413100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
14
Jan
2008
00:00 WIB
Nomor
:
23/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    HENDRIANSYAH
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182942
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Agung; Hendriansyah; CV. Sungai Bendera Jaya; Bupati Kutai Timur; Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 82/G.TUN/2001/PTUN.Jkt; Pasal 45A ayat (2) huruf c; peradilan tata usaha negara; pengadilan; kepastian hukum; pejabat tata usaha negara; peninjauan kembali; diskriminasi; kasasi;
File Pendukung
:
02
Jan
2008
00:00 WIB
Nomor
:
25/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
    Lieus Sungkharisma, Laksamana Madya (Purn) Sumitro
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
182930
Kata Kunci
:
Partai Politik; Hak Kolektif;
File Pendukung
:
17
Dec
2007
00:00 WIB
Nomor
:
20/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1) Zainal Arifin, 2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso Hadiparmono, 6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad Wibowo, 8) Tjatur Sapto Edy
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
182953
Kata Kunci
:
Minyak Bumi; Gas Bumi; UU Migas; Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; BP MIGAS; Minyak Mentah; Kontrak Kerja Sama; KKS; Kontrak Bagi Hasil
File Pendukung
:
11
Dec
2007
00:00 WIB
Nomor
:
14/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H. Muhlis Matu.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
183017
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UU Pemda; in concreto; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
File Pendukung
:
11
Dec
2007
00:00 WIB
Nomor
:
17/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pemohon
:
    Henry Yosodiningrat, S.H., Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil., Ahmad Taufik.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
76
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Pemda; in concreto;
File Pendukung
:
27
Nov
2007
00:00 WIB
Nomor
:
15/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Toar Semuel Tangkau
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182975
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah; pemda; prima facie; usia; beroep;
File Pendukung
:
13
Nov
2007
00:00 WIB
Nomor
:
19/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Ravavi Wilson
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182952
Kata Kunci
:
Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; Political rights; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; KPK-Syarat Calon Pimpinan
File Pendukung
:
30
Oct
2007
00:00 WIB
Nomor
:
3/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Scott Anthony Rush
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
183770
Kata Kunci
:
Judicial review–Indonesia; Capital punishment–Indonesia; Constitutional courts-Indonesia; Narcotic laws-Indonesia; Criminal law–Indonesia; Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotik 1997; Hukuman mati; Hukum pidana; Pidana Mati;Pemohon Berkewarganegaraan Asing; Hak Hidup; Kemutlakan Hak Hidup; The Most Serious Crime;Sistem Peradilan Pidana; Pelaksanaan Hukuman Mati; Pidana Pokok; Pidana Khusus; Pidana Alternatif; Penangguhan Hukuman Mati.
File Pendukung
:
30
Oct
2007
00:00 WIB
Nomor
:
2/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Scott Anthony Rush
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
183069
Kata Kunci
:
Judicial review–Indonesia; Capital punishment–Indonesia; Constitutional courts-Indonesia; Narcotic laws-Indonesia; Criminal law–Indonesia; Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotik 1997; Hukuman mati; Hukum pidana; Pidana Mati;Pemohon Berkewarganegaraan Asing; Hak Hidup; Kemutlakan Hak Hidup; The Most Serious Crime;Sistem Peradilan Pidana; Pelaksanaan Hukuman Mati; Pidana Pokok; Pidana Khusus; Pidana Alternatif; Penangguhan Hukuman Mati.
File Pendukung
:
23
Oct
2007
00:00 WIB
Nomor
:
16/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    PPD, PPIB, PBR, PDS, PBB, PKPI, PPDK, PNBK, PP, PPDI, PBSD, PSI, PKPB.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182927
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilu sistem proporsional dikenal adanya pembatasan; threshold; pembatasan adalah salah satu unsur dalam sistem kepartaian multipartai dan sistem perwakilan berimbang; threshold digunakan untuk pembatasan ikut pemilu berikutnya; threshold tujuannya adalah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; diskriminatif terhadap hak Partai Politik; An introduction to politics; sistem one man one vote; Stufend Theorie oleh Hans Kelsen; Prof. Padmo Wahyono, SH; Prof. Abdul Bari, SH., MH.; Makmur Amir SH., MH; Hak Write of Habeas Corpus; Lafayetta; R.H. Soltau; Bernard Shan; Prof Dr. C. F. G Sunaryati Hartono, SH; Ehrlich;
File Pendukung
:
< 1 ... 143 144 145 146 147 148 149 ... 158 >