Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1514 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 34%
Total3355100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
12
Apr
2005
00:00 WIB
Nomor
:
070/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H.M. Amin Syam (Gubernur Sulawesi Selatan)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178453
Kata Kunci
:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004; Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; Pasal 15 ayat (7); Pasal 15 ayat (9); Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; Pasal 18 ayat (5) UUD 1945; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; urusan pemerintahan; Kewenangan daerah; Kewenangan provinsi; Negara Hukum; equal justice before the law; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; pemekaran; provinsi induk; Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi; Perimbangan Keuangan; DAK; DAU; Maria Farida Indrati Soeprapto; Bambang Purwoko; dana alokasi umum; dana alokasi khusus
File Pendukung
:
22
Mar
2005
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy, dkk.
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178368
Kata Kunci
:
Pemerintah Daerah; Partai Politik; Gabungan Partai Politik; Pasangan Calon; Pemilihan Umum; Lembaga Perwakilan; Mekanisme Demokrasi; Parliamentary Treshold; Calon Independen; Diskriminatif.
File Pendukung
:
22
Mar
2005
00:00 WIB
Nomor
:
072/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    CETRO, JAMPPI, JPPR ICW, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178341
Kata Kunci
:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Daerah; badan hukum privat; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat madani; Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c; Pemilu; pemantauan; lembaga independen; pilkada; lembaga politik; UU Pemda; pilkada langsung; perselisihan hasil pemilu; Independensi Penyelenggaraan; Komisi Pemilihan Umum; Lembaga Pemilihan Umum; Keputusan KPU; luber dan jurdil; electoral reform; demokratis; Pasal 1 angka 21; Pasal 57 ayat (1); Pasal 65 ayat (4); Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2); Pasal 89 ayat (3); Pasal 94 ayat (2); Pasal 114 ayat (4);
File Pendukung
:
22
Mar
2005
00:00 WIB
Nomor
:
073/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    16 KPU Provinsi
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178407
Kata Kunci
:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Daerah; badan hukum privat; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat madani; Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c; Pemilu; pemantauan; lembaga independen; pilkada; lembaga politik; UU Pemda; pilkada langsung; perselisihan hasil pemilu; Independensi Penyelenggaraan; Komisi Pemilihan Umum; Lembaga Pemilihan Umum; Keputusan KPU; luber dan jurdil; electoral reform; demokratis; Pasal 1 angka 21; Pasal 57 ayat (1); Pasal 65 ayat (4); Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2); Pasal 89 ayat (3); Pasal 94 ayat (2); Pasal 114 ayat (4); Penyelenggara Pilkada
File Pendukung
:
03
Mar
2005
00:00 WIB
Nomor
:
065/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 43 ayat (1) Tentang PENGADILAN HAM terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Abilio Jose Osorio Soares
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178495
Kata Kunci
:
Pengadilan HAM; Hak azasi manusia; Asas berlaku surut;; Tempus delicti; Human rights; Extra ordinary crimes; Ordinary crimes; Pengadilan HAM ad hoc; Retroaktif; Recurrent; Burning issues; Impunity; Sham proceeding; Willingnes; Rome statute of international; Genocide; Crime against humanity; ICTY; International criminal tribunal; Humaniter; Dissenting opinion
File Pendukung
:
15
Feb
2005
00:00 WIB
Nomor
:
067/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,khususnya Psl 36 menyangkut Penasehat hukum terhadap UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Psl 12 terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Dominggus Maurits L,SH LA. H.Azi Ali Tjasa,SH.,MH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178396
Kata Kunci
:
Mahkamah agung; Penasihat hukum; Notaris; Pemberhentian; Organisasi profesi; Pembinaan dan pengawasan; Menteri kehakiman; Ketua pengadilan negeri; Advokat; Dikabulkan
File Pendukung
:
15
Feb
2005
00:00 WIB
Nomor
:
069/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945
Pemohon
:
    Bram Mannapo
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178333
Kata Kunci
:
Corruption-Indonesia; ; Corruption investigation – Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Asas Retroaktif; Asas berlaku surut; PT. Putera Pobiagan Mandiri.
File Pendukung
:
21
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
002/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas
Pemohon
:
    Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs
Amar Putusan
:
MENOLAK PERMOHONAN FORMIL; MENGABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178760
Kata Kunci
:
Energy industries-law and legislation; Natural gas-law and legislation; Petroleum-law and legislation; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
053/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.20 Tahun 2002 Tentang BPHPB
Pemohon
:
    Marto Sumartono
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178332
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
064/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 74 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Sofyan Martabaya, SH. Asir, SE.
Amar Putusan
:
DITARIK KEMBALI
Status
:
-
Di Unduh
:
178331
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan
File Pendukung
:
< 1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 >