Nomor

:

070/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178453

Kata Kunci

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004; Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; Pasal 15 ayat (7); Pasal 15 ayat (9); Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; Pasal 18 ayat (5) UUD 1945; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; urusan pemerintahan; Kewenangan daerah; Kewenangan provinsi; Negara Hukum; equal justice before the law; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; pemekaran; provinsi induk; Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi; Perimbangan Keuangan; DAK; DAU; Maria Farida Indrati Soeprapto; Bambang Purwoko; dana alokasi umum; dana alokasi khusus

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

005/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178368

Kata Kunci

:

Pemerintah Daerah; Partai Politik; Gabungan Partai Politik; Pasangan Calon; Pemilihan Umum; Lembaga Perwakilan; Mekanisme Demokrasi; Parliamentary Treshold; Calon Independen; Diskriminatif.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

072/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178341

Kata Kunci

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Daerah; badan hukum privat; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat madani; Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c; Pemilu; pemantauan; lembaga independen; pilkada; lembaga politik; UU Pemda; pilkada langsung; perselisihan hasil pemilu; Independensi Penyelenggaraan; Komisi Pemilihan Umum; Lembaga Pemilihan Umum; Keputusan KPU; luber dan jurdil; electoral reform; demokratis; Pasal 1 angka 21; Pasal 57 ayat (1); Pasal 65 ayat (4); Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2); Pasal 89 ayat (3); Pasal 94 ayat (2); Pasal 114 ayat (4);

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

073/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178407

Kata Kunci

:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; UU Pemerintahan Daerah; badan hukum privat; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat madani; Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c; Pemilu; pemantauan; lembaga independen; pilkada; lembaga politik; UU Pemda; pilkada langsung; perselisihan hasil pemilu; Independensi Penyelenggaraan; Komisi Pemilihan Umum; Lembaga Pemilihan Umum; Keputusan KPU; luber dan jurdil; electoral reform; demokratis; Pasal 1 angka 21; Pasal 57 ayat (1); Pasal 65 ayat (4); Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2); Pasal 89 ayat (3); Pasal 94 ayat (2); Pasal 114 ayat (4); Penyelenggara Pilkada

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

065/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 43 ayat (1) Tentang PENGADILAN HAM terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178495

Kata Kunci

:

Pengadilan HAM; Hak azasi manusia; Asas berlaku surut;; Tempus delicti; Human rights; Extra ordinary crimes; Ordinary crimes; Pengadilan HAM ad hoc; Retroaktif; Recurrent; Burning issues; Impunity; Sham proceeding; Willingnes; Rome statute of international; Genocide; Crime against humanity; ICTY; International criminal tribunal; Humaniter; Dissenting opinion

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

067/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,khususnya Psl 36 menyangkut Penasehat hukum terhadap UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Psl 12 terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178396

Kata Kunci

:

Mahkamah agung; Penasihat hukum; Notaris; Pemberhentian; Organisasi profesi; Pembinaan dan pengawasan; Menteri kehakiman; Ketua pengadilan negeri; Advokat; Dikabulkan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

069/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal 28 huruf I ayat (1) Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178333

Kata Kunci

:

Corruption-Indonesia; ; Corruption investigation – Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi; Asas Retroaktif; Asas berlaku surut; PT. Putera Pobiagan Mandiri.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

002/PUU-I/2003

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

Pemohon

:

Amar Putusan

:

MENOLAK PERMOHONAN FORMIL; MENGABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178760

Kata Kunci

:

Energy industries-law and legislation; Natural gas-law and legislation; Petroleum-law and legislation; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

053/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No.20 Tahun 2002 Tentang BPHPB

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178332

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

064/PUU-II/2004

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 74 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITARIK KEMBALI

Status

:

-

Di Unduh

:

178331

Kata Kunci

:

UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan

File Pendukung

:

Klik Disini