Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1480 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1135 34%
Total3320100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
29
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Pemohon
:
    Dorma H. Sinaga, SH. Cs
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121978
Kata Kunci
:
UU No. 24 Tahun 2002;Surat Utang Negara; Organization Standing; BLBI; Pasal 33 UUD 1945; tax payers; Investasi, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara, surat berharga, surat pengakuan utang, defisit, APBN. Investasi, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara, surat berharga, surat pengakuan utang, defisit, APBN.
File Pendukung
:
28
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
012/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
:
    Saeful Tavip. Cs
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN ; SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121844
Kata Kunci
:
Ketenagakerjaan; perburuhan; ekonomi pasar; outsourcing; buruh/pekeja; pengusaha; Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); mogok; buruh perempuan.
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
061/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
    CDR. H.R. Prabowo Surjono Drs., SH., MH.
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
122505
Kata Kunci
:
Keadilan; Peradilan; Putusan Perdamaian; Upaya hukum; Herzeine Inlands Reglement; HIR; Peninjauan Kembali; Yayasan Fatmawati; Putusan Peninjauan Kembali; rechtsvinding; Ius curia novit; Code Civil; Algemene Bepalingen van Wetgeving; Tidak dapat diterima;
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
055/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.12 Tahun 2003 Psl 74 huruf g Psl 133 (2) Psl 138 (3) Tentang PEMILU
Pemohon
:
    Pieter Radjawane, SH
Amar Putusan
:
DI TOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122039
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; ; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pimpinan Cabang; Partai; perlakuan diskriminatif; penerapan hukum; lex specialis derogat lex generalle
File Pendukung
:
18
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    APHI. Cs
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
123361
Kata Kunci
:
Advokat;APHI;Pendidikan Tinggi Hukum;Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK); Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM); Anggota TNI;Polri;Pegawai Negeri;Kesatuan Komando;Pembatasan Usia; Organisasi Advokat
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
054/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.23 Tahun 2003 Tentang PEMILU Presiden & Wapres
Pemohon
:
    Yislam Alwini,Dkk
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
122136
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 1 ayat 2 UUDNegara RI Tahun 1945; Pasal 27 ayat 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun; Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3 UUD Negara RI; Pasal 28 H ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 J ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945; Kedaulatan; Partai Politik; persamaan di dalam hukum; pendaftaran pasangan;
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
057/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Mulyo Wibisono, MSC Dion Bambang Soebroto, MBP
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121955
Kata Kunci
:
Demos eratiein; Demokrasi; Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia; Pemilu; Pemilihan Umum; Azas demokrasi; Kedaulatan rakyat; Orde Baru; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Sribintang Pamungkas; Calon independen
File Pendukung
:
31
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Pemohon
:
    B. Moenadjad
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121901
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Boediman Moenadjad; sistim jaminan sosial; hak hidup; hak mempertahankan hidup; Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; kelalaian pembuat undang-undang; legislative omission; penyandang masalah sosi┬Čal; TAP MPR Nomor IV/MPR/1973; masyarakat miskin; Garis-garis Besar Haluan Negara; REPELITA II.
File Pendukung
:
26
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
010/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999
Pemohon
:
    Bupati Kampar
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122744
Kata Kunci
:
Local government-law and legislation; Decentralization in government-Indonesia; Riau Province-politics and government; Pemerintahan Daerah; Daerah Swatantra; Pembentukan Daerah; Kabupaten Pelalawan; Kabupaten Rokan Hulu; Kabupaten Rokan Hilir; Kabupaten Siak; Kabupaten Karimun; Kabupaten Kuantan Singingi; Kota Batam; Provinsi Riau; pemekaran kabupaten; pemerintah pusat; pemekaran; kabupaten kampar; masyarakat hukum adat; hak-hak tradisional
File Pendukung
:
20
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
    SM. Hasugian, SH Drs. H.A. Rusli
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121772
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Partai Politik; S.M. Hasugian; H.A. Rusli; Partai Reformasi Indonesia (PRI); 2% suara atau lebih; tidak lolos verifikasi; partai peserta pemilihan umum tahun 2004; partai politik; Departemen Kehakiman dan HAM RI; Menteri Kehakiman dan HAM RI; Pasal 29 ayat (1).
File Pendukung
:
< 1 ... 141 142 143 144 145 146 >