Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1683 48%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 19%
4 PHPKADA 1136 32%
Total3524100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
15
Dec
2010
16:00 WIB
Nomor
:
16/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
    Pemohon : Herry Wijaya Kuasa Pemohon : M. Farhat Abbas, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
213260
Kata Kunci
:
Kekuasaan kehakiman; Mahkamah Agung; Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali; Satu kali peninjauan kembali; putusan bebas; putusan lepas dari segala tuntutan hukum; prinsip perlindungan yang sama; equal protection; Harangganjang
File Pendukung
:
02
Dec
2010
16:00 WIB
Nomor
:
59/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan
Pemohon
:
    Pemohon : I Made Sudana
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
213508
Kata Kunci
:
Pemohon tidak hadir
File Pendukung
:
10
Nov
2010
16:00 WIB
Nomor
:
115/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
:
    SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald Ebenhard)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
213266
Kata Kunci
:
Serikat pekerja; Perjanjian kerja bersama; Serikat buruh; International Covenant on Civil and Political Rights; Bank Central Asia; Tenaga Kerja; Pekerja; Buruh; Keanggotaan; Kemerdekaan berserikat; Gabungan serikat pekerja
File Pendukung
:
10
Nov
2010
16:00 WIB
Nomor
:
141/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Muhammad Sholeh Kuasa Pemohon : Tejo Hariono, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
213248
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah; Pasangan calon perseorangan; Calon kepala daerah; UU Pemilukada; Prosentase pendukung; Calon independen; hak untuk mengajukan calon; The right to propose a candidate; The right to be a candidate; Pemilihan umum kepala daerah
File Pendukung
:
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
52/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon
:
    Pemohon : Anthony Saga Widjaja
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
213523
Kata Kunci
:
Notaris; Pembatasan Umur; Penghidupan;
File Pendukung
:
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
39/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon : O.C. Kaligis Kuasa Pemohon : Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL., CN., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
213263
Kata Kunci
:
olitical Corruption Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Politik Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Prof. Dr. (jur). O.C. Kaligis, S.H.; Panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Persamaan dalam hukum (equality before the law); Living constitutional values; Hak asasi manusia; Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International covenant on civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
File Pendukung
:
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
152/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : H. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si Kuasa Pemohon : M. Fadli Nasution , S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
213315
Kata Kunci
:
Pemberhentian Sementara Anggota DPR
File Pendukung
:
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
37/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon : M. Farhat Abbas Kuasa Pemohon : Muh. Burhannudin, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
213305
Kata Kunci
:
Political Corruption Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Politik Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Prof. Dr. (jur). O.C. Kaligis, S.H.; Panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Persamaan dalam hukum (equality before the law); Living constitutional values; Hak asasi manusia; Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International covenant on civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
File Pendukung
:
13
Oct
2010
13:00 WIB
Nomor
:
20/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Instititut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) 2. Rhoma Dwi Aria Yuliantri Kuasa Pemohon : Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
213250
Kata Kunci
:
Books–Indonesia; Prohibited books–Indonesia; Censorship–Indonesia; Book industries and trade–Indonesia; Undang-Undang tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Undang-Undang tentang Sensor Buku Tahun 2004; Pelarangan Buku; Buku-Sensor; Buku-Industri.
File Pendukung
:
13
Oct
2010
13:00 WIB
Nomor
:
6/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon : Darmawan, MM Kuasa Pemohon : Fatahillah, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
213261
Kata Kunci
:
Books–Indonesia; Prohibited books–Indonesia; Censorship–Indonesia; Book industries and trade–Indonesia; Undang-Undang tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Undang-Undang tentang Sensor Buku Tahun 2004; Pelarangan Buku; Buku-Sensor; Buku-Industri.
File Pendukung
:
< 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 ... 169 >