Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1469 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1133 34%
Total3305100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
002/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas
Pemohon
:
    Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs
Amar Putusan
:
MENOLAK PERMOHONAN FORMIL; MENGABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
124746
Kata Kunci
:
Energy industries-law and legislation; Natural gas-law and legislation; Petroleum-law and legislation; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
064/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 74 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Sofyan Martabaya, SH. Asir, SE.
Amar Putusan
:
DITARIK KEMBALI
Status
:
-
Di Unduh
:
121697
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Konstitusi; Ditarik kembali; Ketetapan
File Pendukung
:
17
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
053/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.20 Tahun 2002 Tentang BPHPB
Pemohon
:
    Marto Sumartono
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122260
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Marto Sumartono; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; BPHTB; tanah dan bangunan; Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; Hak Pengelolaan; wajib pajak; UUPA; pengembang; HPL; pelepasan hak; pemerintah; prinsip kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; tanah negara; UUPA.
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
022/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
    Ir. Januar Muin, Ir. David Tombeg
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121826
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
001/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
    Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
122656
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; Ketenagalistrikan; Organization Standing; dikuasai oleh negara; Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia;unbundling; privatisasi; cabang produksi yang penting bagi negara; efisiensi berkeadilan; kemakmuran rakyat; BUMN; Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Energy industries-law and legislation; Electric utilities-Law and legislation - Indonesia.; Privatization-law and legislation-Indonesia; Energy policy; Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia-APHI; Unbundling system; Privatisasi; Penguasaan Negara-Kebijakan energi (beleid)-tindakan pengurusan energi (bestuursdaad)-pengaturan energi (regelendaad)-pengelolaan energi (beheersdaad)-pengawasan (toezichthoudensdaad).
File Pendukung
:
15
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon
:
    Ir. Achmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
122290
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; ketenagalistrikan; Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; Ahmad Daryoko; M. Yunan Lubis; JANUAR MUIN; DAVID TOMBENG; kepentingan umum; masyarakat; negara; kerugian; badan usaha; tenaga listrik; pembangunan; listrik; pelaku usaha; liberalisasi; pemerintah; BUMN; PLN; perekonomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;
File Pendukung
:
13
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
004/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pemohon
:
    Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122618
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; Cornelio Moningka Vega; Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pajak; pemerintah; wajib pajak; pengadilan; peradilan; kekuasaan kehakiman; sengketa pajak; putusan; mahkamah agung; mahkamah konstitusi; peradilan tata usaha negara; peradilan umum; peradilan militer; peradilan agama;
File Pendukung
:
13
Dec
2004
00:00 WIB
Nomor
:
006/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 Psl 31 tentang Advokat
Pemohon
:
    Tongat, SH, Mhum Sumali, SH, MH A. Fuad, SH, Msi
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121832
Kata Kunci
:
UU No. 18 Tahun 2003; Advokat; Tongat; Sumali; A. Fuad; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang; Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM); lembaga nirlaba; pelayanan hukum masyarakat; Pasal 31; keterampilan hukum mahasiswa; kegiatan praktisi hukum; konsultasi; advokasi; litigasi; bantuan hukum; jasa hukum; profesi advokat; pengacara (verplichte procureurstelling).
File Pendukung
:
12
Nov
2004
00:00 WIB
Nomor
:
018/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000
Pemohon
:
    Drs. John Ibo, MM
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121883
Kata Kunci
:
Propinsi; kabupaten; Peraturan Daerah; Peraturan Perundang-undangan; Otonomi Khusus; kewenangan Daerah; Pemekaran; batas wilayah; lex superiori derogat legi inferiori; lex specialis derogat legi generali; konflik; Van Mook; Konferensi Meja Bundar; Tri Komando Rakyat; Soekarno; New York Agreement; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Gubernur Hindia; Nederlandsch Niew Guinea; Suriname; act of free choice; one man one vote; penentuan pendapat rakyat; Soebandrio; hak adat; Sumber Daya Alam; Sumber daya manusia; Daerah Operasi Militer; Organisasi Papua Merdeka; etnik; common will; Peraturan Daerah Khusus; desentralisasi; Tim Seratus; founding fathers; pemerintahann daerah
File Pendukung
:
29
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Pemohon
:
    Dorma H. Sinaga, SH. Cs
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
121941
Kata Kunci
:
UU No. 24 Tahun 2002;Surat Utang Negara; Organization Standing; BLBI; Pasal 33 UUD 1945; tax payers; Investasi, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara, surat berharga, surat pengakuan utang, defisit, APBN. Investasi, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara, surat berharga, surat pengakuan utang, defisit, APBN.
File Pendukung
:
< 1 ... 139 140 141 142 143 144 145 >