Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1534 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 34%
Total3375100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
13
Nov
2007
00:00 WIB
Nomor
:
19/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Ravavi Wilson
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178394
Kata Kunci
:
Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; Political rights; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; KPK-Syarat Calon Pimpinan
File Pendukung
:
30
Oct
2007
00:00 WIB
Nomor
:
2-3/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Scott Anthony Rush
Amar Putusan
:
DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
178840
Kata Kunci
:
Judicial review–Indonesia; Capital punishment–Indonesia; Constitutional courts-Indonesia; Narcotic laws-Indonesia; Criminal law–Indonesia; Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotik 1997; Hukuman mati; Hukum pidana; Pidana Mati;Pemohon Berkewarganegaraan Asing; Hak Hidup; Kemutlakan Hak Hidup; The Most Serious Crime;Sistem Peradilan Pidana; Pelaksanaan Hukuman Mati; Pidana Pokok; Pidana Khusus; Pidana Alternatif; Penangguhan Hukuman Mati.
File Pendukung
:
23
Oct
2007
00:00 WIB
Nomor
:
16/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277) terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    PPD, PPIB, PBR, PDS, PBB, PKPI, PPDK, PNBK, PP, PPDI, PBSD, PSI, PKPB.
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178374
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilu sistem proporsional dikenal adanya pembatasan; threshold; pembatasan adalah salah satu unsur dalam sistem kepartaian multipartai dan sistem perwakilan berimbang; threshold digunakan untuk pembatasan ikut pemilu berikutnya; threshold tujuannya adalah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; diskriminatif terhadap hak Partai Politik; An introduction to politics; sistem one man one vote; Stufend Theorie oleh Hans Kelsen; Prof. Padmo Wahyono, SH; Prof. Abdul Bari, SH., MH.; Makmur Amir SH., MH; Hak Write of Habeas Corpus; Lafayetta; R.H. Soltau; Bernard Shan; Prof Dr. C. F. G Sunaryati Hartono, SH; Ehrlich;
File Pendukung
:
03
Oct
2007
00:00 WIB
Nomor
:
12/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UU 1945,
Pemohon
:
    M Insa, S.H.
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178385
Kata Kunci
:
Perkawinan; poligami; hukum perkawinan islam; hukum islam; Perkawinan siri; kebebasan beragama; Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; Monogami; Perkawinan poligami; Pembatalan perkawinan; Hakim pengadilan agama; Diskriminasi; Hak beragama; ma'qulatul ma'na; Pasal 28J Ayat (1); Pasal 28J Ayat (2); Surat Al Ahzab Ayat 50; Hukum poligami; Surat An Nisa Ayat 3; Rifka Annisa Women Crisis Center
File Pendukung
:
20
Sep
2007
00:00 WIB
Nomor
:
11/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU 56/1960) terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Yusri Adrisoma
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
178464
Kata Kunci
:
Pemohon Yusri Adrisoma Pasal 10 ayat (3), ayat (4), Penjelasan Pasal 10 dan Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Pembatasan Luas Tanah Pertanian hak eigendom
File Pendukung
:
21
Aug
2007
00:00 WIB
Nomor
:
13/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    BAMBANG KRISTIONO
Amar Putusan
:
Ketetapan Penarikan Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
178354
Kata Kunci
:
Nomor 26 Tahun 2000
File Pendukung
:
23
Jul
2007
00:00 WIB
Nomor
:
5/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD1945
Pemohon
:
    Lalu Ranggalawe
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178399
Kata Kunci
:
Local elections-Indonesia; Local government-Indonesia; Political candidates-Indonesia-Lalu Ranggalawe-Calon perseorangan-Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat; Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perseorangan (Calon independent); Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 2004; Pemilihan Kepala Daerah. UU Pemda; UU Pemerintahan Daerah; UU 32 Tahun 2004; Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1); Pasal 59 ayat (3); Pasal 59 ayat (4); Pasal 59 ayat (5) huruf a; Pasal 59 ayat (5) huruf c; Pasal 59 ayat (6); Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3); Pasal 60 ayat (4); Pasal 60 ayat (5); Lalu Ranggalawe; DPRD Kabupaten Lombok Tengah; Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat; pemilihan kepala daerah; Pilkada; calon independen; calon perseorangan; calon non partai politik; hak untuk bebas dari diskriminasi; diskriminasi politik; Harun Alrasyid; Ibramsyah; Syamsudin Haris; Abdul Radjak; Faisal Basri; Totok P. Hasibuan; Arbi Sanit; calon independen pemilu; sistem kaderisasi; Ramli Hutabarat; International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR; kebijakan pembentuk undang-undang; open legal policy; opened legal policy; darurat ketatanegaraan; onrecht word recht; keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam; tindakan dalam keadaan darurat; tindakan darurat; syarat calon perseorangan; dibukanya calon perseorangan kepala daerah; dualism pencalonan kepala daerah; kekosongan hukum; rechtsvacuum; pendapat berbeda; dissenting opinion;
File Pendukung
:
17
Jul
2007
00:00 WIB
Nomor
:
6/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Dr. R. Panji Utomo
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178399
Kata Kunci
:
Libel and slander- Indonesia– Cases; freedom of expression and opinion–Indonesia; Human rights - Indonesia; Criminal law; Indonesia-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Haatzai Artikelen; R. Panji Utomo; Badan Rehabilitasi Rekonstruksi-Aceh; Kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemohon Dr. R. Panji Utomo; Pengujian Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 107 KUHP bertentangan dengan UUD 1945; Pasal 107, 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP tidak ada kerugian konstitusional; Pasal 154, dan Pasal 155 KUHP tidak menjamin kepastian hukum.
File Pendukung
:
19
Jun
2007
00:00 WIB
Nomor
:
4/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An; SH, dr. Pranawa SP.PD, Prof. Dr. R.M. Padmo Santjojo, dr. Bambang Tutuko, dr.Chamim, : dr. Rama Tjandra SPOG, H. Chanada Achsani, SH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
178378
Kata Kunci
:
Tempat praktik kedokteran, Pembatasan tempat praktik kedokteran, Sanksi pembatasan tempat praktik kedokteran.
File Pendukung
:
29
May
2007
00:00 WIB
Nomor
:
8/PUU-V/2007
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 77A UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap Pasal 23B dan Pasal 23D UUD 1945
Pemohon
:
    Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda (Koperasi Proyek ?RH-100-GM?) yang diwakili : D. Sjafri, Desi Natalia, S.Sos., Andi Yuliani, S.H., Tay Meyer, S.H., Farah Diba, S.H.
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
178384
Kata Kunci
:
UU Bank Indonesia; BI; tidak dapat diterima-niet ontvankelijk verklaard; Hubungan Kausal-Causal Verband.
File Pendukung
:
< 1 ... 138 139 140 141 142 143 144 ... 152 >