Nomor

:

001/PUU-IV/2006

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

TIDAK DAPAT DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

122072

Kata Kunci

:

Drs. H. Badrul Kamal, MM, dan KH.Syihabuddin Ahmad, BA Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/Pilkada/2005 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomnor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada dari KPUD Provinsio dan KPUD Kabupaten Kota; Mempersamakan Putusan Mahkamah Agung dengan Yurisperudensi adalah tidak tepat; Menyamakan Yurisprudensi dengan Undang-Undang adalah tidak tepat; Undang-Undang tidak sama dengan Yurisprudensi.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

018/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang Undang Dasar 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

TIDAK DAPAT DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

121978

Kata Kunci

:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Perlindungan Anak; Ruyandi. M. Hutasoit; Arif Gosita; dokter; pelajaran agama; Pasal 86 UU Perlindungan Anak; kebebasan beragama; hak anak mendapatkan pendidikan; tipu muslihat; kebohongan; bujukan; memilih agama tertentu; bukan atas kemauannya sendiri; anak belum berakal; anak belum bertanggung jawab; unsur perbuatan pidana.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

017/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang Undang Dasar 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

TIDAK DAPAT DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

121952

Kata Kunci

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; Dominggus Maurits Luitnan; Azi Ali Tjasa; Toro Mendrofa; Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004; Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat (1), (2); Pasal 13 ayat (1),(2); Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004; pengawasan terhadap hakim; kemandirian Komisi Yudisial; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002; Hakim; Panitera; Jurusita; panggilan penyidik.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

015/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

122973

Kata Kunci

:

UU 37 Tahun 2004; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; pailit; penundaan utang; Tommy S. Siregar; Tommi S. Siregar; Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); Pasal 59 ayat (1); Pasal 83 ayat (2); Pasal 104 ayat (1); Pasal 127 ayat (1); Pasal 244; Pasal 228 ayat (6); UU Kepailitan; debitor; kreditor; kurator; debitor pailit; hakim pengawas; harta pailit; pengurusan harta; boedel pailit; biaya kepailitan; kreditor separatis; kreditor pemegang; penjualan agunan; kreditor konkuren; panitia kreditor; PKPU; kreditor preferen; jatuh tempo; jatuh waktu; faillisements-verordening; penundaan kewajiban pembayaran utang; panitia kreditor sementara; pencabutan pailit; actio pauliana; imbalan jasa kurator; gaji kurator; insolvensi; pengalihan hak; hak istimewa kreditor; dissenting opinion; pendapat berbeda; tanggung jawab kurator; kelalaian; kurator digugat; kebebasan kurator; perlindungan hukum kurator;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

016/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

TIDAK DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

121892

Kata Kunci

:

Minhad Ryad; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Pembentukan Kota Singkawang; Pasal 3; Pasal 6; Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Kecamatan Sungai Raya; Pemerintahan Kota Singkawang; pemekaran wilayah; penentuan batas wilayah; sistem pelayanan pemerintahan; Heriyandi Roni; Achyar Asmu'ie; Kalimantan Barat; pusat bisnis; kota kecamatan; ibukota kabupaten

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

011/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

122004

Kata Kunci

:

Educational law and legislation-Indonesia; Education and state Indonesia; Education-Indonesia; Education-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

012/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) TA 2005 terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

TIDAK DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

121708

Kata Kunci

:

UU APBN Tahun Anggaran 2005; UU 36 Tahun 2004; UU 20 TAhun 2003; Fathul Hadie Utsman; Abd Halim Soebahar; Hadi Purnomo; Zainal Fanani; Sanusi Afandi; Hamdana; Sumilatun; Darimia Hidayati; Raisal Haq; Sisdiknas; Sistem Pendidikan Nasional; hak pendidikan; pendidikan dasar; dana pendidikan; anggaran pendidikan; 20%; anggaran minimal 20%; Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; Andi Jamaro Dulung; Shonhadji; Suharyadi; Rusli Yunus; PGRI; ISPI; Persatuan Guru Republik Indonesia; Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia; Soedijarto; Ki Sunarno Hadiwidjojo; Taman Siswa; Djunaedi Ali; Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa; anggaran bertahap; Bambang Sudibyo; Menteri Pendidikan; APBN; APBD; dua puluh persen; prioritas anggaran pendidikan; het doel van de staat; kekosongan hukum APBN; concurring opinion; alasan berbeda; dissenting opinion; pendapat berbeda;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

014/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

121786

Kata Kunci

:

Organisasi Notaris, Status badan hukum organisasi Notaris, Organisasi tunggal Notaris, Wadah tunggal Notaris, Satu wadah Notaris, Kriteria Notaris sehat jasmani dan rohani, Batas usia Notaris, Wewenang membuat akta tanah, Pengawasan Notaris, Komposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris, Stempel Notaris, Cap Notaris.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

009/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

121964

Kata Kunci

:

Jabatan Notaris; Organisasi Profesi; Ikatan Notaris Indonesia; Pengujian Formil; PERNORI; HNI; ANI; IPPAT; ASPPAT; ASPPATINDO; PERPATRI; Notaris Pengawas; Kedudukan Notaris

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

013/PUU-III/2005

Pokok Perkara

:

Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

TIDAK DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

121845

Kata Kunci

:

UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Pasal 50 ayat (3) huruf h; Pasal 78 ayat (15); Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat; PELRA; Yunus; Abd. Rasyid Gani; Padmo Wahyono; Sri Soemantri; uji formil; uji materiil; Chandra Motik; hutan dan kapal; kayu dan kapal; kapal pengangkut hasil hutan; alat angkut; kualitas kayu ekspor; surat ijin berlayar; daya angkut kapal; mengangkut kayu ilegal; zonder belang geen rechttingen; pengangkut kayu; tanggung jawab pengangkut kayu ilegal; pengawasan pengangkutan kayu; UU Pelayaran; pelayaran rakyat; armada pengangkut kayu; SKSHH; surat keterangan sahnya hasil hutan; SIB; Abdul Kadir Jaelani; Gapasdap; gabungan ferry dan angkutan sungai; kaitan UU Kehutanan dengan UU Pelayaran; Abdul Rahim Paita; manifest; conosmen; konosemen; dokumen muatan kapal; Abdul Rahim; Sarwono Kusumaatmadja; kayu olahan; penyelundupan kayu ilegal; pengawas pelayaran; Mandarin Sea; Rong Cheng; Fonwa Star; Caraka Jaya Niaga; Iloeva; Mirna Rijeka; perlindungan terhadap hutan; hutan sebagai modal pembangunan; larangan mengangkut kayu ilegal; illegal loging; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; kapal dilarang mengangkut kayu ilegal;

File Pendukung

:

Klik Disini