Nomor

:

19/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178348

Kata Kunci

:

Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; Political rights; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; KPK-Syarat Calon Pimpinan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2-3/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Status

:

-

Di Unduh

:

178493

Kata Kunci

:

Judicial review–Indonesia; Capital punishment–Indonesia; Constitutional courts-Indonesia; Narcotic laws-Indonesia; Criminal law–Indonesia; Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotik 1997; Hukuman mati; Hukum pidana; Pidana Mati;Pemohon Berkewarganegaraan Asing; Hak Hidup; Kemutlakan Hak Hidup; The Most Serious Crime;Sistem Peradilan Pidana; Pelaksanaan Hukuman Mati; Pidana Pokok; Pidana Khusus; Pidana Alternatif; Penangguhan Hukuman Mati.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

16/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277) terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178341

Kata Kunci

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilu sistem proporsional dikenal adanya pembatasan; threshold; pembatasan adalah salah satu unsur dalam sistem kepartaian multipartai dan sistem perwakilan berimbang; threshold digunakan untuk pembatasan ikut pemilu berikutnya; threshold tujuannya adalah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; diskriminatif terhadap hak Partai Politik; An introduction to politics; sistem one man one vote; Stufend Theorie oleh Hans Kelsen; Prof. Padmo Wahyono, SH; Prof. Abdul Bari, SH., MH.; Makmur Amir SH., MH; Hak Write of Habeas Corpus; Lafayetta; R.H. Soltau; Bernard Shan; Prof Dr. C. F. G Sunaryati Hartono, SH; Ehrlich;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

12/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UU 1945,

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178350

Kata Kunci

:

Perkawinan; poligami; hukum perkawinan islam; hukum islam; Perkawinan siri; kebebasan beragama; Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; Monogami; Perkawinan poligami; Pembatalan perkawinan; Hakim pengadilan agama; Diskriminasi; Hak beragama; ma'qulatul ma'na; Pasal 28J Ayat (1); Pasal 28J Ayat (2); Surat Al Ahzab Ayat 50; Hukum poligami; Surat An Nisa Ayat 3; Rifka Annisa Women Crisis Center

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

11/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU 56/1960) terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DITOLAK

Status

:

-

Di Unduh

:

178374

Kata Kunci

:

Pemohon Yusri Adrisoma Pasal 10 ayat (3), ayat (4), Penjelasan Pasal 10 dan Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Pembatasan Luas Tanah Pertanian hak eigendom

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

13/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ketetapan Penarikan Permohonan

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

178334

Kata Kunci

:

Nomor 26 Tahun 2000

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

5/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178349

Kata Kunci

:

Local elections-Indonesia; Local government-Indonesia; Political candidates-Indonesia-Lalu Ranggalawe-Calon perseorangan-Kabupaten Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat; Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perseorangan (Calon independent); Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 2004; Pemilihan Kepala Daerah. UU Pemda; UU Pemerintahan Daerah; UU 32 Tahun 2004; Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1); Pasal 59 ayat (3); Pasal 59 ayat (4); Pasal 59 ayat (5) huruf a; Pasal 59 ayat (5) huruf c; Pasal 59 ayat (6); Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3); Pasal 60 ayat (4); Pasal 60 ayat (5); Lalu Ranggalawe; DPRD Kabupaten Lombok Tengah; Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat; pemilihan kepala daerah; Pilkada; calon independen; calon perseorangan; calon non partai politik; hak untuk bebas dari diskriminasi; diskriminasi politik; Harun Alrasyid; Ibramsyah; Syamsudin Haris; Abdul Radjak; Faisal Basri; Totok P. Hasibuan; Arbi Sanit; calon independen pemilu; sistem kaderisasi; Ramli Hutabarat; International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR; kebijakan pembentuk undang-undang; open legal policy; opened legal policy; darurat ketatanegaraan; onrecht word recht; keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam; tindakan dalam keadaan darurat; tindakan darurat; syarat calon perseorangan; dibukanya calon perseorangan kepala daerah; dualism pencalonan kepala daerah; kekosongan hukum; rechtsvacuum; pendapat berbeda; dissenting opinion;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

6/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178348

Kata Kunci

:

Libel and slander- Indonesia– Cases; freedom of expression and opinion–Indonesia; Human rights - Indonesia; Criminal law; Indonesia-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Haatzai Artikelen; R. Panji Utomo; Badan Rehabilitasi Rekonstruksi-Aceh; Kebebasan berpikir dan berpendapat. Pemohon Dr. R. Panji Utomo; Pengujian Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 107 KUHP bertentangan dengan UUD 1945; Pasal 107, 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP tidak ada kerugian konstitusional; Pasal 154, dan Pasal 155 KUHP tidak menjamin kepastian hukum.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

4/PUU -V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

DIKABULKAN SEBAGIAN

Status

:

-

Di Unduh

:

178342

Kata Kunci

:

Tempat praktik kedokteran, Pembatasan tempat praktik kedokteran, Sanksi pembatasan tempat praktik kedokteran.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

10/PUU-V/2007

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 12 Huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

PENARIKAN PERKARA (KETETAPAN)

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

178328

Kata Kunci

:

ketetapan; H. Wahyudi, S.H; Endang Iskandar AR., B.A; LSM-IB; UU Kejaksaan; penarikan kembali; pencabutan

File Pendukung

:

Klik Disini