Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1469 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1133 34%
Total3305100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
Jun
2006
00:00 WIB
Nomor
:
007/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Pemohon
:
    F.X. Cahyo Baroto
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
121961
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; pemberhentian; SP-3;
File Pendukung
:
29
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
024/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Drs. H. Muhammad Madel, M.M.
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
123135
Kata Kunci
:
UU Pemda; Muhammad Madel; Muhammad Maddel; Bupati Sarolangun; Bishop Burchard van Worm; Paris Hodrianus; Jawahir Tantowi; Jawahir Thantowi; Rudy Satriyo; Dahlan Thaib; pemberhentian bupati; pemberhentian sebelum putusan pengadilan; UU 32 Tahun 2004; Provinsi Jambi; korupsi Bupati; Pasal 31 ayat (1); presumption of innocence; praduga tidak bersalah; pemecatan bupati; ubi eadem ratio, ibi idem jus; justice delayed justice denied;
File Pendukung
:
28
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pemohon
:
    APJATI, AJASPAC, HIMASATAKI,Sangap Sidauruk, SH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
121718
Kata Kunci
:
Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, persyaratan administratif TKI, perekrutan TKI, penempatan TKI, pasca penempatan TKI; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004; Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI); Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC); Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI); Soekitjo J.G; Dicky R. Hidayat; Kevin Giovanni Abay; Tenaga Kerja Indonesia; Luar Negeri; Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia; perekrutan; penempatan; TKI; perizinan; investasi; perwakilan luar negeri; pemberian izin; perwakilan pelaksana penempatan; TKI swasta; pendidikan dan pelatihan; pembekalan akhir pemberangkatan; pengetahuan dan keterampilan TKI; pembatasan tingkat pendidikan; lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
File Pendukung
:
28
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
020/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pemohon
:
    Soekitjo J.G., Dicky R. Hidayat, Kevin Geovanni Abay (Yayasan Indonesia Manpower Watch)
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
121670
Kata Kunci
:
Tenaga kerja Indonesia; TKI; Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; PPTKI; Advokasi; Perlindungan advokasi; Niet ontvankelijk verklaard; SIPPTKI; Prima facie;; Izin penempatan TKI; Niet ontvankelijk verklaard; Dikabulkan untuk sebagian
File Pendukung
:
22
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
026/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2006
Pemohon
:
    H.M. RUsli Yunus (PB. PGRI), Prof.Dr.H. Soedijarto,MS.MA. (ISPI), Yayasan Nurani Dunia, Dkk.
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
122325
Kata Kunci
:
UU APBN Tahun Anggaran 2006; UU 13 Tahun 2005; Persatuan Guru Republik Indonesia; PB PGRI; Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia; ISPI; Yayasan Nurani Dunia; Arif Pribadi Prasodjo; Oeng Rosliana; Muhammad Sibromulisi; Aang Djuanda; Sahiri Hermawan; Edi Permadi; Introko; Soenarko; Rustopo; Sri Suciati; Matadjit; Ichwan Sumadi; Tjok Istri Mas Ningguwathini; I Gede Weten Aryasuda; Arsyad; Muhammad Syubki; Octo Ouwpoly; Octavianus P Putyrulan; Jusuf Hasan; Gusrizal; Mukhlis; Effi Herman; Leftariasmi; Maznitos; Ade Kiswaya; Ali Imron; Lisnahayati; Abdul Latif; Zairin Rasul; Joni; Syarwani Ahmad; Magdad; Muhammad Marwani; Arifin; Musyarim; Sutomo Aris Wijayanto; Aunur Rahman; Husna Asmara; Massaire; Rukman Pallawa; Laode Parisa Syalik; Enos Taruh; Berthyn Lakebo; Hamzah Achmad; Sisdiknas; Sistem Pendidikan Nasional; UU 20 Tahun 2003; dua puluh persen; hak pendidikan; biaya pendidikan; anggaran pendidikan; dana pendidikan; 20% dari APBN dan APBD; sarana pendidikan; prasarana pendidikan; pendidikan dasar; provisionel handeling; permohonan provisi; pembahasan APBN; alokasi anggaran pendidikan; penghitungan anggaran pendidikan; menghitung anggaran pendidikan; organization standing; public interest advocacy; Ibrahim Musa; Arifin P. Soeria Atmadja; mencerdaskan kehidupan bangsa; concurring opinion; dissenting opinion; begrotingswet; Bellefroid; van Apeldoorn; anggaran belanja; kebijakan ekonomi keuangan; kebijakan Negara;
File Pendukung
:
01
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
022/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pemohon
:
    Bahrul Ilmi Yakup, S.H., Dhabi K. GUmayra, S.H. (Asosiasi Advokat Konstitusi)
Amar Putusan
:
TIDAK DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
122176
Kata Kunci
:
Pemasyarakatan; Remisi; Andi Hamzah; Kekuasaan kehakiman; Niet ontvankelijk verklaard
File Pendukung
:
01
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
021/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Pemohon
:
    Hendra Sugiharto (PT. Astra Sedaya Finance), Bahrul Ilmi Yakup, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122350
Kata Kunci
:
UU Kehutanan; UU 41 Tahun 1999; Kehutanan; Astra Sedaya Finance; Raharja Sedaya; Raharja Sedaya Finance; perusahaan pembiayaan; pengadaan barang; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia; perjanjian pembiayaan; fidusia; hak tanggungan; penguasaan barang oleh debitor; debitor peminjam barang; hak kreditor fidusia; penyitaan barang jaminan; Kejaksaan Negeri Sengeti; Kabupaten Muaro Jambi; Juli Ardiansyah; penyitaan jaminan fidusia; Febriansyah; jaminan fidusia disita kejaksaan; Syamsuddin; Swadharma Bhakti Sedaya Finance; perlindungan hukum barang jaminan fidusia; Merdiansyah; Ujang Effendi Ahmad; barang fidusia terlibat illegal loging; jaminan fidusia sebagai barang bukti pidana; perampasan barang bukti kejahatan; teori kekayaan bersama; legalisasi perampasan; alat kejahatan; M.S. Kaban; kejahatan terorganisir; organized crime; penebangan kayu ilegal; penyelundupan; operasi wanabahari; operasi wanalaga; hubungan perdata; perjanjian perdata; ketentuan penyitaan; benda yang dapat disita; Pasal 39 ayat (1) KUHAP; benda untuk melakukan tindak pidana; penyitaan untuk pembuktian; Febrian; Amrullah Arfan; hukum kepemilikan; badan hukum privat; penerima fidusia; pemberi fidusia; perampasan hak kepemilikan; pengalihan kepemilikan benda; itikad baik pihak ketiga; pendapat berbeda; dissenting opinion;
File Pendukung
:
03
Feb
2006
09:00 WIB
Nomor
:
023/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Permohonan uji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 sebagai Dasar Hukum Penghapusan Pemerintahan Marga Di Provinsi Sumatera Selatan
Pemohon
:
    Asosiasi Advokad Konstitusi (AAK)
Amar Putusan
:
Mengabulkan permohonan Pemohon ditarik kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
121709
Kata Kunci
:
Permohonan uji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
File Pendukung
:
03
Feb
2006
00:00 WIB
Nomor
:
056/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.53 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Pelalawan cq. No. 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas No. 53 Tahun 1999 cq. No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan No. 53 Tahun 1999
Pemohon
:
    H. Moh. Kholiq Widiarto, SH., MH., MBA
Amar Putusan
:
PENARIKAN PERKARA [KETETAPAN]
Status
:
-
Di Unduh
:
122134
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
File Pendukung
:
27
Jan
2006
00:00 WIB
Nomor
:
060/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Johnson Panjaitan,SH dkk (WALHI,PBHI,dll)
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
122158
Kata Kunci
:
Water resources development-law and legislation-Indonesia; Water-supply management; Drinking water; Indonesia. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Sumber Daya Air; Munarman; Longgena Ginting; Zumrotun; Suta Widhya; Suyanto; air; hak atas air; hak asasi manusia (HAM); Pengujian Formil; Pengujian Materiil; pasokan air bersih; akses terhadap air; menghormati (to respect); melindungi (to protect); memenuhi (to fulfill); siklus hidrologis; kewajiban negara; perencanaan pengelolaan; sumber daya air; usaha konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa pengelolaan sumber daya air; res commune; PDAM; sistem penyediaan air minum; koperasi; badan usaha swasta; masyarakat; penguasaan air; hak penguasaan negara; sistem perizinan; izin pengusahaan; pihak yang berkepentingan; stakeholders; pemberian izin; komersialisasi air; subsidi; biaya pengelolaan sumber daya air; hak ulayat atas sumber daya air; swasta; mekanisme perizinan; hak pengusahaan air; izin; teknologi modifikasi cuaca; wilayah sungai; mengatur kompensasi; membayar kompensasi; penerima manfaat; dikuasai oleh negara; Hak air; Hak Guna Pakai Air; Hak Guna Usaha Air; Air-pengaturan; Izin pengusahaan sumber daya air.
File Pendukung
:
< 1 ... 135 136 137 138 139 140 141 ... 145 >