Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1534 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 34%
Total3375100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
9/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pemohon 1 :Denny Yanuar Ali, Ph.D Pemohon 2 :Drs. Umar S. Bakry,MA Kuasa Pemohon :Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Bachtiar Sitanggang, S.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
178407
Kata Kunci
:
Denny Yanuar Ali; Umar S. Bakry; Pemilihan Umum; Anggota DPR; Anggota DPD; Anggota DPRD; Kultur politik; Lembaga Survey; Quick Count; Proyeksi hasil pilkada; Perhitungan cepat; partisipasi public; Jejak pendapat; Pengaturan survey; Pasal 245 ayat (2); Pasal 245 ayat (3); Pasal 245 ayat (5); Pasal 282; Pasal 307; Pemungutan suara; Pelarangan publikasi; Publikasi hasil survey; Lingkaran Survei Indonesia ; Yayasan Lembaga Survei Nasional; kampanye terselubung; Surveyor
File Pendukung
:
24
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
4/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g]
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Robertus Kuasa Pemohon : Zairin Harahap, S.H., M.Si, dkk (PUSHAM UII)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
178389
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; Robertus; Hukuman Pidana Penjara; Undang-undang Pemda; Partisipasi politik; Mantan narapidana; Stigmatisasi; Hak pilih; Hak politik; Status mantan terpidana; Pencabutan hak hukum; Jabatan publik
File Pendukung
:
20
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
8/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 40 Thn 2003 tentang Pembentukan Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, dan Kep. Aru di Prov. Maluku
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Fredek Kasale Pemohon 2 : Chrestian Waileruny Pemohon 3 : Simon Wasia Pemohon 4 : Drs. Herkop Maatoke Pemohon 5 : Drs. Hi. A. Laitupa Pemohon 6 : Ali Ely Pemohon 7 : Ny. Halidja Polanunu Pemohon 8 : Yusuf Laisouw, S.Ag, MK., M.Si
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
178379
Kata Kunci
:
Undang-undang nomor 40 tahun 2003; Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur; Kabupaten Seram Bagian Barat; Kepulauan Aru; Provinsi Maluku; Raja negeri sahalu; Raja negeri samasuru; Raja negeri wasia; Raja negeri sanahu; Raja negeri ureng; Raja negeri asilulu; Raja negeri wakasihu; Raja larike; Penarikan kembali
File Pendukung
:
20
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
1/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (1) huruf g]
Pemohon
:
    Pemohon : Gustian Djuanda
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
178367
Kata Kunci
:
UU Pajak Penghasilan; Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU UU Pajak Penghasilan; Penghasilan Tidak Kena Pajak pertahun; Penghasilan Kena Pajak; Zakat yang Diterima; Badan Amil Zakat; Lembaga Amil Zakat; Zakat atas Penghasilan yang Nyata-Nyata Dibayarkan; Dibayarkan Kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat
File Pendukung
:
17
Mar
2009
00:00 WIB
Nomor
:
5/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Januardi S. Hariwibowo, S.H. RA. Made Damayanti Zoelva, S.H. Bayu Prasetio, S.H., M.H. Irman Sukardi, S.H. Abdulllah, S.H.
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
178358
Kata Kunci
:
Perseroan terbatas; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; Ikatan Notaris Indonesia; Penarikan permohonan; Perubahan pasal
File Pendukung
:
24
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
32/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Tarman Azzam, dkk Kuasa Pemohon Torozatulo Mendrofa, S.H. LKBH PWI Pusat
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
178399
Kata Kunci
:
Penyiaran;Pemohon;Pers;Undang-Undang;Lembaga;Informasi
File Pendukung
:
18
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
51-52-59/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pemohon I Saurip Kadi, Pemohon II Partai Bulan Bintang, Pemohon III DPP Hanura, PKN Partai Demokrasi Pembaruan, DPP Partai Indonesia Sejahtera, DPP Partai Buruh, DPP Partai Peduli Rakyat Nasional & DPP Partai Republika Nusantara
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
178381
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem Orde Baru yang otoriter; hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya; Perbedaan Negara Otoriter dan Demokrasi; Ciri lain yang menonjol dalam Negara Otoriter; Pemerintah tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang; Peran Partai Politik; tidak akan ada Negara tanpa warga Negara; kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara; partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat; Parlementer VS Presidensial; Pemilu Dagang Sapi; Partai politik bertindak sebagai calo politik; Kartel Kekuasaan Partai-Partai Politik Warisan Orde Baru; sistem kenegaraan yang otoriter; silent revolution; hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga Negara;
File Pendukung
:
17
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
56/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1))
Pemohon
:
    Pemohon 1 : M. Fadjroel Rachman Pemohon 2 : Mariana. Pemohon 3 : Bob Febrian Kuasa Pemohon : Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M, dkk
Amar Putusan
:
Di Tolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
178371
Kata Kunci
:
Partai Politik;Konstiusi;Undang-Undang;Presiden dan Wakil presiden;UUD 1945;Pemilihan Umum;Pemerintah,Negara,Independen
File Pendukung
:
13
Feb
2009
00:00 WIB
Nomor
:
3/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 202 ayat (1) ]
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Partai Politik Peserta Pemilu 2009 (PDP, PP, PPD, PPRN, PIS, PNBK Indonesia, PPIB, Pakar Pangan, Hanura, PKDI) Pemohon 2 : Calon Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Pemohon 3 : Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Kuasa P
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
178394
Kata Kunci
:
UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Pemilu; UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Electoral Threshold; ambang batas; persentase perolehan kursi atau suara Parpol; Electoral Threshold tidak diskriminatif; Parliamentary Threshold; tidak bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
30
Jan
2009
00:00 WIB
Nomor
:
58/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 72 ayat (1), (2), (3), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), (2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), (2), (3), Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), (2), dan Pasal 86 ayat (1), (2)]]
Pemohon
:
    Pemohon : Mohammad Yusuf Hasibuan dan Reiza Aribowo
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
182464
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; penjajahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya; Mohamad Yusuf Hasibuan; Reiza Aribowo; Prof. DR. Sri Soemantri; Hak Uji Materiil sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai; verordenende macht; asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum; zonder belang geen rechtsingan; Ketentuan restrukturisasi dan privatisasi; memprioritaskan privatisasi bagi BUMN; reorganisasi dalam alat-alat produksi; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; Reaganomics” dan Tharchersm; Komite Privatisasi Kementerian Negara; Muhammad Said Didu; privatisasi cenderung merugikan masyarakat; kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat; oezichthoudensdaad; restrukturisasi dalam rangka penyehatan BUMN; restrukturisasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; memudahkan privatisasi atau denasionalisasi BUMN; Restrukturisasi sektoral; restrukturisasi perusahaan/korporasi; Konsep restrukturisasi; Beberapa bentuk restrukturisasi; Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH;
File Pendukung
:
< 1 ... 133 134 135 136 137 138 139 ... 152 >