Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1534 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 34%
Total3375100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
06
Jul
2009
17:56 WIB
Nomor
:
102/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    1. Refly Harun 2. Maheswara Prabandono
Amar Putusan
:
Dikabulkan sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
178384
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; hak memilih; UU Pilpres; Pemilih; Pemungutan suara; TPS; Daftar Pemilih Tambahan; DPT; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; DUHAM; hak dan kebebasan; KTP; Paspor
File Pendukung
:
03
Jul
2009
15:55 WIB
Nomor
:
99/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Pilpres, Larangan Survey dan Quick Count untuk Pilpres
Pemohon
:
    1. KARANIYA DHARMASAPUTRA; 2. HERU HENDRATMOKO; 3. FX. RUDI GUNAWAN; 4. ENDI M. BAYUNI; 5. SRI MALELA MAHARGASARI; 6. RAMADHAN POHAN; 7. TORIQ HADAD.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Seluruhnya.
Status
:
-
Di Unduh
:
178384
Kata Kunci
:
Uji Materiil; Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Larangan Survey; Larangan Quick Count; Pilpres; KARANIYA DHARMASAPUTRA; HERU HENDRATMOKO; FX. RUDI GUNAWAN; ENDI M. BAYUNI; SRI MALELA MAHARGASARI; RAMADHAN POHAN; TORIQ HADAD; Hendrayana, S.H., dkk; Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Indonesia; media; pers; Koran; surat kabar cetak/online; informasi; berita; media elektronik/radio; Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Pilpres; Pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (3), pasal 28F ayat (3), pasal 28J ayat (1) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Pasal 1 (butir ke-1), Pasal 2 (butir ke-2), Pasal 1 (butir ke-8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pers; pembatasan kebebasan pers; membredel; Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Pemilu Legislatif; Putusan MK Nomor 32/PUU-VI/2008; Makhfud
File Pendukung
:
03
Jul
2009
14:00 WIB
Nomor
:
98/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Pilpres, Larangan Survey dan Quick Count untuk Pilpres
Pemohon
:
    1. KARANIYA DHARMASAPUTRA; 2. HERU HENDRATMOKO; 3. FX. RUDI GUNAWAN; 4. ENDI M. BAYUNI; 5. SRI MALELA MAHARGASARI; 6. RAMADHAN POHAN; 7. TORIQ HADAD
Amar Putusan
:
Dikabulkan seluruhnya.
Status
:
-
Di Unduh
:
178379
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; quick count; sample;
File Pendukung
:
05
May
2009
14:00 WIB
Nomor
:
2/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Edy Cahyono, 2. Nenda Inasa Fadhilah, 3. Amrie Hakim, 4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), 5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 6. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
178394
Kata Kunci
:
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU ITE; konvergensi antara hukum dan teknologi informasi; HAM dan Demokrasi; kemerdekaan berekspresi; mengeluarkan pendapat dan pikiran; kebebasan informasi; dunia maya; cyberspace; wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain; moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat; demokrasi adalah komunikasi; demokrasi hidup dengan suatu keyakinan; web blog, facebook, milis; corong suara rakyat; UU ITE tidak bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum
File Pendukung
:
05
May
2009
10:00 WIB
Nomor
:
50/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Narliswandi Piliang
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
178394
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; informasi; transaksi elektronik; insan pers; virtual, cyber crime; law inforcement; general prevention; constitutional review; in casu, genus delic, email; legal standing; causal verband
File Pendukung
:
05
May
2009
09:00 WIB
Nomor
:
13/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)]
Pemohon
:
    Pemohon : Y. Noto Sugiatmo Simohartono
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
178845
Kata Kunci
:
Noto Sugiatmo Simohartono; Metode Pemilihan Umum; Cara Noto; Satu Kali Putaran; Konstitusionalitas Norma; Pemilihan Umum Kepala Daerah; Demokratis
File Pendukung
:
21
Apr
2009
00:00 WIB
Nomor
:
20/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 2 ayat (1) huruf a]
Pemohon
:
    Pemohon : Assosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Kuasa Pemohon : Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
178359
Kata Kunci
:
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia; APBI;
File Pendukung
:
15
Apr
2009
00:00 WIB
Nomor
:
15/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 75 ayat (3)]
Pemohon
:
    Pemohon : H. M. Warsit, SPd., S.H., M.M. Kuasa Pemohon : Sumarso, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan Penarikan Perkara
Status
:
-
Di Unduh
:
178372
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; H.M. Warsit; Ketua DPRD Kabupaten Blora; Penarikan permohonan
File Pendukung
:
15
Apr
2009
00:00 WIB
Nomor
:
53/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)]
Pemohon
:
    Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)]
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
178726
Kata Kunci
:
CSR;PERSEROAN TERBATAS;PERUSAHAAN;PENGUSAHA;MASYARAKAT,INDONESIA,BADAN USAHA
File Pendukung
:
14
Apr
2009
00:00 WIB
Nomor
:
54/PUU-VI/2008
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]
Pemohon
:
    Pemohon : H.M. Zainul Majdi, MA Kuasa Pemohon: Desak Putu Yuliastini, S.H. Andy Hadianto, S.H., MA
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak, Tidak Dapat Diterima dan Tidak Berwenang)
Di Unduh
:
178364
Kata Kunci
:
Cukai Hasil Tembakau;Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemohon;Penerimaan Negara;Lingkungan;Indonesia
File Pendukung
:
< 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 ... 152 >