Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
Sep
2017
11:08 WIB
Nomor
:
69/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Sarwin, 2.Imam B. Prasodjo, Ph.D 3.Andy F. Noya 4.Rulany Sigar, S. PdMus., MA Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182924
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
14
Jun
2017
08:23 WIB
Nomor
:
25/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kuasa Pemohon : Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
182892
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
07
Feb
2017
14:33 WIB
Nomor
:
139/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Edi Gunawan Sirait 2.Bejo 3.Bharum Purba 4.Miswan 5.Zahdi 6.Ahmad Samadi 7.Ahmadi 8.Saidah 9.Ponidi 10.Nuraini 11.Sukardi 12.Amiruddin Sitorus Pane 13.Wagimin Auda 14.Misrun 15.Sari 16.Muliono Kuasa Pemohon : Adi Mansar, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182935
Kata Kunci
:
pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
File Pendukung
:
07
Mar
2016
14:14 WIB
Nomor
:
98/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 50 ayat (2)] dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 1 angka 3, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 82 ayat (3) huruf a]
Pemohon
:
    Pemohon : PT Inanta Timber & Trading Co. Ltd Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
182892
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
10
Dec
2015
11:00 WIB
Nomor
:
95/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mawardi, gelar Datuk Malin. Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo. sebagai PEMOHON I; 2. Edi Kuswanto alias Anto Bin Kamarullah, gelar Dato Pekasa. sebagai PEMOHON II; 3. Rosidi bin Parmo. sebagai PEMOHON III; 4. Mursid bin Sarkaya. sebagai PEMOHON IV; 5. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),diwakili oleh Abetnego Tarigan, Kholisoh dan Ahmad Syamsul Hadi selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sebagai PEMOHON V; 6. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), diwakili oleh Ir. Abdon Nababan, selakuSekretaris Jenderal (Sekjen), sebagai PEMOHON VI; 7. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA), diwakili oleh Iwan Nurdin, selaku Sekretaris Jenderal, sebagai PEMOHON VII; 8. PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT (SAWIT WATCH),diwakili oleh Jefri Gideon Saragih, selaku Koordinator Badan Pengurus,sebagai PEMOHON VIII; 9. INDONESIA CORRUPTION WATCH, diwakili oleh Ade Irawan, selaku Koordinator Badan Pekerja, sebagai PEMOHON IX; 10. YAYASAN SILVAGAMA, diwakili oleh Timer Manurung, selaku Ketua Pengurus Yayasan sebagai PEMOHON X; Kuasa Pemohon: Andi Muttaqien, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
182971
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
06
Nov
2014
16:12 WIB
Nomor
:
70/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. H.Isran Noor, M.Si dan Drs. H. Rachmat Yasin, M.M
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
182897
Kata Kunci
:
Forestry-law and legislation-Indonesia; Forest policy-Indonesia; Forest management; Forest and community; Forest and forestry; Indonesia. Undang-Undang tentang Kehutanan; Hutan dan kehutanan; Kebijakan kehutanan; Pengelolaan kehutanan; Hak pengusahaan hutan; Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
File Pendukung
:
16
May
2013
14:00 WIB
Nomor
:
35/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67]
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu; 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu. Kuasa pemohon : Sulistiono, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
182908
Kata Kunci
:
Masyarakat Hukum Adat; Pemerintahan Hukum Adat; Hutan Hak; Hutan Adat; Pemegang Hak atas Tanah; Earth Summit; Rio Declaration on Environment and Development; Sustainable development; Wewenang hak ulayat; Hutan Negara; Hutan Marga; Hutan Pertuanan; Leluri; Kesatuan Wilayah; in de volksfeer; Solidaritas organis; affirmative action; Undang-undang kehutanan; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Abdon Nababan; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegaraan Kuntu; Bustamir; Moch. Okri; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu.
File Pendukung
:
03
Jan
2013
14:00 WIB
Nomor
:
105/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 1 ayat 3] dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4, Pasal 50 ayat 3 huruf a dan Pasal 78 ayat (2)]
Pemohon
:
    Raden Bung Hatta
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
182901
Kata Kunci
:
Agraria; pokok-pokok agraria; Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Kehutanan; hutan; Raden Bung Hatta; ditarik kembali; penarikan permohonan; penarikan kembali; pencabutan permohonan
File Pendukung
:
16
Jul
2012
14:00 WIB
Nomor
:
34/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4 ayat (2) huruf b]
Pemohon
:
    Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
182943
Kata Kunci
:
perkebunan; penguasaan hutan; kawasan hutan; alih fungsi lahan; hak atas tanah
File Pendukung
:
21
Feb
2012
16:00 WIB
Nomor
:
45/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 3]
Pemohon
:
    1. H. Muhammad Mawardi; 2. Hambit Bintih; 3. Duwel Rawing; 4. H. Zain Alkim; 5. H. Ahmad Dirman; 6. Akhmad Taufik
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
182907
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; Bupati Kapuas H. Muhammad Mawardi; Bupati Gunung Mas Drs. Hambit Bintih, MM.; Bupati Katingan Drs. Duwel Rawing; Bupati Barito Timur Drs. H. Zain Alkim; Bupati Sukamara H. Ahmad Dirman; Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.; Provinsi Kalimantan Tengah; Palangka Raya; M.E. Manurung, S.H., dkk.; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 1 angka 3 UU 41/1999; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; Tindak Pidana Kehutanan; Pasal 50 juncto pasal 78 UU Kehutanan; Kawasan Hutan; Status Kawasan Hutan; frasa “ditunjuk dan atau”; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Saiful Anwar
File Pendukung
:
1 2 >