Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
14
Jan
2021
10:07 WIB
Nomor
:
39/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. PT. Visi Citra Mitra Mulia (dikenal dengan "INEWS TV") yang diwakili oleh David Fernando Audy (Dirut) dan Rafael Utomo (Direktur); 2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (dikenal dengan "RCTI") yang diwakili oleh Jarod Suwahjo (Direktur) dan Dini Aryanti Putri (Direktur).
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229795
Kata Kunci
:
Penyiaran
File Pendukung
:
14
Dec
2017
12:53 WIB
Nomor
:
81/PUU-XV/2017
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Pemuda Muhammadiyah 2.Nasyiatul Aisyiah 3.Ikatan Pelajar Muhammadiyah 4.Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia Kuasa Pemohon : Ifdhal Kasim, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229783
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
13
Oct
2016
11:39 WIB
Nomor
:
62/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2)]
Pemohon
:
    1. Alem Febri Sonni; 2. Fajar Arifianto Isnugroho; 3.Achmad Zamzami, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229786
Kata Kunci
:
Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
File Pendukung
:
09
Oct
2014
16:28 WIB
Nomor
:
71/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Hilarion Haryoko, dkk sebagai Pemohon I s.d Pemohon V Kuasa Pemohon: Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., dkk yang semuanya tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA INDONESIA)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229791
Kata Kunci
:
Cigarette Industry-Indonesia; Tobacco Industry-Indonesia; Advertising, Cigarette-Indonesia; Industri Rokok; Iklan-Rokok.
File Pendukung
:
03
Oct
2012
14:00 WIB
Nomor
:
78/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229815
Kata Kunci
:
aliansi jurnalis independen; penyiaran; lembaga penyiaran; izin; badan hukum; frekuensi; sumber daya alam; kepemilikan; penguasaan; pemegang saham; pemindatanganan
File Pendukung
:
10
Sep
2009
00:00 WIB
Nomor
:
6/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) Pemohon 2 : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Pemohon 3 : Perorangan Anak Indonesia (Alfie & Faza) Kuasa Pemohon: Muhammad Joni, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229789
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Penyiaran; Komnas Anak; Lembaga Perlindungan Anak; Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945; ”yang memperagakan wujud rokok”; nikotin; rokok; iklan rokok; UU Penyiaran; Philip Morris; Surgeon General US Department of Health and Human Services; Framework Convention on Tobacco Control (FCTC); Campaign For Tobacco Free Kids; Thomas Noach Peea; Dina Kania; Hary Chairansyah; Mardiyah Chamin; Subliminal Advertising; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; dr. Kartono Muhammad; Prof. Hasbullah Thabrany; Dr. Zulazmi Mamdi; constitutional review; Alex Kumara; olahraga; butet kertaredjasa; w.s. rendra; Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; pendapat berbeda; zat adiktif
File Pendukung
:
17
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
030/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 antara Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika.
Pemohon
:
    KOMISI PENYIARAN INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando, MS; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.S
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229851
Kata Kunci
:
Lembaga Negara;KPI;DPR;Penyiaran,Komunikasi;Sengketa;Independen;Kewenangan
File Pendukung
:
17
Apr
2007
00:00 WIB
Nomor
:
031/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229808
Kata Kunci
:
Pemohon Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 33 ayat (5), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Kewenangan pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
File Pendukung
:
28
Jul
2004
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pemohon
:
    Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
229814
Kata Kunci
:
Broadcasting-law and legislation-Indonesia; Broadcasting policy-Indonesia; Censorship-Indonesia; Freedom of expression- Indonesia; Freedom of information-Indonesia; Right to business; Due process of law; Penyiaran; Komisi Penyiaran Indonesia-Status Kelembagaan-Kewenangan-Keanggotaan; Hak informasi; kegiatan usaha; Sensor; Kebebasan pers; monopoli; informasi; monopoli; mengabulkan sebagian; kemerdekaan berpendapat; kebebasan pers; kebebasan penyiaran; perusahaan penyiaran; independensi; lembaga penyiaran; diskriminasi
File Pendukung
:
1