Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1392 45%
2 SKLN 26 1%
3 PHPU 675 22%
4 PHPKADA 982 32%
Total3075100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
14
Jan
2021
15:03 WIB
Nomor
:
98/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Alamsyah Panggabean
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
164
Kata Kunci
:
HAM
File Pendukung
:
14
Jan
2021
14:54 WIB
Nomor
:
97/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Suhardi, S.H.; 2. Linda Yendrawati Puspa, S.H.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
235
Kata Kunci
:
Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi
File Pendukung
:
14
Jan
2021
14:47 WIB
Nomor
:
94/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ahmad Amin, SST.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
304
Kata Kunci
:
Penggunaan Besaran Gaji Pokok PNS sebagai Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan Bagi Guru/Dosen Suatu Ketidakadilan
File Pendukung
:
14
Jan
2021
14:38 WIB
Nomor
:
93/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Dr. Andi Amir Husry, S.E., M.S.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
72
Kata Kunci
:
Lewatnya Batas Waktu Penerbitan Peraturan Pelaksana UU Jasa Konstruksi
File Pendukung
:
14
Jan
2021
14:29 WIB
Nomor
:
88/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ashvin Bayudewa, Aryo Bryanto Kamajaya, Ir. Febyawan Chandra Wardhana, MBA., dkk
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
81
Kata Kunci
:
konsumen/pembeli apartemen/rumah susun sebagai pemegang hak agunan atas kebendaan lainnya
File Pendukung
:
14
Jan
2021
13:26 WIB
Nomor
:
32/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., Dr. Maryono, S.Kar., M. Hum., dkk.
Amar Putusan
:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1 Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.2 Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), diubah sehingga menjadi diatur dengan Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang”. 1.3 Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
226
Kata Kunci
:
Perasuransian
File Pendukung
:
14
Jan
2021
12:35 WIB
Nomor
:
86/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ardian Aldiano
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
99
Kata Kunci
:
Definisi pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 dalam UU Narkotika
File Pendukung
:
14
Jan
2021
12:06 WIB
Nomor
:
84/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Hj. Rosmanidar
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
80
Kata Kunci
:
Tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan Obyek Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Debitor sebagai pemberi hak tanggungan
File Pendukung
:
14
Jan
2021
11:40 WIB
Nomor
:
74/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
138
Kata Kunci
:
sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)
File Pendukung
:
14
Jan
2021
11:13 WIB
Nomor
:
67/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
1. Mohammad Kilat Wartabone; 2. Imran Ahmad, S.E., M.M.
Amar Putusan
:
Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
120
Kata Kunci
:
periodisasi masa jabatan
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 327 >