Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1422 44%
2 SKLN 27 1%
3 PHPU 676 21%
4 PHPKADA 1130 35%
Total3255100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
31
Aug
2021
14:23 WIB
Nomor
:
34/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Muh. Yusuf Sahide, S.H.
Amar Putusan
:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
506
Kata Kunci
:
Pelaksanaan TWK untuk Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN
File Pendukung
:
31
Aug
2021
13:22 WIB
Nomor
:
11/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Herifuddin Daulay
Amar Putusan
:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
157
Kata Kunci
:
Asas Ne Bis In Idem
File Pendukung
:
31
Aug
2021
13:12 WIB
Nomor
:
10/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE., Phd.
Amar Putusan
:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
237
Kata Kunci
:
konsekuensi hukum bagi pemberi hak tanggungan jika dinyatakan pailit atau wanprestasi
File Pendukung
:
31
Aug
2021
12:36 WIB
Nomor
:
7/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Hendry Agus Sutrisno, S.S., S.I.Pem., S.H., M.Pd., M.H.
Amar Putusan
:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
104
Kata Kunci
:
Objek Laporan Yang Ditolak Oleh Ombudsman
File Pendukung
:
31
Aug
2021
12:09 WIB
Nomor
:
2/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Joshua Michael Djami
Amar Putusan
:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
1977
Kata Kunci
:
Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia
File Pendukung
:
31
Aug
2021
11:48 WIB
Nomor
:
147/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
Pemohon
:
  1. Martinus Wagi, S.P
  2. Isak Bangri, SE
Amar Putusan
:

Dalam Eksepsi:

  1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum
  2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

  1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021;
  3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
376
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel
File Pendukung
:
31
Aug
2021
11:04 WIB
Nomor
:
36/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Moch Ojat Sudrajat S
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 36/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa “gugatan ke pengadilan” sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 36/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
98
Kata Kunci
:
Pengadilan yang berhak mengadili gugatan terkait informasi publik
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:58 WIB
Nomor
:
35/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Moch Ojat Sudrajat S
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa “warga masyarakat yang dirugikan” dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 35/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
73
Kata Kunci
:
warga masyarakat yang dirugikan, upaya administratif, putusan pejabat pemerintahan
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:53 WIB
Nomor
:
30/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Moch Ojat Sudrajat S
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
123
Kata Kunci
:
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
File Pendukung
:
31
Aug
2021
10:48 WIB
Nomor
:
22/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    1. Yayasan Auriga Nusantara, yang diwakili oleh Timer Manurung (selaku Ketua Pengurus), Syahrul Fitra (selaku Sekretaris Pengurus), dan Triana Ramdani (selaku Bendahara Pengurus) sebagai Pemohon I; 2. Perkumpulan Kaoem Telapak, yang diwakili oleh Mardi Minangsari (selaku Ketua Pengurus) dan Wishnu Tirta Setiadi (selaku Wakil Ketua Pengurus) sebagai Pemohon II.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
96
Kata Kunci
:
Pembatasan ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang hanya di atas 4 tahun, Pembatasan Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 345 >