Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1480 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1135 34%
Total3320100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
15
Dec
2021
10:37 WIB
Nomor
:
2/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Khairil Anwar
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
187
Kata Kunci
:
Gugatan terhadap Keputusan Presiden, pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan.
File Pendukung
:
15
Dec
2021
10:30 WIB
Nomor
:
3/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Hendrajoni, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
241
Kata Kunci
:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat.
File Pendukung
:
30
Jul
2021
14:18 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia
Pemohon
:
    1. Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan
    2. Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia, ditarik kembali;
  3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
743
Kata Kunci
:
Kewenangan mengusulkan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
File Pendukung
:
30
Apr
2019
14:02 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XVII/2019
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
Pemohon
:
    Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Farouk Muhammad, Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
123781
Kata Kunci
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019
File Pendukung
:
20
Oct
2015
14:19 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara
Pemohon
:
    Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kuasa Pemohon: Adi Mansar, S.H. M. Hum., dkk
Amar Putusan
:
Ketetapan Penarikan Permohonan
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
122451
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
16
Jan
2014
16:03 WIB
Nomor
:
3/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)
Pemohon
:
    1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si; 2. Nasrullah, S.H; 3. Endang Wihdatiningtyas, S.H; 4. Daniel Zuchron; 5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing disebut sebagai Pemohon jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu. 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)sebagai Termohon I; 2.Gubernur Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Termohon II;
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
123298
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
28
Aug
2013
15:50 WIB
Nomor
:
2/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum
Pemohon
:
    Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Kuasa Pemohon : Harisan Aritonang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
122230
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
28
May
2013
17:20 WIB
Nomor
:
1/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Dominggus Maurits Luitnan, SH.; 2.Suhardi Somomoelyono, SH., MH.; 3.Abdurahman Tardjo, SH., MH.; 4.TB Mansjur Abubakar, SH.; 5.LA Lada, SH.; 6.Hj Metiawati, SH., MH.; para Advokat pada Kantor Lembaga Advokat/Pengacara Dominika terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon
Amar Putusan
:
tidak dapat diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
122093
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
19
Sep
2012
14:00 WIB
Nomor
:
3/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Pemohon
:
    Komisi Pemilihan Umum
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
124753
Kata Kunci
:
wewenang KPU; sanksi administratif; pemilihan Kepala Daerah; Otonomi Khusus; Pemilu; verifikasi faktual; Dewan Perwakilan Rakyat Papua; Majelis Rakyat Papua; Peraturan Daerah Khusus; Perdasus; Peraturan Daerah Provinsi; Perdasi; verifikasi; bakal pasangan calon; kelembagaan; adat Papua
File Pendukung
:
31
Jul
2012
10:00 WIB
Nomor
:
2/SKLN-X/2012
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemohon
:
    Presiden Republik Indonesia
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
123798
Kata Kunci
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pemeriksa Keuangan; kewenangan atribusi; Kewenangan Angaran; Badan Layanan Umum; Pusat Investasi Pemerintah; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
File Pendukung
:
1 2 3 4 >