Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1534 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1136 34%
Total3375100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
Jun
2022
17:53 WIB
Nomor
:
56/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
  2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian
Di Unduh
:
675
Kata Kunci
:
keanggotaan KY dalam MKMK
File Pendukung
:
20
Jun
2022
17:40 WIB
Nomor
:
30/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pemohon
:
    Dr. Achmad Kholidin, S.H,. M.H. dan Tasya Nabila
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian
Di Unduh
:
414
Kata Kunci
:
hak asasi manusia, komnas HAM, rekrutmen, seleksi, anggota komnas HAM
File Pendukung
:
20
Jun
2022
17:01 WIB
Nomor
:
29/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pemohon
:
    Marselinus Edwin Hardhian dan Boyamin
Amar Putusan
:
  1. Menyatakan permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon II sepanjang berkenaan dengan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak dapat diterima;
  3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
183
Kata Kunci
:
syarat usia, pendidikan, dan batas waktu menjabat sebagai pengelola keuangan negara dalam pemilihan anggota BPK
File Pendukung
:
20
Jun
2022
16:42 WIB
Nomor
:
100/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Raden Violla R.H., S.H., M. Ihsan Maulana, S.H., Rahmah Mutiara M, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dalam Pengujian Formil:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pengujian Materiil:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
616
Kata Kunci
:
UU MK, pengujian formil dan materiil, syarat menjadi hakim konstitusi, tata cara seleksi hakim konstitusi, batas usia hakim konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi, unsur pengajuan hakim konstitusi
File Pendukung
:
20
Jun
2022
15:43 WIB
Nomor
:
96/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian
Di Unduh
:
691
Kata Kunci
:
syarat jabatan hakim konstitusi
File Pendukung
:
20
Jun
2022
13:22 WIB
Nomor
:
90/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pengujian Materiil: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
539
Kata Kunci
:
pengujian formil, pengujian materiil, syarat jabatan hakim konstitusi
File Pendukung
:
31
May
2022
12:40 WIB
Nomor
:
50/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Pemohon
:
    Djunatan Prambudi
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
778
Kata Kunci
:
Persamaan pada merek
File Pendukung
:
31
May
2022
12:29 WIB
Nomor
:
42/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon
:
    1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Drs. DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV).
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
572
Kata Kunci
:
Presidential threshold, mekanisme perekrutan Capres
File Pendukung
:
31
May
2022
12:09 WIB
Nomor
:
41/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pemohon
:
    Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br. Ginting
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
703
Kata Kunci
:
KDRT, kekerasan, psikis, rumah tangga
File Pendukung
:
31
May
2022
11:56 WIB
Nomor
:
54/PUU-XX/2022
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pemohon
:
    Muhammad Busyro Muqoddas, DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
779
Kata Kunci
:
Pengujian formil, tidak memenuhi partisipasi publik
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 152 >