Nomor

:

9/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujiaan Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

1348

Kata Kunci

:

Masa jabatan anggota BPK

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

8/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

897

Kata Kunci

:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

12/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

:

Mengabulkan Sebagian

Di Unduh

:

644

Kata Kunci

:

Syarat Pengumuman kepada publik bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilu, terkecuali untuk pemilihan anggota DPD.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

4/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

402

Kata Kunci

:

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

3/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

236

Kata Kunci

:

Pengajuan Peninjauan Kembali

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

326

Kata Kunci

:

Frasa menjabat secara definitif selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk Calon Kepala Daerah

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

10/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

317

Kata Kunci

:

Memberikan frasa pidana mati sebagai ancaman pokok untuk tindak pidana korupsi serta frasa pemberitahuan untuk setiap aksi masyarakat.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

7/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

242

Kata Kunci

:

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

1/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

295

Kata Kunci

:

Pencemaran Nama Baik.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

119/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

2308

Kata Kunci

:

Kompetensi keanggotaan MKDI serta Keputusan MKDKI yang dapat menjadi dasar gugatan perdata maupun pidana.

File Pendukung

:

Klik Disini