Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1480 45%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 676 20%
4 PHPKADA 1135 34%
Total3320100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
18
Jan
2022
16:03 WIB
Nomor
:
153/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
Pemohon
:
    LAKIUS PEYON, SST.Par dan NAHUM MABEL, SH
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
126
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, PSU
File Pendukung
:
18
Jan
2022
15:48 WIB
Nomor
:
152/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021
Pemohon
:
    ERDI DABI, S.Sos dan JOHN W. WILIL, A.Md Par
Amar Putusan
:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
115
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021, PSU
File Pendukung
:
18
Jan
2022
15:31 WIB
Nomor
:
69/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemohon
:
    Muhtar Said, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
84
Kata Kunci
:
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengujian formil, UU Nomor 7 Tahun 2021
File Pendukung
:
15
Dec
2021
12:58 WIB
Nomor
:
58/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pemohon
:
    H. Armansyah, S.E., M.M
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
348
Kata Kunci
:
Ketentuan pidana bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank
File Pendukung
:
15
Dec
2021
12:50 WIB
Nomor
:
57/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Pemohon
:
    1. Muhammad Armand Prasetyanto, sebagai Pemohon I; 2. Mohamad Fikri Nur Yahya, sebagai Pemohon II; 3. Bagas Febriansyah, sebagai Pemohon III; 4. Geraldus Manahan, sebagai Pemohon IV; 5. Khairul Syekhan Febriansah, sebagai Pemohon V;dan 6. Kharis Pranatal Sihotang, sebagai Pemohon VI.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
292
Kata Kunci
:
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK
File Pendukung
:
15
Dec
2021
12:36 WIB
Nomor
:
56/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Pemohon
:
    Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (selanjutnya disebut HPTKES INDONESIA)
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
157
Kata Kunci
:
Uji kompetensi secara nasional tenaga kesehatan dan pengaturan melalui Peraturan Menteri
File Pendukung
:
15
Dec
2021
12:20 WIB
Nomor
:
54/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pemohon
:
    1. Gunawan A. Tauda, selaku Pemohon I; 2. Abdul Kadir Bubu, selaku Pemohon II.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
118
Kata Kunci
:
Penetapan Administratif Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku
File Pendukung
:
15
Dec
2021
12:09 WIB
Nomor
:
53/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
    Anita Natalia Manafe
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
240
Kata Kunci
:
Kriteria Penghentian Penyidikan Menurut KUHAP
File Pendukung
:
15
Dec
2021
11:55 WIB
Nomor
:
46/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemohon
:
    Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
204
Kata Kunci
:
Peleburan Berbagai Lembaga Riset Pemerintah Menjadi Satu Lembaga Yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
File Pendukung
:
15
Dec
2021
11:46 WIB
Nomor
:
24/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    Calvin Bambang Hartono
Amar Putusan
:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
214
Kata Kunci
:
Sita Umum dalam Perkara Kepailitatan
File Pendukung
:
1 2 3 4 ... 351 >